<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
            xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
            xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel>
                <title>KABARHIT</title>
                <atom:link href="https://kabarhit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <link>https://kabarhit.com/</link>
                <description>Memberikan Informasi Penting Dan Menarik</description>
                <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 22:43:00 +0700</lastBuildDate>
                <language>id-ID</language>
                <generator>https://kabarhit.com/</generator>
                <image>
                    <url>https://kabarhit.com/wp-content/logo/logo.png?v=041722</url>
                    <title>KABARHIT</title>
                    <link>https://kabarhit.com/</link>
                </image><item>
                    <title><![CDATA[OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah hingga 2031]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30811-ojk-perkuat-pembiayaan-umkm-dan-ekonomi-syariah-hingga-2031</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30811-ojk-perkuat-pembiayaan-umkm-dan-ekonomi-syariah-hingga-2031</guid>
                    <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 22:43:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[JAKARTA, KABARHIT.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua peta jalan (roadmap) pengembangan industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua peta jalan (roadmap) pengembangan industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) periode 2026&ndash;2031.</p>
<p>Kedua roadmap tersebut difokuskan untuk memperluas pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mempercepat pengembangan ekonomi syariah, serta memperkuat pembiayaan berkelanjutan.</p>
<p>Peluncuran dilakukan dalam National Forum of Financing Services and Microfinance (NFSM) 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026), dengan tema &ldquo;Stronger Collaboration, Sharia Acceleration, Sustainable Transformation&rdquo;.</p>
<p>Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, industri PVML memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.</p>
<p>Menurutnya, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui akses permodalan, tetapi juga membutuhkan pendampingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi.</p>
<p>&ldquo;Memperkuat pembiayaan UMKM agar memiliki dampak yang semakin nyata merupakan panggilan kemanusiaan dan panggilan keberpihakan kita kepada para pejuang UMKM," ujar Friderica.</p>
<p>Hingga September 2026, kredit dan pembiayaan UMKM mencapai Rp1.963 triliun atau tumbuh 3,08 persen secara tahunan. Sementara pembiayaan UMKM dari industri PVML tercatat Rp331 triliun, meningkat 4,55 persen.</p>
<p>Friderica juga menekankan pentingnya pengembangan industri PVML syariah dan pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan.</p>
<p>&ldquo;Keuangan berkelanjutan harus menjadi napas kita bersama dalam mengembangkan sektor keuangan, dengan memasukkan tiga unsur, yaitu dukungan kepada UMKM, ekonomi syariah, dan keuangan berkelanjutan," katanya.</p>
<p>Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman menjelaskan, dua roadmap yang diluncurkan meliputi Roadmap Pengembangan dan Penguatan PVML Syariah 2026&ndash;2031 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan Bidang PVML 2026&ndash;2031.</p>
<p>Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung pengembangan ekonomi hijau.</p>
<p>Hingga September 2026, pembiayaan industri PVML mencapai Rp1.066 triliun atau tumbuh 9,43 persen secara tahunan dengan jumlah pelaku industri sebanyak 755 entitas.</p>
<p>Pembiayaan PVML syariah tercatat Rp125,44 triliun atau tumbuh 11,36 persen. Sementara pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp212,58 triliun, meningkat 13,01 persen.</p>
<p>Agusman mengatakan, roadmap PVML syariah diarahkan untuk memperkuat tata kelola, kapasitas industri, serta inovasi produk dan skema pembiayaan sesuai prinsip syariah.</p>
<p>Adapun roadmap keuangan berkelanjutan berfokus pada pembiayaan transformasi ekonomi hijau, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060.</p>
<p>Implementasinya mencakup enam aspek, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, pengembangan produk, penguatan regulasi dan pengawasan, infrastruktur data, serta ekosistem pendukung.</p>
<p>Dalam rangkaian NFSM 2026, OJK juga memfasilitasi kerja sama antara ASLINDO dan Pusat Investasi Pemerintah untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan mikro.</p>
<p>Selain itu, PT Pegadaian menjalin kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem usaha bulion.</p>
<p>Kegiatan NFSM 2026 turut menghadirkan diskusi panel mengenai peluang dan tantangan industri PVML dalam memperkuat pembiayaan UMKM, mengembangkan ekonomi syariah, serta mendorong keuangan berkelanjutan.</p>
<p>Melalui peluncuran kedua roadmap tersebut, OJK berharap industri PVML semakin berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/ojkroadmappvml20262031.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[KAI Daop 8 Surabaya Tebar Promo Tiket Kereta, Bisa untuk Liburan Akhir Tahun]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30810-kai-daop-8-surabaya-tebar-promo-tiket-kereta-bisa-untuk-liburan-akhir-tahun</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30810-kai-daop-8-surabaya-tebar-promo-tiket-kereta-bisa-untuk-liburan-akhir-tahun</guid>
                    <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 22:33:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHUT.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan promo diskon tiket kereta api sebesar 10 persen dalam]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHUT.COM</strong> &ndash; PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan promo diskon tiket kereta api sebesar 10 persen dalam ajang Beauty Fashion Fair 2026 di Exhibition Hall Grand City Surabaya, 18&ndash;22 November 2026.</p>
<p>Promo tersebut berlaku untuk perjalanan menggunakan KA Komersial Antarkota kelas Eksekutif serta Ekonomi jarak jauh dan menengah. Masyarakat bisa mendapatkan potongan harga dengan membeli tiket secara langsung di Booth KAI selama pameran berlangsung.</p>
