Forum investasi tersebut menghasilkan 12 komitmen investasi dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun. Selain itu, Jawa Timur juga menawarkan 28 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) dengan total potensi investasi sekitar Rp73,7 triliun.

EJIF 2026 mengangkat tema “Empowering East Java as Indonesia’s New Growth Engine through Strategic and Sustainable Investment”. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, sektor perbankan, hingga investor dari dalam dan luar negeri.

Sejumlah investor internasional dari Inggris, Belanda, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia turut mengikuti forum untuk melihat peluang investasi yang tersedia di Jawa Timur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan kondisi perekonomian yang relatif kuat serta inflasi yang tetap terkendali menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan investor.

“Momentum investasi Jawa Timur perlu terus didukung melalui sinergi dan kolaborasi. Investasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, namun berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan,” ujar Ibrahim dalam sambutannya di Surabaya, Jumat (2/10/2026).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang mendukung masuknya investasi.

Menurut Emil, Jawa Timur memiliki sejumlah kekuatan ekonomi yang dapat menjadi pertimbangan investor, terutama pada sektor manufaktur dan pertanian.

“Modal dasar yang kuat, sektor manufaktur dan pertanian, menjadi daya tarik investasi di Jawa Timur,” kata Emil.

Dalam EJIF 2026, pemerintah dan pemangku kepentingan investasi Jawa Timur tidak hanya memperkenalkan 28 proyek IPRO. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai bidang strategis, antara lain manufaktur, pariwisata, infrastruktur, serta agroindustri.

Selain proyek IPRO, peluang investasi yang diperkenalkan dalam forum tersebut meliputi 7 kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta 80 aset potensial milik pemerintah daerah.

Peluang lainnya juga datang dari sejumlah proyek potensial di sektor perbankan yang turut diperkenalkan kepada para peserta forum.

Rangkaian EJIF 2026 dilengkapi diskusi panel yang menghadirkan perwakilan Danantara Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kadin Jawa Timur.

Pembahasan dalam sesi tersebut mencakup prospek perekonomian, arah kebijakan pemerintah, hingga pengalaman pelaku usaha yang telah menjalankan investasi di Jawa Timur.

Melalui forum ini, Jawa Timur berupaya memperkuat koneksi antara pemilik proyek, pemerintah, lembaga keuangan, dan calon investor sekaligus mendorong realisasi investasi yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Tiket pertandingan final bahkan habis hanya dalam beberapa jam setelah penjualan dibuka. Antusiasme penonton juga terlihat di media sosial menjelang pertandingan.

Saat laga berlangsung, hampir seluruh sudut DBL Arena dipenuhi penonton. Mereka tidak hanya berasal dari sekolah peserta, tetapi juga terdiri atas siswa, guru, orang tua, alumni, hingga masyarakat umum yang ingin menyaksikan pertandingan sekaligus menikmati atmosfer Final Party DBL Surabaya.

Dalam pertandingan tersebut, SMA St Louis 1 Surabaya (Sinlui) kembali menunjukkan dominasinya. Tim putra dan putri Sinlui sama-sama berhasil meraih gelar juara Honda DBL with Kopi Good Day 2026 East Java-North setelah mengalahkan SMA Gloria 1 Surabaya di partai final.

Pada kategori putri, Sinlui mengamankan gelar juara setelah menundukkan Gloria 1 dengan skor 54-36.

Sementara itu, pertandingan final putra berlangsung lebih ketat. Sinlui yang sudah unggul sejak kuarter pertama terus mendapat tekanan dari Gloria 1. Namun, tekanan tersebut belum mampu mengubah jalannya pertandingan.

Sinlui akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 61-44 sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai juara DBL Surabaya tahun ini.

Namun, Final Party DBL Surabaya tidak hanya menjadi panggung perebutan gelar juara. Tingginya antusiasme penonton menunjukkan bahwa kompetisi basket pelajar telah berkembang menjadi bagian dari hiburan olahraga di Surabaya.

Atmosfer tribun, dukungan suporter, rivalitas antarsekolah hingga berbagai momen emosional di lapangan menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan dalam kompetisi tersebut.

Direktur DBL Indonesia, Masany Audri, mengapresiasi antusiasme para pemain, sekolah, orang tua, suporter, serta seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem DBL di Surabaya.

Menurut Masany, Surabaya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan DBL. Kota ini menjadi tempat pertama penyelenggaraan Developmental Basketball League (DBL) pada 2004.

"Antusiasme luar biasa pada Final Party tahun ini menunjukkan bahwa ekosistem ini masih hidup dan terus berkembang. Kami berterima kasih kepada seluruh pemain, sekolah, orang tua, suporter, dan semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang DBL," ujar

Final Party Honda DBL with Kopi Good Day 2026 juga membawa pesan tentang perjalanan para pemain dalam mengejar impian.

Mengusung tema "Home of The Dreamers", DBL ingin menjadikan kompetisi sebagai ruang bagi anak-anak Indonesia untuk bermain, belajar, berkembang, sekaligus mengejar cita-cita melalui olahraga.

Pesan tersebut terlihat dalam rangkaian seremoni sebelum pertandingan. Ketika starting line-up (SLU) dipanggil, para pemain tidak hanya memasuki lapangan sebagai atlet.

Di pintu masuk menuju lapangan, terdapat foto bertajuk "Mini You" yang menampilkan foto para pemain ketika masih kecil.

Para pemain juga didampingi seorang teman sebagai player escort. Momen tersebut menjadi simbol bahwa perjalanan mengejar mimpi tidak pernah dilakukan sendirian. Ada keluarga, teman, guru, pelatih, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.

Salah satu momen tersebut terjadi ketika pemain putri Sinlui, Richelle Evelyn Widjaja, dipanggil masuk ke lapangan. Ia didampingi sahabatnya, Samantha Jesselyn Prasetio.

Persahabatan keduanya telah terjalin sejak kelas VIII SMP. Meski saat SMA mereka tidak berada di kelas yang sama dan kesibukan Richelle sebagai atlet basket membuat keduanya tidak sesering sebelumnya bertemu, komunikasi mereka tetap terjaga.

Ketika Richelle mengajak Jesselyn untuk mendampinginya dalam Final Party, ajakan tersebut langsung diterima.

"Bisa dibilang sangat senang, apalagi saya sudah mendukung Richelle sejak SMP. Kesempatan ini sangat berarti bagi saya," kata Jesselyn.

Momen tersebut menjadi bagian dari cerita di balik Final Party DBL Surabaya. Selain menentukan juara, ajang ini mempertemukan perjalanan para pemain, dukungan sekolah, orang tua, guru, pelatih, sahabat, hingga ribuan penonton yang hadir.

Meski DBL Surabaya telah melahirkan juara, perjalanan Honda DBL with Kopi Good Day East Java Series atau DBL Jatim masih berlanjut.

Surabaya akan menjadi tuan rumah DBL East Java Championship pada 5-9 Oktober 2026. Ajang tersebut menjadi tahap berikutnya untuk menentukan juara tingkat Jawa Timur.

Para finalis DBL Surabaya akan kembali bertanding menghadapi finalis dari DBL Malang, DBL Madiun, dan DBL Jember.

Persaingan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi tim-tim terbaik dari berbagai wilayah di Jawa Timur untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam kompetisi basket pelajar.

Launching Sekolah Keluarga RKI tersebut dihadiri jajaran pengurus DPC PKS Mulyorejo serta Anggota DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati. Kegiatan juga diikuti para ibu dan peserta perempuan yang antusias mengikuti rangkaian agenda pembinaan.

Ketua DPC PKS Mulyorejo, Rizki Wanda Budiman atau yang akrab disapa Mas Rizki, mengatakan Sekolah Keluarga RKI merupakan salah satu program edukasi dan pembinaan keluarga yang berada dalam payung Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka).

Menurutnya, program tersebut dirancang sebagai ruang belajar bersama untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, sekaligus karakter anggota keluarga.

“Sekolah Keluarga RKI merupakan program edukasi dan pembinaan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Harapannya, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang sehat bagi seluruh anggotanya,” ujar Mas Rizki dalam sambutannya.

Perkuat Komunikasi dan Keharmonisan Keluarga

Mas Rizki menjelaskan, Sekolah Keluarga RKI diarahkan untuk membantu keluarga menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Materi pembinaan nantinya dapat mencakup peningkatan keterampilan keluarga, pengelolaan emosi, komunikasi sehat antara anggota keluarga, hingga literasi digital bagi anak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah fenomena fatherless, yakni kondisi ketika anak mengalami minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kehidupan sehari-hari.

“Ketahanan keluarga tidak hanya berbicara mengenai ekonomi. Ada komunikasi, pengasuhan, kesehatan mental, pendidikan anak, sampai bagaimana orang tua mendampingi anak di era digital,” jelasnya.

Menurut Mas Rizki, penguatan kapasitas keluarga menjadi penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal nilai, karakter, komunikasi, dan tanggung jawab.

Program RKI sendiri secara nasional dikembangkan PKS melalui bidang yang menangani perempuan dan keluarga, termasuk Sekolah Keluarga, Forum Ayah dan berbagai bentuk pendampingan keluarga.

Dorong Pencegahan Bullying dan Stunting

Selain persoalan komunikasi dan pengasuhan, Sekolah Keluarga RKI juga diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan berbagai persoalan yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak.

Mas Rizki menyebut bullying dan stunting sebagai dua persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Menurut dia, keluarga memiliki posisi penting dalam melakukan pencegahan sejak dini melalui pola pengasuhan, pemenuhan kebutuhan gizi, perhatian terhadap kondisi psikologis anak, serta komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak.

“Ini juga sejalan dengan perhatian Pemerintah Kota Surabaya terhadap penguatan keluarga dan perlindungan anak. Kita ingin ikut mengambil bagian melalui edukasi di lingkungan masyarakat,” katanya.