<p>Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan keikutsertaan KAI dalam pameran tersebut merupakan upaya mendekatkan layanan kereta api kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan dalam merencanakan perjalanan.</p>
<p>&ldquo;Melalui Beauty Fashion Fair 2026, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan nilai tambah melalui promo tiket yang lebih hemat. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati pengalaman perjalanan yang nyaman dengan perencanaan biaya yang lebih efisien,&rdquo; ujar Mahendro.</p>
<p>Diskon 10 persen tersebut dapat digunakan untuk perjalanan dengan periode keberangkatan mulai 18 November hingga 16 Desember 2026. Dengan demikian, tiket promo juga bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah pameran berakhir.</p>
<p>KAI menetapkan sejumlah ketentuan dalam program ini. Promo tidak berlaku untuk KA PSO, kelas Luxury, Priority, Panoramic, dan kereta wisata lainnya. Tarif diskon juga tidak dapat digabungkan dengan reduksi lain, tarif khusus, maupun program promo lainnya, kecuali reduksi infant.</p>
<p>Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal keberangkatannya sesuai ketentuan KAI.</p>
<p>Mahendro mengajak masyarakat mengunjungi Booth KAI untuk memperoleh informasi layanan sekaligus memanfaatkan penawaran tersebut.</p>
<p>&ldquo;Kami berharap kehadiran KAI dalam kegiatan ini dapat memberikan pengalaman positif dan manfaat nyata bagi masyarakat,&rdquo; tutupnya.</p>
<p>Melalui kegiatan ini, KAI Daop 8 Surabaya terus berupaya memperluas akses layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/diskontiketkeretakaidaop8surabaya-2.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Booth KAI Daop 8 Surabaya dalam ajang Beauty Fashion Fair 2026 di Exhibition Hall Grand City Surabaya yang menawarkan diskon tiket kereta api sebesar 10 persen.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Pelabuhan Gresik Catat Kenaikan Bongkar Muat Pupuk 25,5 Persen]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30809-pelabuhan-gresik-catat-kenaikan-bongkar-muat-pupuk-255-persen</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30809-pelabuhan-gresik-catat-kenaikan-bongkar-muat-pupuk-255-persen</guid>
                    <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 16:10:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[GRESIK, KABARHIT.COM – Aktivitas bongkar muat pupuk di Pelabuhan Gresik mencatat pertumbuhan sebesar 25,5 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026.]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRESIK, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Aktivitas bongkar muat pupuk di Pelabuhan Gresik mencatat pertumbuhan sebesar 25,5 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026. PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik menangani total 1.144.422 ton pupuk, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 911.903 ton.</p>
<p>Kenaikan tersebut memperkuat peran Pelabuhan Gresik sebagai salah satu jalur strategis distribusi pupuk untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian. Peningkatan volume bongkar muat ini juga mencerminkan semakin pentingnya kelancaran layanan kepelabuhanan dalam menjaga rantai pasok dan distribusi komoditas ke berbagai wilayah.</p>
<p>Peningkatan arus komoditas tersebut sekaligus mencerminkan aktivitas rantai pasok yang semakin dinamis. Pelabuhan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pergerakan barang, mulai dari proses bongkar muat hingga distribusi ke berbagai wilayah tujuan.<br /><br />Optimalisasi layanan kepelabuhanan menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas distribusi pupuk, terutama untuk mendukung ketersediaan komoditas strategis bagi sektor pertanian dan menjangkau wilayah yang membutuhkan akses logistik berkelanjutan.<br /><br />Selain pupuk, Pelabuhan Gresik juga berperan dalam mendukung rantai pasok industri perkayuan melalui aktivitas bongkar muat kayu log. Selama Januari&ndash;Oktober 2026, volume kayu log yang ditangani mencapai 546.159 meter kubik (m&sup3;), dibandingkan 566.000 m&sup3; pada periode yang sama tahun sebelumnya.<br /><br />Meski mengalami penurunan volume, komoditas kayu log tetap menjadi bagian penting dari aktivitas logistik pelabuhan. Kelancaran distribusi bahan baku berkontribusi terhadap kesinambungan proses produksi, efisiensi industri, serta pergerakan ekonomi di Kabupaten Gresik dan wilayah sekitarnya.<br /><br />Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik, Sutopo, menyampaikan bahwa Pelabuhan Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan logistik berbagai sektor industri dan masyarakat.<br /><br />&ldquo;Pelabuhan Gresik tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas bongkar muat, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung rantai pasok dan pergerakan ekonomi. Melalui pelayanan kepelabuhanan yang optimal, kami berupaya memastikan kelancaran distribusi komoditas strategis, termasuk pupuk untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta mendukung kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Kabupaten Gresik,&rdquo; ujarnya.<br /><br />Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, Pelindo Multi Terminal Branch Gresik terus memperkuat kinerja operasional melalui peningkatan produktivitas bongkar muat, optimalisasi fasilitas dan infrastruktur, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan kepelabuhanan.<br /><br />Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan keandalan layanan, memperkuat efisiensi operasional, serta memastikan aktivitas logistik berjalan secara aman, profesional, dan berkelanjutan.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/pelabuhangresikbongkarmuatpupuknaik25persen2026.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[ktivitas bongkar muat pupuk di Pelabuhan Gresik oleh PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Pemprov Jatim Gandeng BI dan OJK, Siapkan Strategi Hadapi Natal dan Tahun Baru]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30808-pemprov-jatim-gandeng-bi-dan-ojk-siapkan-strategi-hadapi-natal-dan-tahun-baru</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30808-pemprov-jatim-gandeng-bi-dan-ojk-siapkan-strategi-hadapi-natal-dan-tahun-baru</guid>
                    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 23:33:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi lintas sektor]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta menjamin kelancaran layanan keuangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).</p>