Penguatan komunikasi dan keterlibatan orang tua juga menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Pada 2026, Pemkot menjalankan sejumlah program yang menyasar keluarga dan orang tua, termasuk Program CERIA untuk memperkuat kedekatan emosional serta literasi keluarga.

Keluarga Jadi Fondasi Ketahanan Sosial

Mas Rizki menegaskan bahwa ketahanan keluarga memiliki keterkaitan dengan ketahanan masyarakat secara lebih luas.

Keluarga, kata dia, merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran dalam membentuk karakter anak sekaligus menjadi lingkungan pertama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Karena itu, penguatan keluarga tidak cukup dilakukan secara sporadis, tetapi membutuhkan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Kalau keluarga kuat, anak memiliki ruang tumbuh yang lebih baik. Dari keluarga pula nilai-nilai kehidupan, kepedulian, tanggung jawab dan karakter dibangun,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan berbagai program berbasis keluarga yang juga dikembangkan di Surabaya. Pemkot Surabaya menyebut penguatan ketahanan keluarga menjadi bagian dari berbagai program yang menyasar orang tua, anak, remaja hingga lansia.

Peserta Antusias Ikuti Penyuluhan Kesehatan

Launching Sekolah Keluarga RKI di Kalijudan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan kesehatan oleh praktisi kesehatan.

Para peserta, khususnya ibu dan perempuan yang hadir, mengikuti materi dan rangkaian kegiatan dengan antusias. Penyuluhan tersebut menjadi bagian dari pendekatan Sekolah Keluarga yang tidak hanya memberikan wawasan mengenai relasi dan pengasuhan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan keluarga.

Melalui program tersebut, DPC PKS Mulyorejo berharap Sekolah Keluarga RKI dapat menjadi ruang belajar dan berbagi bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan keluarga secara lebih terarah.

Mas Rizki mengatakan, penguatan ketahanan keluarga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari orang tua, lingkungan masyarakat hingga pemerintah.

“Harapannya Sekolah Keluarga RKI bisa menjadi ruang belajar bersama. Kita belajar, berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama agar keluarga di lingkungan kita semakin kuat, harmonis dan mampu menghadapi tantangan zaman,” pungkasnya.

Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian, kesempatan kerja, UMKM, permodalan hingga persoalan bantuan sosial.

Ketua RW 5 Gundih, Bana Supeng, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Budi Leksono untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Menurut Bana, reses diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi forum untuk menghimpun kebutuhan dan harapan masyarakat agar dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

“Reses ini mudah-mudahan tidak hanya sekadar pertemuan dan seremonial belaka. Namun betul-betul bisa dijadikan forum untuk menyerap aspirasi warga,” ujarnya dalam sambutan.

Ia mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM serta akses permodalan.

Bana juga mengajak warga untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan santun.

Warga Keluhkan Minimnya Lapangan Pekerjaan Dalam dialog bersama warga, persoalan minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu keluhan yang disampaikan kepada Budi Leksono.

Warga mempertanyakan masih banyaknya masyarakat, khususnya anak-anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum memperoleh pekerjaan.

Selain persoalan ketenagakerjaan, warga juga mempertanyakan perubahan desil dalam data penerima bantuan sosial. Salah seorang warga menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya tercatat pada desil 3, namun kemudian berubah menjadi desil 6.

Perubahan tersebut dipertanyakan karena dapat berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Budi Leksono Menanggapi aspirasi tersebut, Budi Leksono mengatakan persoalan lapangan pekerjaan masih menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat.

“Dari reses yang ada di Babadan Surabaya ini, RW 5 ini, ada warga yang menyampaikan persoalan pekerjaan. Banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan pekerjaan,” kata Budi kepada awak media.

Menurutnya, berbagai program pemerintah terkait informasi dan akses pekerjaan telah disampaikan kepada masyarakat. Namun, program tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan pekerjaan.

Karena itu, Budi menyebut perlunya alternatif lain, termasuk mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
“Sudah kami sampaikan dengan program-program yang diberikan terkait informasi pekerjaan.

Tapi kenyataannya tidak bisa memenuhi semua warga. Jadi ada solusi yang kami sampaikan, termasuk bagaimana masyarakat bisa membuat usaha-usaha sendiri,” jelasnya.

Disinggung Perubahan Desil Jadi Perhatian
Sementara mengenai persoalan perubahan desil, Budi mengatakan masalah tersebut masih menjadi pembahasan dan aspirasi yang terus disampaikan kepada pemerintah.

Ia menilai perubahan data desil perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan masyarakat yang sebelumnya memperoleh bantuan namun kemudian mengalami perubahan status.

“Masalah desil ini masih menjadi pembahasan kita semua. Dengan usulan-usulan tersebut, bahkan di Fraksi PDI Perjuangan sering menyampaikan terkait perubahan desil yang berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.

Budi menambahkan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar pendataan masyarakat penerima bantuan dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Menurut dia, aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bagian dari bahan perjuangan dan pembahasan sesuai kewenangan DPRD.

Reses di RW 5 Gundih tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat. Aspirasi mengenai lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, permodalan serta persoalan data bantuan sosial menjadi catatan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.(red)

Kegiatan tersebut menggandeng UMKM binaan KAI yang memberikan pendampingan kepada penumpang selama proses berlangsung. Peserta diperkenalkan dengan alat dan bahan membatik, kemudian mencoba menggoreskan malam menggunakan canting di atas kain untuk membentuk motif.

Aktivitas ini menjadi pengalaman tersendiri bagi penumpang selama berada di stasiun. Mereka tidak hanya melihat batik sebagai produk budaya yang sudah jadi, tetapi juga merasakan langsung proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan.

Deputy KAI Daop 8 Surabaya, Rachmad Zaini Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan pengalaman tambahan bagi penumpang sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia melalui ruang publik di stasiun.

“Peringatan Hari Batik Nasional kami manfaatkan untuk menghadirkan kegiatan yang edukatif sekaligus menarik bagi penumpang. Dengan mencoba mencanting secara langsung, mereka bisa mengetahui bagaimana proses batik dibuat dan memahami nilai budaya di baliknya,” ujar Zaini.

Zaini menjelaskan, keterlibatan UMKM binaan KAI tidak hanya mendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Penumpang pun dapat berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM dan mengenal berbagai karya yang dihasilkan.

“Kami berharap manfaat kegiatan ini tidak berhenti pada pengenalan batik. Pelibatan UMKM juga menjadi kesempatan untuk memperluas promosi dan memperkenalkan produk lokal kepada lebih banyak masyarakat,” ungkap Zaini.

KAI Daop 8 Surabaya juga terus mendorong pemanfaatan stasiun sebagai ruang publik yang dapat menghadirkan berbagai aktivitas positif. Selain menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan kereta api, stasiun dapat menjadi ruang untuk kegiatan edukasi, budaya, serta pemberdayaan masyarakat.

Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober. Peringatan tersebut berkaitan dengan pengakuan UNESCO pada 2009 yang menetapkan batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi.

Pemerintah kemudian menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan tradisi membatik sekaligus mendukung para perajin yang terus mewariskan keterampilan tersebut.

Melalui kegiatan mencanting di Stasiun Surabaya Gubeng, KAI Daop 8 Surabaya berharap masyarakat, terutama generasi muda, semakin mengenal batik dari sisi proses maupun nilai budayanya.

“Pelestarian budaya bisa dimulai dari hal sederhana, yakni mengenal dan mencoba. Kami berharap kegiatan ini membuat masyarakat semakin dekat dengan batik sekaligus memberikan ruang bagi UMKM binaan KAI untuk memperkenalkan produknya,” pungkas Zaini.

Bertempat di Coffee Café Central, kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para Heartists Mercure Surabaya Grand Mirama turut mendampingi siswa sekaligus ikut terlibat dalam proses menciptakan berbagai kreasi bertema batik.

Berbeda dari aktivitas membatik pada umumnya yang menggunakan kain, para peserta kali ini menuangkan ide mereka melalui pancake. Beragam bahan dekorasi disediakan untuk membantu siswa membuat pola, bentuk, dan tampilan sesuai dengan imajinasi masing-masing.

Kegiatan semakin meriah ketika para Heartists ikut berkreasi bersama siswa. Pendampingan dilakukan melalui interaksi langsung sehingga tercipta suasana yang akrab dan menyenangkan selama proses berlangsung.

Antusiasme para siswa terlihat sejak kegiatan dimulai. Mereka bersemangat menentukan desain dan memadukan berbagai elemen dekorasi hingga menghasilkan pancake dengan bentuk serta karakter yang berbeda.

“Kami ingin memperingati Hari Batik Nasional melalui kegiatan yang sederhana, tetapi tetap memberikan pengalaman bermakna. Pancake kami jadikan media untuk memperkenalkan batik dengan pendekatan yang lebih menyenangkan,” ujar Sugito Adhi, Cluster General Manager Mercure Surabaya Grand Mirama dan Grand Mercure Malang Mirama.

Sugito menjelaskan, kegiatan tersebut juga dirancang untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar dapat menyalurkan kreativitas tanpa terpaku pada cara tertentu.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menunjukkan bahwa kreativitas bisa tumbuh melalui berbagai media dan tidak memiliki batas,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil karya peserta, tiga kreasi dipilih berdasarkan kreativitas dan keunikan desain. Meski terdapat proses penilaian, kegiatan tersebut tetap mengedepankan kebersamaan dan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk berekspresi.

Kegiatan bersama SMALB Karya Mulia juga menjadi bagian dari upaya Mercure Surabaya Grand Mirama dalam menghadirkan aktivitas yang mengedepankan nilai inklusivitas. Para siswa mendapat kesempatan mencoba pengalaman baru sekaligus berinteraksi langsung dengan para Heartists.