<p>Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Rabu (18/11/2026).</p>
<p>Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan terdapat sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Salah satu prioritasnya adalah memastikan kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Nataru.</p>
<p>Berdasarkan pemaparan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog hingga Pertamina, ketersediaan stok kebutuhan pokok di Jawa Timur dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun.</p>
<p>Selain memastikan kecukupan pasokan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga agar tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.</p>
<p>"Seluruh kebutuhan dipastikan stoknya cukup, harga bisa terkendali dan terjangkau. Yang paling penting, distribusinya juga akan dikawal supaya semua bisa berjalan dengan baik," ungkap Adhy.</p>
<p>Ia menambahkan, koordinasi dan komunikasi lintas sektor akan terus diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila ditemukan kendala terkait distribusi maupun ketersediaan bahan pokok, seluruh pihak diharapkan segera berkoordinasi untuk mencari solusi bersama.</p>
<p>Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki mandat berbeda, tetapi mengusung visi yang sama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.</p>
<p>Menurutnya, sinergi ketiga tim tersebut perlu terus diperkuat karena masing-masing memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah.</p>
<p>TPID berperan menjaga stabilitas harga sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, TP2DD mendorong efisiensi melalui penguatan ekosistem digitalisasi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.</p>
<p>Adapun TPAKD berfokus memperluas akses keuangan daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memperoleh kesempatan mengakses layanan keuangan.</p>
<p>"Melalui stabilitas, digitalisasi yang semakin kuat, serta akses keuangan yang terus meningkat, tujuan akhirnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Ibrahim.</p>
<p>Ia berharap kolaborasi ketiga tim tersebut semakin solid sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ibrahim juga mengapresiasi dukungan media dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.</p>
<p>Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, memastikan sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap resilien dan siap melayani kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.</p>
<p>Ia menyampaikan, OJK bersama TPAKD berkomitmen menjaga ketahanan sektor jasa keuangan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan.</p>
<p>Menurut Horas, jika TPID berfokus pada kelancaran distribusi barang dan jasa serta stabilisasi harga, sektor jasa keuangan berperan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan maupun tabungan tetap terpenuhi.</p>
<p>"Kami dari sektor keuangan menjamin kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Akses terhadap sistem pembiayaan maupun layanan tabungan selama periode libur Nataru hingga berakhirnya masa liburan akan tetap dilayani dengan baik oleh sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur," ujar Horas.</p>
<p>Ia menegaskan, kesiapan sektor jasa keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.</p>
<p>Melalui penguatan sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD, Pemprov Jatim bersama BI dan OJK berharap stabilitas ekonomi, percepatan digitalisasi, serta perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/pemprovjatimbiojkperkuatsinergihadapinataru2026.png" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Pemprov Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan OJK memperkuat sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran layanan keuangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Polemik PKL Embong Blimbing Surabaya, DPRD Bedah Legalitas]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30807-polemik-pkl-embong-blimbing-surabaya-dprd-bedah-legalitas</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30807-polemik-pkl-embong-blimbing-surabaya-dprd-bedah-legalitas</guid>
                    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 23:13:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM  – Polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya, belum menemukan titik terang.]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong>&nbsp; &ndash; Polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya, belum menemukan titik terang. Komisi B DPRD Kota Surabaya kini mulai mengurai persoalan tersebut dengan menelusuri status hukum lokasi, legalitas pedagang, hingga dasar regulasi yang digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan penataan.</p>
<p>Pembahasan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) lanjutan yang digelar Rabu (18/11/2026). Komisi B menghadirkan perwakilan Bagian Hukum dan Kerjasama (Bakumkarsa) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif.</p>
<p>Persoalan Embong Blimbing ternyata tidak sekadar menyangkut boleh atau tidaknya PKL berjualan di trotoar dan ruang publik. Lebih jauh, terdapat pertanyaan mengenai status hukum kawasan tersebut, keberadaan keputusan wali kota terdahulu, serta konsistensi Pemkot Surabaya dalam menerapkan aturan penataan PKL.</p>
<p>Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai polemik tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membandingkan keberadaan PKL di satu kawasan dengan kawasan lainnya.</p>
<p>Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu menerbitkan kebijakan tertulis yang secara tegas menetapkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan. Langkah itu dinilai penting agar tidak muncul perdebatan berulang akibat ketidakjelasan aturan.</p>
<p>"Permasalahan ini sebenarnya bukan hanya persoalan lokasi. Ada persoalan lain yang perlu ditelusuri. Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus-menerus muncul perdebatan dan saling membandingkan antarlokasi," ujarnya.</p>
<p>Budi mengingatkan, ketidakjelasan kebijakan berpotensi memicu persoalan serupa di kemudian hari. Karena itu, diperlukan pedoman yang tegas agar pedagang maupun masyarakat memahami batasan serta kepastian hukum dalam memanfaatkan ruang publik.</p>
<p>Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara legislatif dan organisasi perangkat daerah (OPD).</p>