“Kami sangat senang melihat anak-anak mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mencoba hal baru, mengembangkan kreativitas, sekaligus membangun kepercayaan diri,” kata Sukamto, Kepala Sekolah SMALB Karya Mulia.

Sukamto mengungkapkan apresiasinya kepada Mercure Surabaya Grand Mirama yang telah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berkarya dalam suasana yang menyenangkan.

Melalui kegiatan tersebut, Mercure Surabaya Grand Mirama menunjukkan bahwa pengenalan budaya dapat dilakukan dengan pendekatan yang kreatif. Batik tidak hanya diperkenalkan melalui kain, tetapi juga melalui aktivitas yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk berekspresi.

Di samping rangkaian kegiatan Hari Batik Nasional, Mercure Surabaya Grand Mirama turut menghadirkan sejumlah penawaran selama Oktober, termasuk promo staycation. Informasi mengenai program tersebut dapat diperoleh melalui +62 811-3456-155, situs resmi Accor, maupun Instagram @mercuresurabayagrandmirama.

Pada laga final di Lapangan Tenis Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jumat (2/10/2026), Sadam/Fattah tampil solid saat menghadapi M. Faeyza Pratama/Abhuyudhaya Gagas. Mereka menuntaskan pertandingan dengan kemenangan dua set langsung, 4-2, 4-0.

Meski baru berduet, Sadam dan Fattah mampu membangun kerja sama dengan cepat. Keduanya terlihat mampu membagi peran, menjaga komunikasi, dan tetap fokus sepanjang pertandingan.

Sadam menyebut pengendalian emosi menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan tersebut. Ia dan Fattah berusaha menjaga suasana permainan tetap positif dengan tidak saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan.

“Main tenang, tidak mudah menyalahkan pasangan. Selain itu, kita mengerti peran masing-masing sesuai instruksi pelatih,” ujar Sadam, diamini Fattah.

Bagi Sadam, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang yang telah dijalaninya sejak menekuni tenis di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pengalaman bertanding terus ditambah dengan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk turnamen yang digelar di sejumlah kota di Pulau Jawa.

Coach Riduan, ayah sekaligus pelatih Sadam, mengatakan perkembangan kemampuan sang anak dipantau melalui latihan dan pertandingan. Setiap kompetisi menjadi kesempatan untuk melihat hasil dari proses pembinaan yang telah dilakukan.

“Setiap kali latihan kita lihat perkembangannya. Dari perkembangan itu kemudian kita coba bawa bertanding ke Jawa,” kata Riduan.

Sadam juga bukan pendatang baru di ajang Widjojo Soejono. Pada 2024, ia berhasil finis sebagai runner-up. Pada tahun yang sama, ia kembali mengikuti turnamen di Malang dan berhasil membawa pulang gelar juara.

“Pada 2024 lumayan, bisa juara dua. Kemudian di Malang juga juara satu. Jadi kita lihat terus perkembangannya,” ujarnya.

Kemampuan Sadam tidak terlepas dari program latihan yang dijalankan secara rutin di klub tenis milik keluarganya. Selain Sadam, sejumlah anak lainnya juga mengikuti pembinaan di klub tersebut.

Sepulang sekolah, Sadam biasanya mulai berlatih sekitar pukul 15.00 hingga 16.00. Durasi latihan bertambah pada akhir pekan. Sabtu dan Minggu, ia bisa berada di lapangan sejak pagi hingga sekitar pukul 18.00.

Salah satu materi yang diberikan adalah latihan pukulan menggunakan bola dalam jumlah besar. Metode tersebut digunakan untuk melatih konsistensi sekaligus membangun ketahanan fisik dan teknik pemain.

“Kalau Sabtu dan Minggu dia dari pagi sampai jam enam sore. Dalam sehari bisa menghabiskan sekitar tiga keranjang bola. Jumlahnya bisa ratusan bola,” tutur Riduan.

Menurut Riduan, banyaknya pukulan bukan menjadi tujuan utama. Setiap latihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknik, konsistensi permainan, kondisi fisik, dan kesiapan mental.

Materi latihan juga mulai dibuat lebih spesifik ketika kompetisi sudah mendekat. Sekitar dua bulan sebelum pertandingan, latihan mulai diarahkan untuk kebutuhan nomor tunggal maupun ganda.

“Kalau menjelang turnamen, baru saya kasih latihan yang lebih spesifik, termasuk single dan double. Biasanya sekitar dua bulan sebelum pertandingan sudah mulai diarahkan ke sana,” jelasnya.

Riduan juga menekankan pentingnya kemampuan bekerja sama bagi atlet yang turun di nomor ganda. Menurutnya, pemain usia dini perlu belajar berkomunikasi dan memahami peran pasangan di lapangan.

“Kalau ketemu kawan, saya bilang harus saling membantu. Kalau teman salah jangan disalahkan, tetapi saling membantu,” ungkap Riduan.

Prinsip tersebut juga diterapkan ketika Sadam bermain di nomor tunggal. Ia dibiasakan untuk tetap tenang saat menghadapi tekanan dan menjadikan kekalahan sebagai bahan evaluasi.

“Kalau main single, jangan emosi. Kalau kalah, lihat di mana kesalahannya. Dari kesalahan itu kita perbaiki,” kata Riduan.

Pembinaan sejak usia dini, menurut Riduan, tidak hanya berorientasi pada pencapaian gelar. Kemampuan mengevaluasi kesalahan, menjaga emosi, bangkit setelah kehilangan poin, dan membangun komunikasi juga menjadi bagian dari proses pembentukan atlet.

Sementara itu, Fattah Abdurahman datang dari Banyumas, Jawa Tengah. Petenis yang berstatus unggulan kedelapan tersebut juga mencatat sejumlah pencapaian dalam ITF Junior Widjojo Soejono 2026.

Turnamen ini menjadi salah satu ajang yang memberikan pengalaman berharga bagi Fattah. Dalam tiga tahun terakhir, ia telah tiga kali naik podium di Widjojo Soejono. Secara keseluruhan, koleksi prestasinya telah mencapai 33 medali.

Pada nomor tunggal, Fattah mencatat kemenangan penting di semifinal. Ia berhasil menundukkan pemain unggulan yang sebelumnya belum pernah berhasil dikalahkannya.

“Fattah merasa sangat bangga karena bisa mengalahkan pemain unggulan. Sebelumnya dia belum pernah menang melawan pemain tersebut. Fattah mengalahkan dia di semifinal,” ujar Rofik Kholid, ayah sekaligus pelatih Fattah.

Sementara pada nomor ganda, Fattah mendapat pengalaman baru karena untuk pertama kalinya berpasangan dengan Sadam. Sebelumnya, ia beberapa kali tampil bersama pasangan yang berbeda.

“Untuk turnamen ganda dengan Sadam, ini pertama kali. Sebelumnya Fattah sering berganti pasangan,” kata Rofik.

Kondisi tersebut membuat keduanya harus segera menemukan pola permainan yang cocok. Komunikasi menjadi bagian penting agar karakter permainan masing-masing dapat dipadukan selama pertandingan.

Fattah telah mengenal tenis sejak usia dini. Perjalanan pembinaannya mengikuti tahapan permainan tenis anak, mulai dari red ball, berlanjut ke orange ball, dan kini memasuki tahap green ball.

Rofik menjelaskan setiap tahapan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kemampuan anak sehingga proses belajar tenis dapat berlangsung secara bertahap.

“Fattah sudah bermain tenis dari red ball. Kemudian mengikuti orange ball dan sekarang masuk green ball. Jadi kita mengikuti tahapan teknisnya,” ujarnya.

Di luar lapangan tenis, Fattah tercatat sebagai siswa SDIT Muhammadiyah Terpadu Cilongok, Cipete, Banyumas. Perjalanan olahraganya mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan sekolah.

Kedua orangtuanya juga berusaha mendampingi aktivitas Fattah di tengah kesibukan pekerjaan. Ibunya berprofesi sebagai dokter, sementara sang ayah bekerja sebagai apoteker sekaligus menjadi pelatih tenis Fattah.

“Kami sebagai orangtua sangat mendukung. Meskipun sibuk, kami berusaha mendukung anak semaksimal mungkin,” ujar orangtua Fattah.

Bagi keluarga Fattah, kegiatan olahraga tidak hanya diarahkan untuk mengejar kemenangan. Latihan dan pertandingan juga dipandang sebagai proses untuk membangun disiplin, karakter, serta mental anak dalam menghadapi berbagai situasi.

“Olahraga ini investasi untuk anak. Dari olahraga, pembentukan karakter dan mentalnya juga dapat,” katanya.

Usai menjadi juara ganda putra U10 bersama Sadam, Fattah direncanakan mendapat pengalaman bertanding di level internasional. Sejumlah turnamen di kawasan Asia menjadi salah satu target yang ingin dicoba.

Singapura dan Malaysia menjadi pilihan awal karena lokasinya relatif dekat. Pengalaman bertanding di dua negara tersebut diharapkan dapat membantu Fattah membangun jam terbang sebelum melangkah ke kompetisi yang lebih luas.

“Kalau bisa tahun depan mencoba turnamen di Asia, seperti Singapura. Dari yang dekat dulu, kemudian Malaysia, supaya punya ritme dan pengalaman,” ujarnya.

Gelar juara ganda putra U10 ITF Junior Widjojo Soejono 2026 pun menjadi tambahan pengalaman penting bagi Sadam dan Fattah. Selain prestasi, turnamen tersebut memberi keduanya kesempatan mengasah teknik, komunikasi, mental bertanding, disiplin, serta kemampuan bekerja sama sejak usia dini.

Pesan tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta saat meresmikan Gerai CERDAS PeKA di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Jumat (2/10/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakil Rektor Bidang SDM UNAIR Ardianto, Direktur Commercial Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Alexander Dippo Paris Y.S., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, serta perwakilan Perbanas, industri perbankan, akademisi, dan mahasiswa.

Filianingsih mengatakan, mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan dari sekadar digital savvy menjadi risk savvy. Artinya, kecakapan menggunakan teknologi harus dibarengi kemampuan mengenali potensi risiko dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati.

Menurutnya, penipuan digital kerap memanfaatkan kepanikan, kepercayaan, maupun tekanan agar korban segera mengambil keputusan tanpa melakukan verifikasi. Karena itu, mahasiswa perlu membiasakan diri untuk tidak terburu-buru ketika melakukan transaksi digital.

“Biasakan berhenti sejenak sebelum bertransaksi, periksa informasi melalui kanal resmi, lindungi data pribadi, dan jangan ragu mengadukan jika menemukan permasalahan,” ujar Filianingsih.

Ia juga mengajak mahasiswa menjadi bagian dari edukasi di lingkungan masing-masing. Pengetahuan mengenai keamanan transaksi dan pelindungan konsumen, kata dia, dapat dibagikan kepada teman, keluarga, maupun komunitas sehingga kampus turut menjadi ruang untuk membangun budaya digital yang kritis dan bertanggung jawab.

Filianingsih menilai keberanian menggunakan kanal pengaduan juga menjadi bagian penting dari keberdayaan konsumen. Menurutnya, konsumen tidak perlu merasa takut atau malu ketika menghadapi persoalan dalam penggunaan layanan keuangan.

“Mengetahui kanal pengaduan dan berani melapor bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk keberdayaan konsumen,” kata Filianingsih.

Literasi Harus Mengimbangi Pesatnya Digitalisasi
Bank Indonesia terus memperkuat literasi dan keberdayaan konsumen, terutama di kalangan generasi muda. Langkah tersebut diperlukan agar peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital berjalan seiring dengan kemampuan masyarakat memahami produk, menjaga keamanan transaksi, serta mengelola risiko.

“Kecepatan transaksi harus diimbangi dengan kecepatan literasi. Akses tanpa pemahaman dapat menciptakan kerentanan, sementara inovasi tanpa kepercayaan tidak akan berkelanjutan,” jelas Filianingsih.

Tingginya aktivitas transaksi digital menunjukkan pentingnya penguatan literasi tersebut. Hingga Agustus 2026, transaksi QRIS secara kumulatif sejak awal tahun telah mencapai 17,45 miliar transaksi, dengan jumlah pengguna mencapai 69,32 juta dan merchant sebanyak 47,11 juta.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan kelompok usia 18–25 tahun mencapai 95,69 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks literasi keuangan yang berada di level 73,32 persen.

Data tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan tingkat pemahaman masyarakat. Karena itu, perluasan inklusi keuangan perlu disertai penguatan literasi agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Kolaborasi Hadapi Penipuan Digital
Filianingsih juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi rekayasa sosial dan penipuan digital yang berkembang lintas platform.

Menurutnya, regulator memiliki peran dalam memperkuat kebijakan dan sistem pengamanan. Industri juga perlu memastikan keamanan produk dan layanan sekaligus memberikan perlakuan yang bertanggung jawab kepada konsumen.

Sementara itu, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperluas edukasi, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam setiap aktivitas digital.

Upaya tersebut sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen.

“Digitalisasi membuka kesempatan, literasi membangun keberdayaan, dan kolaborasi menjaga kepercayaan,” ungkap Filianingsih.

Gerai CERDAS PeKA Jadi Ruang Edukasi di Kampus
Gerai CERDAS PeKA atau Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia – Peduli, Kenali, Adukan merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia, UNAIR, dan Perbanas.

Gerai tersebut hadir sebagai ruang edukasi sekaligus diskusi untuk mendekatkan pemahaman mengenai pelindungan konsumen dengan lingkungan perguruan tinggi.

Melalui Gerai CERDAS PeKA, mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan, mengenali berbagai risiko transaksi digital, serta memahami mekanisme dan kanal pengaduan ketika menghadapi permasalahan.

Mahasiswa juga dapat berdiskusi dan berkonsultasi mengenai layanan keuangan maupun risiko yang muncul dalam transaksi digital. Materi edukasi dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik generasi muda serta diharapkan dapat diperluas melalui jejaring kampus dan komunitas.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) yang mengusung tiga pendekatan, yakni Peduli, Kenali, dan Adukan.

Peduli berarti membangun kesadaran bahwa keamanan transaksi merupakan tanggung jawab bersama. Kenali berarti membiasakan konsumen memeriksa informasi, memahami produk, dan mengenali risiko. Sedangkan Adukan mendorong konsumen mengetahui serta menggunakan kanal pengaduan yang tepat ketika menghadapi persoalan.

“Literasi yang paling kuat bukan literasi yang hanya diketahui, tetapi literasi yang menjadi kebiasaan dalam mengambil keputusan sehari-hari,” pungkas Filianingsih.

Kehadiran Gerai CERDAS PeKA di lingkungan kampus diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan berbagai inisiatif edukasi dan pelindungan konsumen secara berkelanjutan.

Bank Indonesia ke depan akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan industri sistem pembayaran untuk memperluas edukasi serta pelindungan konsumen, khususnya bagi generasi muda.

Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang aman, inklusif, berintegritas, dan terpercaya.

Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) berkolaborasi dengan Jimly School of Law and Government dan PT Forjasi Lentera Indonesia (FORJASI) akan menyelenggarakan Webinar Nasional Terbuka untuk Umum dan Semua Kalangan.

Webinar mengangkat tema:
“Urgensi Pengembangan Kompetensi dalam Dinamika dan Perkembangan Hukum Bisnis”

Kegiatan akan berlangsung:
Hari/Tanggal: Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu: 19.00 WIB–selesai
Platform: Zoom Meeting
Peserta: Terbuka untuk umum dan mahasiswa seluruh Indonesia

Mengapa Kompetensi Hukum Bisnis Semakin Penting?

Ketua Umum LKHAI sekaligus Penanggung Jawab kegiatan, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., mengatakan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan organisasi terhadap tenaga profesional hukum telah mengalami perubahan.

Menurutnya, lulusan hukum maupun praktisi tidak cukup hanya memahami teori hukum. Mereka perlu memiliki kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam pekerjaan, khususnya dalam penyusunan kontrak, mediasi, pengadaan, audit hukum, serta penyelesaian sengketa.

“Gelar akademik tetap penting, tetapi di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja, kompetensi praktis juga semakin diperlukan. Karena itu, mahasiswa, lulusan hukum, aparatur pemerintah, praktisi maupun pelaku usaha perlu memahami bagaimana kompetensi profesional dapat dikembangkan dan dibuktikan,” ujar Mohammad Syarifudin Abdillah.

Ia menambahkan, kesalahan memahami atau menyusun klausul kontrak dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perusahaan maupun pemerintah. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari upaya pencegahan sengketa dan kerugian.

Hadirkan Pakar Kompetensi dan Praktisi Dunia Usaha

Webinar nasional ini menghadirkan dua narasumber dengan perspektif yang saling melengkapi.

Prof. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., C.C.D., C.M.C., Direktur LSP Jimly dan Guru Besar Universitas Surabaya, akan membahas perkembangan kompetensi profesional di bidang hukum, termasuk sertifikasi kompetensi serta pengembangan karier yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, Lutfil Hakim, pengamat ekonomi dan bisnis sekaligus praktisi dunia usaha, akan memberikan perspektif praktis mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha, termasuk risiko hukum dalam hubungan kontraktual dan pentingnya memahami substansi perjanjian bisnis.

Acara akan dipandu Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., Ketua Umum LKHAI, sebagai moderator.

Bukan Sekadar Webinar, tetapi Ruang Belajar dan Networking

Panitia menyiapkan kegiatan ini sebagai ruang edukasi dan pertukaran pengalaman bagi berbagai kelompok masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, webinar dapat menjadi ruang untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya kompetensi dalam pengadaan, kontrak, mediasi, serta pengelolaan risiko hukum.

Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini dapat menjadi bahan pengayaan bagi pengembangan kompetensi mahasiswa agar tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Bagi mahasiswa dan lulusan, webinar dapat membuka wawasan mengenai berbagai peluang profesi dan kompetensi yang berkembang di bidang hukum bisnis.

Sementara bagi praktisi hukum dan pelaku usaha, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperoleh perspektif baru mengenai perkembangan hukum bisnis sekaligus memperluas jaringan profesional.

Dilengkapi E-Sertifikat dan Materi
Ketua Panitia Pelaksana dari FORJASI, Rachmatika Ramadhani, S.Psi., mengatakan kegiatan ini dirancang agar peserta memperoleh manfaat yang dapat digunakan setelah webinar.

“Kami ingin peserta tidak hanya mengikuti webinar kemudian selesai. Karena itu, panitia menyiapkan E-Sertifikat Nasional, E-Materi, fasilitas SKPI khusus mahasiswa, serta networking nasional,” jelasnya.

Untuk mengikuti kegiatan tersebut, peserta dapat melakukan pendaftaran melalui kontak resmi panitia.

Biaya peserta:
* Umum: Rp200.000
* Mahasiswa: Rp150.000

Panitia menyampaikan bahwa biaya tersebut merupakan harga promo kegiatan.

Pembayaran resmi:
BRI 0412-01-002586-56-4
a.n. PT Forjasi Lentera Indonesia

Pendaftaran Dibuka, Kuota Zoom Terbatas
Panitia mengajak Bupati/Wali Kota, kepala dinas, pimpinan dan dosen perguruan tinggi, praktisi hukum, pelaku usaha, mahasiswa, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang belajar dan pengembangan jejaring.

Pendaftaran dan informasi resmi:
Rachmatika, S.Psi. — 0813-3175-1007
Dimas, S.Ap. — 0813-3066-7554
Izza — 0895-3352-37032
Dedy Otto, S.H., M.H. — 0878-5580-7547

Di tengah perubahan dunia kerja dan semakin kompleksnya persoalan hukum bisnis, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.