<p>Menurutnya, pembahasan mengenai wisata kuliner harus memiliki definisi dan konsep yang jelas, termasuk fasilitas pendukung serta pengaturan aktivitas perdagangan.</p>
<p>Ia menilai keberadaan PKL yang telah berlangsung lama tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembinaan dan penataan pemerintah. Namun, perlu dipastikan apakah kawasan Embong Blimbing memang ditetapkan sebagai destinasi wisata kuliner atau hanya menjadi lokasi aktivitas perdagangan.</p>
<p>Intinya, kesamaan persepsi harus dibangun terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah penataan. Kejelasan konsep dan dasar kebijakan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.</p>
<p>Dari pihak Pemkot Surabaya, Firly selaku juru bicara Bakumkarsa menjelaskan bahwa terdapat sejumlah regulasi yang harus menjadi pertimbangan dalam menilai pemanfaatan ruang publik.</p>
<p>Salah satunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.</p>
<p>Menurut Firly, aturan tersebut masih berlaku dan memungkinkan pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki untuk kegiatan tertentu dengan mempertimbangkan jenis aktivitas, waktu, jumlah pengguna, serta persyaratan teknis yang berlaku.</p>
<p>"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku," jelasnya.</p>
<p>Penjelasan tersebut menjadi perhatian karena trotoar pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Meski demikian, regulasi juga mengatur kemungkinan pemanfaatannya dalam kondisi dan persyaratan tertentu.</p>
<p>Di sisi lain, persoalan legalitas PKL Embong Blimbing sebelumnya telah disampaikan pendamping pedagang, Roby, dalam hearing pada Senin (16/11/2026).</p>
<p>Ia menyebut keberadaan pedagang di kawasan tersebut memiliki landasan hukum berupa Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 tentang penetapan lokasi PKL di sejumlah kawasan Surabaya.</p>
<p>"PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?" ungkap Roby.</p>
<p>Pernyataan tersebut memunculkan persoalan hukum yang perlu dijawab secara terbuka oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya menyangkut hubungan antara keputusan wali kota tahun 1991 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi salah satu dasar penataan PKL.</p>
<p>Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 masih berlaku, telah mengalami perubahan, atau sudah tidak dapat dijadikan landasan aktivitas perdagangan di kawasan Embong Blimbing.</p>
<p>Kepastian tersebut penting agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan tafsir berbeda antara pemerintah dan para pedagang.</p>
<p>Komisi B DPRD Surabaya kini dihadapkan pada persoalan yang lebih luas daripada sekadar penertiban PKL. Status hukum lokasi, transparansi kebijakan, serta perlindungan fungsi fasilitas umum harus menjadi satu kesatuan dalam penyelesaian polemik tersebut.</p>
<p>Penataan kota memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik. Namun, langkah tersebut juga harus disertai kejelasan regulasi dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.</p>
<p>Dengan demikian, penyelesaian polemik Embong Blimbing tidak semestinya berhenti pada tindakan penggusuran. Pemkot Surabaya perlu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum dan kebijakan yang diterapkan agar tidak menyisakan ketidakpastian bagi pedagang maupun masyarakat.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/polemikpklembongblimbingsurabayalegalitas.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Hearing Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama perwakilan Pemkot Surabaya membahas polemik penggusuran dan legalitas PKL di kawasan Jalan Embong Blimbing.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Peduli Pekerja Rentan, Terminal Teluk Lamong Raih Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30806-peduli-pekerja-rentan-terminal-teluk-lamong-raih-penghargaan-bpjs-ketenagakerjaan</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30806-peduli-pekerja-rentan-terminal-teluk-lamong-raih-penghargaan-bpjs-ketenagakerjaan</guid>
                    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 20:45:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[Terminal Teluk Lamong mendapat penghargaan BPJS Ketenagakerjaan setelah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan.]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p>SURABAYA - PT Terminal Teluk Lamong (TTL) memperluas kontribusi sosial dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Atas kontribusi tersebut, TTL menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan.</p>
<p>Program perlindungan itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang memiliki risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan akibat meninggal dunia.</p>
<p>Senior Manager Sekretariat Perusahaan dan Hukum PT Terminal Teluk Lamong, Syaiful Anam, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).</p>
<p>Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional.</p>
<p>&ldquo;Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kepedulian sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan manfaat nyata. Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat,&rdquo; ujar Syaiful.</p>
<p>Perlindungan terhadap 1.000 pekerja rentan itu diwujudkan melalui dukungan TTL terhadap program SERTAKAN CSR atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda.</p>
<p>Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak.</p>
<p>Inisiatif ini mengusung semangat Patuh, Peduli, Berdampak sebagai landasan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.</p>
<p>Semangat patuh diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan ketenagakerjaan. Sementara kepedulian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat, sedangkan dampak nyata diharapkan hadir melalui perluasan kepesertaan jaminan sosial.</p>
<p>Kolaborasi perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan tersebut juga mendukung upaya pemerintah memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Kebijakan itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.</p>
<p>Bagi pekerja rentan, kepesertaan jaminan sosial memberikan perlindungan ketika menghadapi risiko yang dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Manfaat program diberikan sesuai ketentuan dan jenis kepesertaan yang diikuti.</p>
<p>TTL memandang perluasan perlindungan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang melampaui aktivitas bisnis kepelabuhanan.</p>