Webinar nasional ini diharapkan menjadi salah satu ruang bersama untuk mempertemukan dunia pendidikan, pemerintah, profesi hukum, dunia usaha, dan mahasiswa dalam membangun budaya kompetensi yang lebih kuat.

“Hukum kuat, SDM unggul, Indonesia maju.”

Hormat kami,
Panitia Pelaksana Webinar Nasional
Kolaborasi LKHAI × Jimly School × FORJASI

Momentum tersebut terasa semakin relevan bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Peringatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kain tradisional Indonesia harus terus menemukan ruang baru agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Tahun ini, DBL Dance yang telah berlangsung selama 22 tahun mengusung tema “100% Indonesia”. Tema tersebut lahir dari kolaborasi DBL Indonesia dan AQUA untuk memberikan ruang bagi para pelajar dalam mengekspresikan keberagaman Indonesia melalui kreativitas mereka.

Unsur budaya pun tidak sekadar ditampilkan sebagai sebuah cerita. Sejumlah peserta justru menjadikan kain tradisional sebagai bagian utama dari kostum dan konsep pertunjukan mereka. Kreativitas tersebut terlihat dalam rangkaian AQUA DBL Dance 2026 yang digelar di 31 kota dan 22 provinsi di Indonesia.

Di Surabaya, salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari SDOB (Sixers Dance One Blood) SMAN 6 Surabaya. Tim dance tersebut menjadikan batik sebagai konsep utama, mulai dari kostum, properti, koreografi, hingga musik.

“Kami ingin membawa batik dari citra tradisional menuju sesuatu yang lebih modern. Harapannya, batik tidak hanya dikenal UNESCO, tetapi juga semakin dikenal di seluruh dunia,” ujar salah satu anggota SDOB, Keisha Bella Valencia Irawan.

Bagi SDOB, menghadirkan batik di atas panggung juga menjadi bagian dari proses kreatif mereka. Para anggota tim membeli kain secara bersama-sama, kemudian menjahit dan memasangnya pada kostum yang digunakan saat tampil.

Mereka juga membuat sejumlah properti yang disesuaikan dengan konsep pertunjukan. Dengan demikian, batik tidak sekadar menjadi pakaian, tetapi diolah langsung oleh para penari menjadi bagian dari karya seni pertunjukan.

Semangat serupa ditunjukkan Xtrada dari SMAN 2 Jombang. Tim dance tersebut melihat bahwa perkembangan tren modern dan derasnya arus informasi membuat generasi muda semakin mudah terpapar budaya dari berbagai penjuru dunia.

“Di era digital, informasi menyebar dengan cepat dan datang dari mana saja. Banyak orang akhirnya melupakan budaya sendiri. Padahal, budaya tradisional dan budaya modern tidak harus saling bertentangan. Keduanya bisa dipadukan,” kata kapten Xtrada, Alisha Nathania Putri, yang akrab disapa Lisha.

Xtrada kemudian memasukkan gambaran seorang pembatik ke dalam pertunjukan. Kostum mereka memadukan kebaya dan batik dengan sentuhan modern. Musik tradisional Bali dan Jawa juga digunakan untuk memperkuat nuansa budaya yang dibawa ke atas panggung.

Bagi mereka, budaya tradisional tidak harus ditampilkan dalam bentuk yang kaku agar dapat diterima generasi muda. Justru dengan sentuhan kreativitas, warisan budaya dapat hadir dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda saat ini.

Di luar Jawa Timur, tim dance SMAN 1 Yogyakarta juga menghadirkan pertunjukan yang sarat nilai budaya dalam AQUA DBL Dance 2026 di Yogyakarta.

Melalui gerakan yang anggun, mereka menginterpretasikan makna sejumlah motif batik. Motif Parang menggambarkan keteguhan dan semangat untuk terus maju, sementara Kawung membawa pesan mengenai keseimbangan dan kekuatan diri. Adapun Mega Mendung menggambarkan ketenangan serta kemampuan mengendalikan diri.

Pertunjukan tersebut mencapai puncaknya melalui kemunculan burung merak dengan ekor yang mengembang. Visual tersebut menggambarkan keberanian untuk menunjukkan identitas sekaligus keindahan keberagaman Indonesia.

Cerita menarik juga datang dari rangkaian DBL Dance di Jawa Barat. SMAN 2 Bandung, SMA BPK Penabur Singgasana, dan SMA Taruna Bakti membawa konsep yang berbeda-beda.

Ada yang mengangkat keberanian dalam menemukan jati diri, perjalanan batik hingga dikenal di tingkat internasional, serta petualangan menjelajahi kekayaan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Meski dikemas dengan konsep berbeda, ketiga tim tersebut menunjukkan bagaimana kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk menghasilkan karya kreatif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak selalu ingin melestarikan budaya dengan cara yang sama seperti generasi sebelumnya. Mereka ingin mengenal, mengalami, menggunakan, mengolah, hingga menampilkan kembali budaya tersebut dengan cara mereka sendiri.

Dari Jakarta, SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta menghadirkan rangkaian koreografi yang terinspirasi dari proses pembuatan batik. Mereka juga memasukkan sejumlah kesenian tradisional, salah satunya kuda lumping, untuk memperkuat gambaran kekayaan budaya Nusantara.

Berbagai unsur tradisional tersebut kemudian dipadukan dengan sentuhan modern dalam koreografi. Perpaduan itu membuat budaya yang ditampilkan terasa lebih dekat dengan karakter generasi muda saat ini.

Kreativitas serupa juga datang dari The Reverie, tim dance SMA Xaverius 1 Palembang. Mereka mengangkat tema “Kartini: Woman Empire” dengan memasukkan unsur batik ke dalam pertunjukan.

Konsep tersebut terinspirasi dari perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta hak perempuan untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan.

Penggunaan batik sebagai salah satu elemen utama kostum dan visual memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Generasi muda dapat menyuarakan kesetaraan gender sekaligus tetap berakar pada budaya Indonesia.

Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala, mengatakan budaya akan terus hidup ketika generasi muda merasa dekat dan bangga terhadap warisan tersebut.

“AQUA percaya bahwa budaya akan tetap hidup ketika generasi muda merasa dekat dan bangga terhadapnya. AQUA DBL Dance 2026 memberikan ruang yang keren bagi para pelajar untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus merayakan kekayaan budaya Indonesia,” ujar Adisti.

Menurut dia, kreativitas para peserta dalam menghadirkan kain Nusantara menunjukkan bahwa warisan budaya Indonesia masih relevan, menyenangkan, dan mampu menjadi sumber inspirasi lintas generasi.

“Dari kreativitas para peserta dalam menghadirkan kain Nusantara, kita bisa melihat bahwa warisan budaya Indonesia tetap relevan, menarik, dan terus menginspirasi dari satu generasi ke generasi berikutnya,” ungkapnya.

Kegiatan bertajuk “Serap Aspirasi Publik: Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih” itu mempertemukan wakil rakyat, akademisi, dan masyarakat untuk membahas pandangan publik mengenai RUU Perampasan Aset.

Rektor Unitomo, Prof. Siti Marwiyah, menekankan pentingnya perguruan tinggi menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan gagasan terkait berbagai persoalan kebangsaan.

Menurutnya, kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan akademisi, masyarakat, dan pengambil kebijakan.

“Kami berharap dialog ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif. Perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan bangsa, termasuk dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi,” ujar Siti Marwiyah.

Guru Besar bidang Hukum Tata Negara itu menilai keterlibatan masyarakat diperlukan dalam pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Melalui forum seperti ini, berbagai pandangan dapat disampaikan secara terbuka untuk memperkaya pembahasan kebijakan.

Sementara itu, Ahmad Dhani menilai penyerapan aspirasi publik penting agar pembahasan kebijakan tidak hanya berlangsung di lingkungan parlemen.

“Saya datang ke Unitomo untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Undang-Undang Perampasan Aset merupakan isu penting, sehingga publik perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, maupun kekhawatirannya,” kata Ahmad Dhani.

Dalam dialog tersebut, Ahmad Dhani juga membuka ruang diskusi dengan peserta mengenai arah pemberantasan korupsi serta kebutuhan menghadirkan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum.

Ia menyebut masukan masyarakat menjadi salah satu bahan penting untuk melihat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi.

“Suara masyarakat harus didengar karena regulasi yang dibahas nantinya akan berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu, saya ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi pandangan dan perhatian masyarakat,” ungkapnya.

Forum tersebut sekaligus menempatkan Unitomo sebagai ruang partisipasi publik dalam membahas persoalan kebangsaan. Kampus yang dikenal dengan identitas Kebangsaan dan Kerakyatan itu membuka ruang bagi akademisi dan masyarakat untuk menyampaikan pemikiran terkait agenda legislasi nasional.

Masukan yang muncul dalam dialog diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, khususnya terkait upaya pemberantasan korupsi, perlindungan hak masyarakat, dan kepastian hukum.

Melalui dialog tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berlangsung di ruang parlemen, tetapi juga melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat sebagai bagian dari proses partisipasi publik.

Tanah Landreform tersebut juga telah diterbitkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya 1 terkait Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No.195.60.2010, serta Peta Bidang NIB 195.60.2010.

Namun kini Tutik harus merasakan kekecewaan yang sangat teramat mendalam. Hal itu dikarenakan dirinya melalui kuasa hukumnya Imam Budi Utomo, S.H., dengan terpaksa menggugat BPN Kota Surabaya 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar bahwa tanah Landreform ditumpangi oleh SHM 610 dengan atas dasar Persil 69.

Imam Budi Utomo mengatakan bahwa Dasar Tergugat adalah BPN Kota Surabaya 1, karena pada tahun 2015 menerbitkan SHM 610 dari dasar Persil 69.

"Sedangkan Persil 69 letaknya di belakang tanah Landreform. Jadi, ini sudah jelas-jelas bahwa BPN menerbitkan SHM 610 diatas tanah Landreform," tegas Imam saat diwawancarai oleh para awak media usai sidang di PTUN Surabaya, Kamis (01/10/2026) siang.

Dalam sidang pada seminggu kemarin sebelumnya, Imam mengungkapkan bahwa selama ini BPN menerbitkan SHM 610 namun tidak bisa membuktikan dengan Warkahnya.

"Jadi, selama ini BPN menerbitkan SHM 610 tidak bisa membuktikan dengan Warkahnya pada sidang minggu kemarin," ungkapnya.

Disamping itu, dalam Sidang Nomor Perkara 117/G/2026/PTUN.SBY pada tahap kesaksian, Imam menegaskan bahwa dalam kesaksian tersebut menerangkan SHM 610 dasarnya Persil 69 tersebut letaknya diatas tanah Landreform.

Menurut salah satu kesaksian dari Sutrisno bahwa tanah Landreform itu berdasarkan SK Agraria dan bukan berdasarkan Persil dan Petok seperti umumnya tanah yasan atau tanah desa. Tetapi tanah Landreform itu berdasarkan SK Agraria yang dimana Badan Pertanahan itu jelas mengetahuinya.

"Ini tidak mungkin jika institusi negara sekelas BPN tidak mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli oleh orang tua saudari Tutik itu sudah dimiliki sejak pada tahun 1964," ujar Imam.

"Sedangkan pada tahun 2010, saudari Tutik sudah mengajukan permohonan untuk mengurus surat penerbitan Peta Bidang," imbuhnya.

Imam menanbahkan, pada tahun 2010 saudari Tutik juga telah membayar biaya sejumlah Rp538.000.000,- kepada BPN Kota Surabaya 1 untuk menerbitkan Peta Bidang hingga mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

"Iya, biaya sebesar Rp538 juta untuk menerbitkan Peta Bidang pada tahun 2010, dan pada waktu itu juga sudah keluar mendapatkan SKPT," tambahnya.

Sementara itu, Putra selaku yang mewakili pihak tergugat dari BPN Kota Surabaya 1 pada saat seusai sidang enggan diwawancarai pada saat awak media meminta tanggapannya.

"Nanti saja sekalian menunggu keputusan Pengadilan, karena kami menghormati putusan Pengadilan," tandasnya.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan data yang sebelumnya diajukan PWI Jatim kepada PWI Pusat. Ketua Panitia Konferensi PWI Jatim XVI, Machmud Suhermono, mengatakan pihaknya sebelumnya mengirimkan data sebanyak 612 anggota biasa sebagai bahan DPS.

“Kita mengirimkan bahan DPS anggota PWI Jatim sebanyak 612 anggota biasa. Tetapi ada perbedaan acuan yang digunakan oleh PWI Pusat,” ujar Machmud, Rabu (30/9/2026).

Menurut Machmud, PWI Pusat menggunakan acuan berupa hasil penyaringan terhadap anggota biasa yang kartu anggotanya masih berlaku hingga 13 November 2026. Sementara itu, bahan DPS yang dikirimkan PWI Jatim mencakup anggota dengan kartu anggota yang masih berlaku, sedang dalam proses perpanjangan, maupun sedang melakukan pengurusan kartu anggota baru.

Terhadap DPS yang telah dikeluarkan tersebut, anggota PWI Jatim yang merasa memenuhi persyaratan untuk memilih dapat mengajukan sanggah. Masa sanggah dibuka hingga 2 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB.

“Masa sanggah dibuka hingga 2 Oktober 2026, kita tunggu hingga pukul 16.00 WIB. Cukup kirim surat dilampirkan KTA dengan format file PDF,” kata Machmud.

Mekanisme sanggah tidak hanya berlaku bagi anggota yang merasa memenuhi persyaratan untuk memilih. Sanggah juga dapat diajukan terhadap anggota yang dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

“Seperti anggota yang telah menjadi PPPK, PNS maupun anggota PWI yang sudah tidak menjadi wartawan,” jelasnya.

Berdasarkan laporan panitia, hingga saat ini telah terdapat dua laporan sanggah dari PWI Malang terkait dua anggota yang diketahui telah menjadi PNS.

Sekretaris Konferensi PWI Jatim XVI, Saiful Anam, menambahkan bahwa DPS telah dipublikasikan secara terbuka melalui media dan dapat dilihat secara langsung di Kantor PWI Jatim.

“Ini bentuk keterbukaan kita sebagai organisasi profesi,” ujar Anam.

Selanjutnya, data sanggah yang diterima PWI Jatim akan dikirimkan kepada PWI Pusat pada 3 Oktober 2026. Panitia berharap jawaban atas DPS revisi dapat diterima PWI Jatim pada 5 Oktober 2026.

Dengan demikian, pendaftaran bakal calon Ketua dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim dijadwalkan dapat dimulai pada 6 Oktober 2026.

“Minimal ada dukungan 10 persen dari DPS revisi yang telah ditetapkan,” tutup Anam.

Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Maluku yang mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wadan Kodaeral IX memimpin penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta, dilanjutkan peletakan karangan bunga di tugu TMP Kapahaha sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan.

Rangkaian upacara kemudian diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan, foto bersama, serta tabur bunga di pusara para pahlawan oleh para peserta ziarah.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Danrindam XV/Pattimura Brigjen TNI Irfan Amir, Danguspurla III Laksma TNI Andri Kristianto, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb. Adhi Safarul Akbar, Kasatpol PP Maluku Dr. Muhammad Malawat, Karo Rena Polda Maluku Kombes Pol. Sachroni Anwar, Asintel Kejati Maluku Diky Oktavia, serta para pejabat utama dan satuan kerja TNI-Polri dan instansi pemerintah lainnya.

Pasukan upacara terdiri atas gabungan pejabat utama TNI-Polri, gabungan perwira menengah dan perwira pertama tiga matra TNI, Batalyon Infanteri 733/Masariku, prajurit Kodaeral IX, Lanud Pattimura, ASN gabungan, serta anggota Dharma Pertiwi.

Bagi TNI, ziarah ke makam pahlawan tidak sekadar menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari besar nasional. Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa sekaligus meneguhkan kesadaran bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan jiwa, raga, dan keteguhan para pendahulu bangsa.

"Nilai-nilai keberanian, patriotisme, rela berkorban, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para pahlawan menjadi pesan penting yang perlu terus diteruskan kepada generasi penerus," terang Wadan Kodaeral lX usai pelaksanaan Ziarah.

Menurutnya, melalui kegiatan ziarah, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal nama dan sejarah para pahlawan, tetapi juga memahami nilai perjuangan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, tanggung jawab, persatuan, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bagi prajurit TNI lanjutnya, penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menjadi pengingat akan jati diri dan tugas pengabdian. Semangat perjuangan para pendahulu diharapkan terus menjadi sumber motivasi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta senantiasa hadir bersama rakyat.

Momentum HUT ke-81 TNI ini diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, soliditas, dan sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (@Dispen Kodaeral IX).

Menurut Budi, pemahaman mengenai persaingan usaha penting bagi mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia bisnis, pemerintahan maupun terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Hal itu disampaikan Budi dalam Kuliah Umum FEB Insight bertema “Economic Insight: Mengenal Persaingan Usaha dalam Perspektif Ekonomi, From Campus to Market: Memahami Persaingan Usaha dan Membangun Ekonomi yang Berdaya Saing” yang digelar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (FEB UNESA), 29 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Budi menjelaskan peran KPPU dalam memastikan persaingan usaha berjalan sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain mengawasi praktik persaingan usaha, KPPU juga memiliki tugas dalam pengawasan kemitraan, menerima notifikasi merger dan akuisisi, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

“Pemahaman mengenai persaingan usaha penting karena mahasiswa nantinya akan masuk ke berbagai bidang, baik dunia usaha, pemerintahan maupun menjadi bagian dari pengambil kebijakan,” ujar Budi.

Budi juga mengulas konsep monopoli negara pada sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia menjelaskan, pemahaman terhadap aspek hukum dan ekonomi diperlukan untuk melihat hubungan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi pasar.

“Ketika kita berbicara mengenai kebijakan ekonomi, tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana struktur pasar dan persaingan yang terjadi di dalamnya,” jelasnya.

Bahas Persaingan Usaha di Era Digital
Dalam kuliah umum tersebut, Budi turut membahas dinamika persaingan usaha di ranah ekonomi digital. Ia memaparkan pengalaman KPPU dalam menangani perkara yang melibatkan platform digital dan fintech lending.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha. Karena itu, pemahaman mengenai karakteristik pasar digital menjadi bagian penting dalam melihat berbagai persoalan persaingan.

“KPPU juga memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap persaingan usaha,” kata Budi.

Salah satu materi yang turut dibahas adalah formula harga avtur. Pembahasan mencakup sejumlah komponen biaya, mulai dari penyimpanan, distribusi hingga pajak.

Budi menjelaskan, pembahasan tersebut menjadi contoh bagaimana sebuah kebijakan ekonomi memiliki keterkaitan dengan struktur biaya dan kondisi persaingan dalam suatu sektor.

“Dari pembahasan harga avtur, kita bisa melihat bahwa suatu harga tidak berdiri sendiri. Ada struktur biaya dan berbagai komponen kebijakan yang ikut memengaruhinya,” ungkapnya.

Mahasiswa Bahas Denda hingga Kewenangan Lembaga
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan yang disampaikan mahasiswa. Topik yang ditanyakan antara lain mengenai model ekonomi terdesentralisasi, potensi tumpang tindih kewenangan antar­lembaga pemerintah, hingga mekanisme penentuan denda KPPU.