<p>Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mempertegas komitmen perusahaan untuk terus menjalankan program sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.</p>
<p>TTL berharap kontribusi serupa dapat memperkuat perlindungan pekerja, memberikan rasa aman bagi keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/ttlbpjstk2.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Terminal Teluk Lamong mendapat penghargaan BPJS Ketenagakerjaan setelah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[TPS Catat Arus Peti Kemas 121.551 TEUs pada Oktober 2026]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30805-tps-catat-arus-peti-kemas-121551-teus-pada-oktober-2026</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30805-tps-catat-arus-peti-kemas-121551-teus-pada-oktober-2026</guid>
                    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:36:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatat arus peti kemas sebanyak 121.551 TEUs selama Oktober 2026. Dari total tersebut, sebanyak]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatat arus peti kemas sebanyak 121.551 TEUs selama Oktober 2026. Dari total tersebut, sebanyak 118.767 TEUs merupakan peti kemas layanan internasional.</p>
<p>Capaian ini mencerminkan konsistensi TPS dalam menjaga kinerja operasional sekaligus mendukung kelancaran aktivitas logistik dan perdagangan melalui Pelabuhan Tanjung Perak.</p>
<p>Pada layanan internasional, arus peti kemas ekspor mencapai 60.173 TEUs atau sekitar 51% dari throughput internasional, sedangkan arus impor tercatat 58.594 TEUs atau sekitar 49%. Komposisi yang relatif seimbang tersebut menunjukkan peran TPS dalam melayani arus barang ekspor dan impor serta menopang konektivitas perdagangan internasional dari dan menuju Kawasan Timur Indonesia.</p>
<p>Kinerja arus peti kemas tersebut ditopang produktivitas bongkar muat kapal yang tetap kompetitif. Rata-rata produktivitas Box Ship Hour (BSH) layanan internasional mencapai 51 box/ship/hour, melampaui standar minimum 48 box/ship/hour yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak. Pencapaian ini didukung oleh optimalisasi peralatan, kesiapan personel, dan penyempurnaan proses operasional secara berkelanjutan.</p>
<p>Sepanjang Oktober 2026, TPS melayani 88 kunjungan kapal internasional. Pengelolaan lapangan penumpukan juga tetap terkendali, tercermin dari Yard Occupancy Ratio (YOR) internasional yang berada di bawah 45%, yakni 41,46% untuk ekspor dan 42,39% untuk impor. Tingkat okupansi tersebut memberikan ruang operasional yang memadai untuk menjaga kelancaran penerimaan, penumpukan, dan pengeluaran peti kemas.</p>
<p>Untuk memperkuat kualitas layanan, TPS terus mengoptimalkan penggunaan peralatan bongkar muat berbasis listrik, termasuk Electric Quay Container Crane (E-QCC) dan Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG). Pemanfaatan peralatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, mendukung efisiensi energi, dan memperkuat penerapan operasional terminal yang lebih ramah lingkungan.</p>
<p>Direktur Utama TPS, Ali Sodikin, mengatakan bahwa kinerja Oktober 2026 mencerminkan kesiapan TPS dalam menjaga keandalan layanan di tengah dinamika arus perdagangan.</p>
<p>"Capaian Oktober 2026 menunjukkan bahwa TPS mampu menjaga layanan operasional tetap andal, efisien, dan berkelanjutan. Kami akan terus mengoptimalkan produktivitas, memperkuat kesiapan fasilitas dan sumber daya, serta meningkatkan kualitas layanan untuk mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia," ujar Ali.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/bangjodorongtukangsampahpenggalikuburanmasukkriteriapekerjarentan1.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Pelabuhan Tanjung Perak.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Mandat Itu Berasal dari Kami, Rakyat]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30804-mandat-itu-berasal-dari-kami-rakyat</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30804-mandat-itu-berasal-dari-kami-rakyat</guid>
                    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 23:27:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[KABARHIT.COM - Saya adalah satu dari 96.214.691 pemilih yang memberikan suara sah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>KABARHIT.COM</strong> - Saya adalah satu dari 96.214.691 pemilih yang memberikan suara sah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024. Pada 12 November 2026, ketika Gibran menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden dan mengatakan hendak &ldquo;menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat&rdquo;, saya mendengar sebuah pengakuan penting. Kekuasaan yang ia jalankan memang bersumber dari rakyat. Tetapi kalimat perpisahan itu juga menyisakan pertanyaan. Kepada siapa penjelasan atas pelaksanaan amanah diberikan? Bagaimana suara warga diperhitungkan ketika pasangan yang mereka pilih harus berubah di tengah masa jabatan? Sebagai orang yang ikut memberi suara, saya berkepentingan atas kedua pertanyaan itu. Pilihan saya pada 2024 memberi wewenang kepada pasangan tersebut untuk memerintah menurut konstitusi. Suara yang sama memberi saya alasan untuk terus menilai bagaimana wewenang itu digunakan, termasuk ketika salah seorang di antara mereka memilih berhenti.</p>
<p>Pengaruh Jokowi dan hak pemilih</p>
<p>Dukungan politik Joko Widodo membantu pencalonan dan kemenangan Prabowo. Kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden mempertegas hubungan politik itu dan memberi pemilih alasan untuk membaca pasangan tersebut sebagai tawaran kesinambungan pemerintahan. Besarnya pengaruh itu layak diakui. Namun, pernyataan bahwa Prabowo mustahil maju tanpa Jokowi melampaui apa yang bisa dibuktikan. Kita mengetahui jalan yang ditempuh Prabowo menuju pemilihan, sedangkan jalan yang mungkin ia tempuh tanpa dukungan Jokowi tetap merupakan dugaan. Pengaruh seorang presiden terhadap pilihan warga patut diteliti tanpa menganggap pengaruh tersebut menjelaskan setiap keputusan di bilik suara.</p>
<p>Konstitusi sendiri membagi peran itu dengan jelas. Menurut Pasal 6A UUD 1945, partai atau gabungan partai mengusulkan pasangan calon. Rakyat memilih pasangan itu secara langsung. Partai menentukan siapa yang ditawarkan, tokoh berpengaruh dapat membantu meyakinkan pemilih, dan warga mengambil keputusan dalam pemungutan suara. Setelah surat suara dihitung dan hasil ditetapkan, jasa politik selama kampanye tak memberi siapa pun hak istimewa atas jabatan atau keputusan negara. Utang budi boleh menjadi urusan pribadi. Begitu dibayar dengan kewenangan publik, warga berhak meminta dasar dan alasannya.</p>
<p>Di sinilah kata kami perlu digunakan dengan hati-hati. Saya bisa mengatakan bahwa saya ikut memilih Prabowo dan Gibran. Saya tak bisa mengaku mewakili motif puluhan juta orang lain. Di antara pemilih pasangan itu boleh jadi ada yang mengutamakan kesinambungan kebijakan, menyukai figur Prabowo, menghendaki regenerasi, atau menilai tawaran pasangan ini lebih meyakinkan. KPU mencatat jumlah suara, sebesar 58,59 persen dari suara sah nasional. Angka tersebut menetapkan pemenang. Ia tak memberi tahu apa yang dijanjikan setiap pemilih kepada pemenang, apalagi membuktikan bahwa semuanya setuju atas setiap keputusan sesudahnya.</p>
<p>Angka 96 juta mudah dikutip untuk menyatakan bahwa pemerintah memiliki mandat kuat. Kekuatan itu layak diakui, terutama saat pemerintah mengambil keputusan yang sulit. Tetapi penggunaan angka itu patut diuji setiap kali warga mengajukan keberatan yang konkret. Jika petani mempersoalkan kebijakan harga atau pekerja mempertanyakan perubahan aturan, menyebut besarnya kemenangan tak menjawab apakah kebijakan tersebut adil atau efektif. Pada tingkat itu, mengutip hasil pemilu untuk mengakhiri perdebatan berarti meminta surat suara menjawab pertanyaan yang memang belum diajukan ketika surat itu dicoblos.</p>
<p>Sebagai pemenang, Prabowo dan Gibran juga menerima tanggung jawab terhadap warga yang memilih pasangan lain, warga yang tak menggunakan suaranya, serta mereka yang belum memiliki hak pilih. Sila keempat Pancasila mengikat kerakyatan pada hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dalam perkara ini, hikmat kebijaksanaan bisa diuji melalui pertanyaan sederhana. Apakah alasan sebuah keputusan dapat dipertanggungjawabkan juga kepada orang yang tak pernah memilih pengambil keputusan itu? Dukungan mayoritas mengesahkan hasil pemilu. Pemerintahan republik bertanggung jawab kepada seluruh warga.</p>
<p>Berhenti dan memberi pertanggungjawaban</p>
<p>Pernyataan Gibran menempatkan mandat sebagai amanah yang ia serahkan kembali. Pada hari yang sama, Sekretariat Negara mengumumkan bahwa Presiden telah menerima surat pernyataan berhenti, dan Ketua MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong terhitung 12 November 2026. Ungkapan dalam pidato perpisahan itu punya arti moral. Ia mengakui bahwa jabatan dipegang untuk suatu waktu dan dapat dilepaskan. Akibat ketatanegaraannya mengikuti konstitusi. Pasal 8 ayat (2) memberi MPR waktu paling lambat enam puluh hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.</p>
<p>Di sinilah istilah mengembalikan mandat perlu diperiksa. Kedaulatan rakyat, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ia berada di tangan rakyat sebelum Gibran menjabat, selama ia menjabat, dan sesudah ia berhenti. Yang berakhir pada 12 November adalah pelaksanaan jabatan Wakil Presiden oleh Gibran. Adapun kewenangan memilih pengganti berjalan melalui MPR menurut aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Makna kewargaan dari pidato itu bergantung pada apakah proses setelahnya memberi rakyat kesempatan memahami keputusan yang diambil atas nama mereka.</p>
<p>Saya menghormati keputusan seorang pejabat untuk berhenti. Dalam keadaan tertentu, melepas jabatan bisa menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Warga tetap dapat meminta penjelasan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, penugasan yang masih berjalan, dan bagaimana urusan itu diteruskan. Pertanggungjawaban semacam itu dapat dimulai dengan keterangan tentang tugas yang pernah dipercayakan Presiden kepada Wakil Presiden, keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas tersebut, serta pekerjaan yang membutuhkan serah terima. Penjelasan yang bisa diperiksa jauh lebih berharga bagi warga daripada dugaan tentang percakapan pribadi di lingkungan kekuasaan.</p>
<p>Tanggung jawab penjelasan juga ada pada Presiden. Pasal 4 ayat (2) menempatkan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai orang yang menentukan pembagian kerja di pucuk pemerintahan, Presiden memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana tugas itu disusun dan dialihkan. Publik layak memperoleh gambaran resmi yang cukup rinci untuk mengetahui siapa yang menyelesaikan pekerjaan tersebut selama kursi Wakil Presiden kosong. Dengan begitu, warga dapat mengajukan pertanyaan kepada pejabat yang memang memegang tanggung jawab pada masa peralihan.</p>
<p>Adab politik tampak pada kesediaan memberi penjelasan ketika keputusan pribadi mempunyai akibat publik. Dalam pengertian amanah yang diajarkan Surah An-Nisa ayat 58, memegang titipan dan berlaku adil merupakan tanggung jawab. Dalam jabatan publik, tanggung jawab itu meminta lebih dari kesantunan saat berpamitan. Ia meminta keterbukaan mengenai urusan yang memang menjadi hak warga untuk diketahui. Adab juga berlaku bagi pihak yang mengkritik. Saya wajib membedakan apa yang diumumkan, apa yang dapat saya simpulkan, dan apa yang sekadar saya curigai. Menahan tuduhan yang tak berdasar justru membuat pertanyaan tentang tanggung jawab lebih sulit dielakkan.</p>
<p>Pelajaran itu sudah muncul pada awal pencalonan. Pada November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik berat. Pada April 2024, KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan terpilih. Dua peristiwa tersebut patut diingat bersamaan. Mengakui hasil pemilihan tetap memberi ruang untuk menguji etika proses yang mendahuluinya. Bagi saya sebagai pemilih pasangan ini, pengakuan itu justru mengandung kewajiban untuk mempertanyakan bagaimana konflik kepentingan ditangani ketika negara kembali menentukan siapa yang layak menduduki jabatan Wakil Presiden.</p>
<p>Hak mengoreksi sesudah mencoblos</p>
<p>Dalam The Concept of Representation, Hanna Fenichel Pitkin mengaitkan perwakilan dengan tindakan untuk kepentingan pihak yang diwakili dan kesediaan merespons mereka. Pemilu menjawab siapa yang mendapat wewenang. Mutu perwakilan baru terlihat ketika pejabat menerangkan pilihannya, mendengar pihak yang terkena dampak, dan bersedia mengubah keputusan jika alasan untuk mengubahnya kuat. Seorang pejabat juga bisa mempertahankan keputusan yang tak populer. Yang bisa dituntut warga ialah alasan yang dapat mereka perdebatkan secara terbuka. Penghormatan kepada pemilih teruji justru ketika alasan itu sulit disampaikan kepada pendukung sendiri.</p>