Menanggapi hal tersebut, Budi menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan karakteristik sistem demokrasi Indonesia.

Sementara terkait denda, ia menyebut penentuannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi.

“Penentuan denda dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada aspek hukum dan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam proses tersebut,” jelas Budi.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan usaha pada dasarnya tidak ditujukan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan mendorong terciptanya kepatuhan dan iklim usaha yang sehat.

“Tujuan utama penegakan hukum persaingan usaha adalah menciptakan kepatuhan dan menjaga lingkungan usaha yang sehat, adil, dan kompetitif, bukan untuk mematikan pelaku usaha,” pungkasnya.

Kuliah umum tersebut menjadi ruang dialog antara KPPU dan sivitas akademika FEB UNESA untuk memperdalam pemahaman mengenai persaingan usaha serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi yang sehat dan berdaya saing.

Kegiatan dibuka oleh perwakilan pimpinan FEB UNESA, Dr. H. Muhammad Marondo Sajemi. Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan oleh Dekan FEB UNESA, Prof. Dr. Anang Kistyanto, serta sesi foto bersama.

Versi ini membuat kutipan lebih tersebar dan natural, sehingga tidak terasa seperti semua pernyataan menggunakan pola “menurut Budi” atau “ia mengatakan”.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh insan operasional terhadap pentingnya penerapan keselamatan dalam setiap aktivitas di lingkungan terminal petikemas.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Agustinus Maun, Direktur Utama TPS Ali Sodikin, perwakilan Pelindo Terminal Petikemas (PTP), Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), hingga pekerja operasional turut hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta berasal dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Ships Operator Assistant (SOA), Wharf Operator Assistant (WOA), serta Assistant Manager Pelayanan Dermaga.

Safety Stand Down menjadi forum bersama untuk melakukan refleksi, berbagi pembelajaran atau lesson learned, mengidentifikasi potensi risiko operasional, sekaligus memperkuat komitmen terhadap keselamatan kerja.

Kegiatan diawali dengan safety induction, kemudian dilanjutkan sambutan dari para pemangku kepentingan, diskusi keselamatan, sesi tanya jawab, hingga pembacaan komitmen keselamatan bersama.

Direktur Utama TPS Ali Sodikin menegaskan, keselamatan kerja menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan operasional terminal agar tetap aman, andal, dan produktif.

“Keselamatan harus menjadi budaya yang hidup dalam setiap aktivitas kerja, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur. Melalui Safety Stand Down ini kami ingin mengingatkan kembali bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman,” ujar Ali Sodikin.

Menurutnya, tidak ada pekerjaan yang begitu mendesak hingga keselamatan harus diabaikan. Karena itu, komitmen terhadap keselamatan perlu dimulai dari setiap individu dan diterapkan dalam seluruh aktivitas di lapangan.

Sementara itu, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Agustinus Maun mengapresiasi langkah TPS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat budaya keselamatan di kawasan pelabuhan.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh insan maritim. Kolaborasi antara operator terminal, regulator, tenaga kerja, dan mitra kerja menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang aman dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku,” kata Agustinus.

Ia berharap komitmen yang dibangun melalui Safety Stand Down dapat diterapkan secara konsisten dalam aktivitas operasional sehari-hari sehingga potensi kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

Pada sesi utama, para peserta membahas berbagai persoalan keselamatan yang ditemui dalam kegiatan operasional. Pembahasan mencakup identifikasi potensi bahaya, langkah mitigasi risiko, hingga peluang perbaikan secara berkelanjutan.

Forum tersebut juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait keselamatan kerja. Masukan dari pekerja diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang semakin aman.

Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta menyatakan Safety Commitment sebagai bentuk komitmen bersama untuk selalu menempatkan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap aktivitas kerja.

Melalui Safety Stand Down, TPS berharap kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan semakin mengakar di kalangan pekerja maupun mitra kerja. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung operasional terminal yang aman dan produktif sekaligus menjaga kualitas layanan bagi pengguna jasa serta seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap safety culture juga terus dijalankan secara berkelanjutan dalam setiap kegiatan operasional TPS untuk memastikan proses kerja berlangsung secara aman, andal, dan produktif.

Hal itu dilakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Surabaya.

Jawaban Pemkot Surabaya disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto dalam rapat DPRD Surabaya, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah dengan agenda mendengarkan jawaban wali kota yang diwakili Sekda terhadap sejumlah catatan dan pertanyaan fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lilik mengungkapkan total RAPBD Surabaya 2027 mencapai Rp12.825.566.228.783. Anggaran tersebut terdiri atas belanja daerah sebesar Rp12.628.010.166.528 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp197.555.122.255.

Besarnya anggaran tersebut menjadi bagian yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan lebih lanjut, termasuk komposisi belanja daerah. Salah satunya menyangkut belanja pegawai yang dalam RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah.

“Belanja pegawai dalam RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini masih di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” kata Lilik.

Pemkot Surabaya juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada 2027 sebesar 5,84 persen. Menurut Lilik, proyeksi tersebut telah memperhitungkan berbagai risiko eksternal, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan harga energi global.

Di sisi lain, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya diarahkan melalui pemberian bantuan. Pemkot Surabaya menyebut terdapat dua pendekatan utama, yakni mengurangi beban masyarakat serta meningkatkan pendapatan.

Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Surabaya akan memperkuat pelatihan berbasis kompetensi dan praktik kerja vokasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan keterampilan masyarakat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya pada 2027 ditargetkan meningkat sebesar 2,57 persen. Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemanfaatan digitalisasi dan pemutakhiran data untuk mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam sektor pembangunan infrastruktur, Pemkot Surabaya masih memanfaatkan pembiayaan alternatif dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan jangka waktu hingga Desember 2029.

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek infrastruktur prioritas, di antaranya pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, serta penanganan banjir.

Pada sektor pelayanan publik, Pemkot Surabaya juga menegaskan bahwa kota ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak 2022. Dengan capaian tersebut, warga yang memiliki KTP Surabaya dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa biaya sesuai ketentuan program yang berlaku.

Sementara di bidang pendidikan, Pemkot Surabaya menyatakan pentingnya pembangunan infrastruktur sekolah secara tepat sasaran. Hal itu mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri, penyediaan perlengkapan ruang kelas, serta penguatan pembangunan karakter peserta didik.

Menutup rapat, Laila Mufidah menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD Surabaya 2027 selanjutnya akan dilanjutkan di tingkat komisi. Tahapan tersebut kemudian diteruskan dengan penyusunan dan finalisasi anggaran melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan finalisasi anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Laila.

Tahap akhir pembahasan RAPBD akan ditutup dengan rapat paripurna untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Surabaya.

Dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp12,82 triliun, pembahasan di tingkat komisi dan Banggar menjadi tahapan penting untuk mencermati kembali efektivitas setiap pos belanja, kemampuan pendapatan daerah, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat Surabaya.

Masyarakat disarankan membeli daging sapi di Pasar Daging Arimbi atau lapak yang memiliki tanda sebagai mitra RPH Surabaya. Langkah tersebut untuk memastikan daging yang dikonsumsi memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Direktur RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, lokasi pembelian menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat untuk mendapatkan daging sapi yang berasal dari proses pemotongan dan pengolahan sesuai standar keamanan serta kesehatan.

“Warga diimbau membeli daging sapi dari Pasar Daging Arimbi atau lapak yang memasang tanda mitra RPH Surabaya. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh daging sapi yang terjamin aman, sehat, utuh, dan halal,” kata Fajar, Rabu (30/9/2026).

Menurut Fajar, tanda mitra RPH Surabaya dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat ketika memilih lapak penjual daging sapi. Saat ini, sekitar 300 tanda mitra telah terpasang di sejumlah pasar tradisional di Kota Surabaya.

Lapak mitra tersebut antara lain terdapat di Pasar Pucang, Pasar Genteng, Pasar Tambahrejo, Pasar Pabean, Pasar Wonokromo, Pasar Balongsari, serta sejumlah pasar tradisional lainnya.

Fajar menjelaskan, Pasar Daging Arimbi yang berada di kawasan Pegirian merupakan salah satu sentra penjualan daging sapi terbesar di Surabaya. Sebagian besar daging sapi yang dijual di lokasi tersebut berasal dari RPH Surabaya.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan daging sapi dengan kualitas terjamin dan harga yang kompetitif, Pasar Daging Arimbi dapat menjadi pilihan. Daging sapi yang dijual di sana sebagian besar berasal dari RPH Surabaya,” ujarnya.

Selain menjaga kualitas, RPH Surabaya juga berupaya menyediakan daging sapi dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Fajar menyebut harga daging saat ini turut dipengaruhi kenaikan harga sapi hidup.

Di Pasar Daging Arimbi, harga daging sapi kelas satu saat ini berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Harga tersebut dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin memperoleh daging sapi dengan harga relatif kompetitif.

“Meski harga sapi hidup mengalami kenaikan, kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan daging sapi yang terjangkau dan memiliki kualitas yang terjamin,” jelasnya.

Fajar menambahkan, pembelian daging sapi dari RPH Surabaya memberikan jaminan bahwa daging telah melalui proses pemotongan yang memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan.

“Yang paling penting, masyarakat harus memastikan mendapatkan daging sapi yang aman, sehat, utuh, dan halal. Karena itu, kami mengimbau masyarakat membeli daging sapi dari Pasar Daging Arimbi atau lapak yang memasang tanda mitra RPH Surabaya,” pungkasnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berbagai koreksi, saran, dan arahan dalam pembahasan APBD akan menjadi bahan untuk menentukan program yang nantinya diprioritaskan.

“Semua koreksi, semua saran dan arahan itu akan kita jawab. Insyaallah nanti diparipurnakan, setelah itu baru dibahas di komisi-komisi,” ujar Eri Cahyadi.