<p>Karena itu, saya bisa menarik dukungan politik saya. Secara hukum, sikap pribadi itu tak membatalkan suara yang telah dihitung, hasil pemilu, atau kewenangan Presiden yang bersumber dari pemilihan. Secara politik, sikap itu punya arti. Saya berhak mengkritik kebijakan, meminta pertanggungjawaban, dan menentukan kembali pilihan pada pemilu berikutnya. Bila menyatakan dukungan dianggap sebagai partisipasi, menyatakan kekecewaan dengan alasan yang dapat diuji juga harus diakui sebagai partisipasi. Ada harga yang dibayar demokrasi ketika pemilih yang berubah pikiran diperlakukan sebagai pengkhianat, sementara pejabat yang mengubah kebijakan selalu boleh berlindung di balik dalih keadaan telah berubah.</p>
<p>Saya juga perlu memberi ruang kepada pemilih lain yang sampai pada kesimpulan berbeda. Ada yang mungkin menilai keputusan Gibran berhenti sudah memadai secara moral. Ada pula yang menganggap keterangannya perlu diuji lebih jauh. Ukuran kedewasaan perdebatan ialah apakah kami bisa menilai peristiwa yang sama dengan bukti yang sama, sambil tetap bebas menarik kesimpulan berbeda. Kerakyatan kehilangan arti ketika setiap kritik dinilai dari kesetiaan pengucapnya kepada satu kubu. Di ruang publik, alasan seseorang perlu didengar dengan ukuran yang sama, siapa pun yang pernah ia pilih.</p>
<p>Ilmuwan politik Guillermo O&rsquo;Donnell mengingatkan bahwa pengawasan melalui pemilu perlu disertai pengawasan antarlembaga yang memiliki wewenang hukum untuk memeriksa tindakan pejabat. Pemilih bisa menghukum atau memberi penghargaan pada pemilu berikutnya. Di antara dua pemilu, pemeriksaan dan koreksi membutuhkan lembaga yang bekerja serta warga yang dapat menguji penjelasan mereka. Ketika jabatan Wakil Presiden kosong, pembagian kewenangan antara Presiden yang mengusulkan dan MPR yang memilih memberikan kesempatan untuk melihat apakah usulan Presiden sungguh dinilai. Ukurannya ada pada cara anggota MPR menguji calon, menimbang keberatan, dan menjelaskan keputusan kepada masyarakat.</p>
<p>Ujian bagi Prabowo dan MPR</p>
<p>MPR mengumumkan bahwa sidang pemilihan Wakil Presiden dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Presiden Prabowo memegang hak mengusulkan dua nama dan MPR memilih salah satunya. Mekanisme itu sekaligus menjawab bagaimana pemerintahan tetap berjalan ketika satu jabatan dalam pasangan terpilih kosong. Prabowo tetap memikul tanggung jawab atas pemerintahan yang ia pimpin. Kini ia juga memikul tanggung jawab politik untuk menerangkan mengapa dua orang yang ia usulkan patut dipertimbangkan untuk jabatan yang semula diisi lewat pemilihan langsung.</p>
<p>Presiden tentu berkepentingan mendapatkan mitra yang dapat bekerja dengannya. Masyarakat mempunyai kepentingan yang lebih luas. Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan kewajibannya dan, dalam keadaan yang diatur Pasal 8 ayat (1), dapat menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Karena itu, dua nama yang diajukan perlu dinilai dari rekam jejak, kemampuan menjalankan pemerintahan, dan cara masing-masing menangani potensi konflik kepentingan. Alasan pengusulan yang menjelaskan ketiga hal itu memberi publik dasar untuk menilai seberapa serius Presiden menggunakan kewenangannya. Ia juga memberi MPR bahan untuk menguji lebih dari sekadar kesediaan calon bekerja sama dengan Istana.</p>
<p>Anggota MPR berasal dari DPR dan DPD. Keduanya membawa tanggung jawab perwakilan yang dapat dijalankan sebelum dan sesudah pemungutan suara di Majelis. Sebelum memilih, mereka dapat meminta rekam jejak calon dibuka, menyampaikan pokok pertanyaan kepada publik, dan memberi kesempatan yang layak bagi warga untuk menyampaikan keberatan berbasis bukti. Sesudah memilih, mereka dapat menjelaskan bobot pertimbangan yang menentukan hasil. Pasal 8 ayat (2) memang menetapkan siapa yang mengusulkan, siapa yang memilih, dan tenggatnya. Kualitas pemeriksaan calon bergantung pada cara Presiden dan Majelis menggunakan kewenangan tersebut. Warga perlu mengetahui pertimbangan setiap lembaga selama keputusan itu masih dapat mereka pengaruhi.</p>
<p>Lobi antarkekuatan politik mudah dipahami dalam pemilihan yang ditentukan di Majelis. Warga patut bertanya apa isi kesepahaman itu jika menyangkut pekerjaan Wakil Presiden dan arah kebijakan pemerintah. Bila sebuah fraksi menilai seorang calon mampu bekerja lintas kelompok, fraksi itu bisa menunjukkan pengalaman calon yang mendasari penilaian tersebut. Bila alasan utamanya ialah kestabilan pemerintahan, jelaskan pekerjaan apa yang membutuhkan dukungan itu dan siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan demikian, kata stabilitas mempunyai isi yang bisa diuji oleh orang di luar ruang perundingan.</p>
<p>Ada pertanyaan yang patut diajukan kepada kedua calon. Bagaimana mereka akan membagi pekerjaan dengan Presiden dan melaporkan hasilnya? Bagaimana mereka akan bertindak jika kepentingan partai pengusung berbenturan dengan tugas jabatan? Bagaimana mereka akan menangani kemungkinan benturan kepentingan keluarga atau bisnis dalam penugasan pemerintah? Pertanyaan yang sama memungkinkan publik membandingkan kapasitas dua calon berdasarkan jawaban yang mereka berikan. Keterbukaan sebelum keputusan juga memberi waktu untuk memeriksa jawaban dan mengoreksi kekeliruan ketika koreksi itu masih bisa memengaruhi pilihan Majelis. Pada tahap itulah partisipasi warga memiliki akibat politik yang nyata.</p>
<p>Sebagian pemilih mungkin menghendaki pemilihan langsung lagi karena mereka dulu memilih satu pasangan. Keberatan itu layak dipahami. Konstitusi memberikan cara tersendiri untuk mengisi kekosongan satu jabatan di tengah masa pemerintahan. Justru karena pemilih tak kembali ke bilik suara untuk menentukan pengganti, Presiden dan MPR memikul beban penjelasan yang lebih besar. Warga dapat menerima keputusan yang berjalan sesuai konstitusi sambil tetap menilai kualitas calon, mempertanyakan dasar pemilihan, atau berbeda pendapat dengan hasilnya. Kebebasan menilai itu bagian dari kedaulatan yang dijalankan sehari-hari.</p>