Menurut Eri, pembahasan di komisi-komisi DPRD nantinya menjadi bagian penting untuk menentukan program mana yang harus didahulukan. Penentuan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Kalau semua dijalankan, ya tidak cukup duitnya. Maka di situlah pembahasan di komisi-komisi nanti akan menentukan mana yang didahulukan dan mana yang belum,” katanya.

Ia mencontohkan, pemerintah dan DPRD perlu menentukan skala prioritas pembangunan, termasuk apakah pembangunan infrastruktur seperti jalan harus didahulukan atau program lainnya. Hal yang sama berlaku pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

“Dari sekian ratus miliar RTLH, mana dulu yang diberikan rumahnya. Jadi tidak lagi melihat ini punya siapa, konstituennya siapa, tetapi semuanya harus duduk bersama,” jelasnya.

Perbaikan Data Desil Terus Berjalan
Selain pembahasan program dan anggaran, Eri menyebut proses perbaikan data desil juga terus dilakukan. Perbaikan data tersebut diharapkan dapat membuat penentuan penerima bantuan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Menurut Eri, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut sehingga penentuan prioritas tidak hanya bergantung pada data administratif.

“Perbaikan desil terus berjalan. Alhamdulillah, nanti perbaikan desil itu kita tidak melihat desil lagi, tetapi kita sudah bergerak bersama masyarakat,” ungkapnya.

Eri menjelaskan, masyarakat nantinya dapat ikut menentukan tingkat kebutuhan warga di lingkungannya. Dengan cara tersebut, kondisi riil masyarakat diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas.

“Yang menentukan nanti adalah masyarakat. Oh, ini tidak penting, ini prioritasnya tiga. Jadi saya minta semuanya ikut bergerak,” katanya.

Ia menilai keterlibatan masyarakat penting untuk membantu memperbaiki ketepatan data. Sebab, menurutnya, masih terdapat kemungkinan data yang tercatat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga sebenarnya.

“Jangan sampai ada yang motornya empat masuk desil satu atau dua, sementara yang lansia masuk desil enam. Ini yang harus kita perbaiki,” jelasnya.

Kemiskinan hingga Pengangguran Jadi Prioritas
Dalam penyusunan APBD 2027, Eri menyebut sejumlah sektor tetap menjadi perhatian utama. Di antaranya penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, hingga pengurangan pengangguran terbuka.

“Ya sama, tetap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, dan pengurangan pengangguran terbuka,” ungkap Eri.

Menurutnya, berbagai sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kemiskinannya berkurang, insyaallah pertumbuhan ekonominya pasti akan naik. IPM-nya juga pasti akan naik. Itu yang kita sentuh, termasuk stunting dan gizi buruk,” katanya.

Dari sisi alokasi anggaran, Eri menyebut sektor pendidikan telah mendapatkan porsi sekitar 22 persen.

“Kalau pendidikan sudah 22 persen. Jadi lebih dari tahun kemarin,” jelasnya.

Sementara untuk sektor kesehatan, ia menyebut alokasinya berada di kisaran hampir 20 persen. Adapun mengenai anggaran infrastruktur, Eri belum merinci besarannya dan menyatakan pembahasan masih perlu melihat keseluruhan alokasi APBD.

Eri Bantah Kontrak Payung Batasi Pembangunan 30 Persen
Eri juga menanggapi informasi mengenai pembangunan yang disebut hanya mencapai sekitar 30 persen karena adanya kontrak payung. Ia menegaskan, kontrak payung tidak berkaitan dengan pembatasan pembangunan hingga angka tersebut.

“Tidak ada. Kalau pekerjaan itu kontrak payung, tidak ada hubungannya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kontrak payung merupakan kontrak yang berkaitan dengan penetapan harga untuk kebutuhan tertentu. Sementara pelaksanaan pekerjaan tetap berkaitan dengan proses pemesanan, pelelangan, serta waktu pelaksanaan.

“Kontrak payung itu kontrak yang harganya ditentukan ke depan untuk semuanya. Kalau suplainya tidak jadi masalah, tetapi kontraktor pesannya kapan, setelah itu pelelangannya kapan, kan dilihat,” jelasnya.

Menurut Eri, hal tersebut perlu dilihat berdasarkan proses pengadaan dan waktu pemesanan masing-masing pekerjaan. Dengan demikian, keberadaan kontrak payung tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan persentase pembangunan yang terealisasi.

Pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan menjadi ruang untuk menentukan program berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Penentuan tersebut diharapkan dilakukan secara bersama-sama agar keterbatasan anggaran dapat diarahkan pada program yang dinilai paling membutuhkan penanganan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Aning Rahmawati, S.T., menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Surabaya.

Catatan tersebut mencakup efektivitas belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun, hingga pemerataan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, penanganan banjir dan persampahan.

Aning mengatakan, kebijakan APBD 2027 perlu disusun dengan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, sekaligus memastikan alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil, menurunkan kemiskinan berbasis wilayah, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kedaulatan pangan.

“Arah kebijakan APBD harus betul-betul sesuai dengan prioritas kebutuhan warga Kota Surabaya,” ujar Aning.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun pada 2027.

Aning meminta Pemkot Surabaya menerapkan asas kehati-hatian dengan memperhatikan realisasi pinjaman daerah pada 2026 serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan utang.

“Fraksi PKS tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan terkait dengan pinjaman senilai Rp1,3 triliun di tahun 2027 agar memperhatikan asas kehati-hatian,” ungkapnya.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot Surabaya melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 terkait publikasi informasi pembiayaan utang daerah secara berkala.

Fraksi PKS juga meminta penyusunan APBD 2027 menggunakan pendekatan evidence based policy dan outcome oriented budgeting.

Aning menilai kebijakan anggaran tidak seharusnya hanya merespons persoalan yang sedang viral di masyarakat. Setiap program perlu disusun berdasarkan bukti, data, kebutuhan nyata serta dampak yang dapat diukur.

“APBD 2027 tidak hanya berkutat menjawab masalah viral, namun juga berbasis evidence based, bukti data dan dampak yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Pada sisi pendapatan, Fraksi PKS menyoroti target PAD 2027, khususnya pajak daerah yang disebut meningkat sekitar 1,41 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026.

Fraksi PKS mempertanyakan apakah kenaikan tersebut menunjukkan masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah di tengah harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan PAD, Aning mendorong Pemkot Surabaya melakukan inovasi taktis, salah satunya melalui penguatan tax surveillance.

“Dari data kami, ada 1.590 atau sekitar 48 persen dari 4.366 yang belum tax surveillance. Jadi, potensinya masih sangat luar biasa,” kata Aning.

Fraksi PKS juga meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi efektivitas digitalisasi retribusi parkir pada 2026.

Di sisi lain, fraksi tersebut mengapresiasi target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat sekitar 15,79 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.

Menurut Aning, peningkatan tersebut perlu diikuti reformasi pengelolaan BUMD, termasuk menghadirkan sumber daya manusia yang kredibel pada jajaran dewan pengawas dan direksi, memperbaiki tata kelola perusahaan serta mendorong inovasi layanan.

“Reformasi pengelolaan BUMD harus dijalankan dengan menghadirkan SDM dewan pengawas dan direksi BUMD yang kredibel, perbaikan tata kelola perusahaan serta inovasi layanan yang berdampak,” tegasnya.

Fraksi PKS turut menyoroti rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mengalami penurunan sekitar Rp255 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2026.

Aning mengingatkan agar penurunan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dengan mengorbankan belanja wajib maupun sektor prioritas.

“Penurunan belanja daerah tidak boleh memunculkan masalah baru dengan mengorbankan belanja sektor wajib dan belanja sektor prioritas,” ujarnya.

Pemkot Surabaya juga diminta menyiapkan langkah antisipasi dan rasionalisasi belanja apabila terjadi perubahan pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.

Jika terdapat tambahan TKD, Fraksi PKS meminta tambahan alokasi belanja diarahkan untuk kebutuhan masyarakat kecil, pendidikan, kesehatan, sosial, serta pembangunan infrastruktur kampung dan lingkungan.

Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKS meminta RAPBD 2027 memastikan penyelesaian berbagai pekerjaan rumah pembangunan sarana pelayanan publik.

Di antaranya penyelesaian pembangunan sekolah baru, termasuk SD dan lima SMP negeri di Kota Surabaya, perbaikan gedung sekolah serta peningkatan layanan puskesmas.

Fraksi PKS juga menyoroti masyarakat yang terkendala menerima bantuan beasiswa kuliah maupun bantuan bagi siswa SMA akibat persoalan desil.

Aning meminta persoalan tersebut mendapat perhatian agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan.

Pada sektor infrastruktur, Fraksi PKS menilai belanja pelayanan publik harus memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan.

Pengembangan transportasi publik Surabaya, termasuk layanan bus dan feeder, juga menjadi perhatian. Menurut Aning, keberpihakan anggaran terhadap transportasi publik masih perlu diperkuat.

“Penyelesaian kemacetan dengan transportasi publik Surabaya, bus dan feeder, sampai dengan hari ini keberpihakan terhadap transportasi publik masih di angka satu persen dari APBD Kota Surabaya,” ungkapnya.

Selain transportasi, penanganan banjir dan genangan menjadi perhatian Fraksi PKS. Aning mengapresiasi alokasi sekitar Rp1,1 triliun pada 2027 untuk penanganan banjir.

Persoalan layanan persampahan juga diminta menjadi perhatian pemerintah kota agar kualitas pelayanan publik dan lingkungan di Surabaya semakin baik.

Menutup penyampaian pandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD 2027, Aning menyampaikan pantun:

Pasar Keputran beli pisang kipas,
Pulangnya ke Pasar Soponyono cari tomat.

APBD 2027 sedang dibahas,
Uang rakyat bermanfaat untuk rakyat.

“Demikian pandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD 2027. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkas Aning.