<p>Saya tetap bertanggung jawab atas pilihan saya pada 2024. Saya bersedia mendengar kritik atas pilihan tersebut dan meninjaunya setelah melihat bagaimana kekuasaan digunakan. Tuntutan saya kepada Presiden dan MPR sama sederhananya. Sampaikan alasan pencalonan, uji kedua nama di hadapan publik, dan jelaskan dasar pilihan akhir. Warga perlu tahu bagaimana jabatan yang pernah mereka isi lewat surat suara kini akan dijalankan oleh seseorang yang dipilih Majelis. Jika kata rakyat diucapkan begitu khidmat dalam pidato perpisahan, pantaslah rakyat didengar ketika penggantinya dipilih. Saya sudah menggunakan hak saya untuk memilih. Sekarang saya menggunakan hak saya untuk meminta jawaban.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/gibranmundurwakilpresidenprabowomprpilihpengganti.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Oleh : Kusbachrul, SH (Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)]]></media:title></media:content><category><![CDATA[OPINI]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[PKL Embong Blimbing Minta Bisa Berjualan Lagi, DPRD Surabaya Bakal Sidak Lokasi]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30803-pkl-embong-blimbing-minta-bisa-berjualan-lagi-dprd-surabaya-bakal-sidak-lokasi</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30803-pkl-embong-blimbing-minta-bisa-berjualan-lagi-dprd-surabaya-bakal-sidak-lokasi</guid>
                    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 23:19:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA. KABARHIT.COM  – Pembongkaran kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Embong Blimbing oleh Satpol PP Kota Surabaya masih menyisakan sejumlah]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA. KABARHIT.COM</strong>&nbsp; &ndash; Pembongkaran kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Embong Blimbing oleh Satpol PP Kota Surabaya masih menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari legalitas lokasi berjualan, keberadaan saluran air, hingga dasar hukum penertiban kini menjadi sorotan setelah pedagang mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.</p>
<p>Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama perwakilan pedagang PKL Embong Blimbing, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machfud, untuk mendengarkan aspirasi pedagang sekaligus menelusuri persoalan di balik pembongkaran yang berlangsung sekitar 18 hari sebelumnya.</p>
<p>Dalam audiensi tersebut, pendamping PKL Embong Blimbing, Roby, mengungkapkan bahwa pedagang memiliki dasar legalitas berupa Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 tentang penetapan lokasi PKL di sejumlah kawasan.</p>
<p>Menurutnya, Embong Blimbing termasuk lokasi yang tercantum dalam keputusan tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar penertiban.</p>
<p>"PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?" ungkap Roby.</p>
<p>Selain persoalan legalitas, Roby juga menyoroti tudingan bahwa lapak pedagang berdiri di atas saluran air yang merupakan aset pemerintah. Ia mengaku pernah mengajak pihak kecamatan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.</p>
<p>Berdasarkan hasil pengecekan yang disampaikan Roby, lapak PKL disebut tidak berdiri di atas saluran kampung karena saluran tersebut memiliki jalur tersendiri.</p>
<p>"Hasil pengecekan bersama saat itu menunjukkan bahwa PKL tidak berdiri di atas saluran kampung. Saluran kampung memiliki jalur tersendiri. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pemerintah menyatakan lokasi tersebut berada di atas saluran atau tanah aset pemerintah," jelasnya.</p>
<p>Roby juga meminta persoalan tersebut dikaji dari sisi hukum, terutama terkait asas nonretroaktif atau larangan pemberlakuan surut suatu peraturan. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Meski demikian, pihak pedagang mengaku tidak ingin terus memperdebatkan pembongkaran yang sudah terjadi. Mereka lebih berharap mendapatkan kesempatan untuk kembali berjualan di lokasi semula.</p>
<p>Dari sekitar 35 pedagang yang terdampak, hanya enam orang yang menerima tawaran relokasi. Empat pedagang bersedia menempati lokasi yang disediakan pemerintah, sedangkan dua lainnya memilih mencari tempat berjualan secara mandiri.</p>
<p>"Pedagang ini sudah puluhan tahun membangun pelanggan, relasi, dan mempertahankan identitas usahanya. Relokasi bukan sekadar memindahkan lapak. Ada hubungan dengan pelanggan dan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun," katanya.</p>
<p>Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machfud, menyatakan belum bisa mengambil kesimpulan sebelum mendengarkan penjelasan seluruh pihak yang berkaitan dengan penertiban.</p>
<p>Komisi B berencana memanggil pihak kelurahan, kecamatan, Pemkot Surabaya, pengurus RW, serta instansi terkait untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan tersebut.</p>
<p>"Kami ingin mendengarkan semua pihak terlebih dahulu. Setelah ini, kami akan mengundang lurah, camat, Pemkot, pihak RW, dan seluruh pihak yang terkait dengan PKL ini. Kami ingin mengetahui apa persoalannya, bagaimana keinginan pemerintah kota, serta solusi yang bisa diberikan," tegas Machfud.</p>
<p>Machfud turut menyoroti keberadaan saluran air yang menjadi salah satu alasan penertiban. Menurutnya, klaim mengenai adanya saluran, termasuk dugaan saluran peninggalan zaman Belanda, harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung.</p>
<p>"Katanya PKL tidak boleh berdiri di atas saluran. Sekarang kita juga perlu mengetahui secara pasti, sebelum dibongkar apakah memang ada saluran di situ, di mana letaknya, dan bagaimana kondisinya. Semua harus kita cek," ujarnya.</p>
<p>Komisi B juga akan meminta Bagian Hukum Pemkot Surabaya mengkaji status Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 setelah terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2020.</p>
<p>Machfud menyebut sejumlah kawasan lain, seperti Kepanjen dan Genteng, juga perlu ditelusuri untuk memastikan status legalitas serta konsistensi penerapan kebijakan penataan PKL.</p>
<p>"Kami akan diskusikan dengan Bagian Hukum. Apakah SK tahun 1991 itu masih berlaku? Kalau tidak berlaku, mengapa masih menjadi dasar di beberapa lokasi? Sebaliknya, kalau masih berlaku, mengapa ada lokasi yang dibongkar? Ini yang harus diperjelas," tandasnya.</p>
<p>Sebagai tindak lanjut, Komisi B berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Embong Blimbing bersama pihak-pihak terkait. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memastikan status lahan, keberadaan saluran air, serta dasar hukum pembongkaran.</p>
<p>Persoalan PKL Embong Blimbing kini tidak hanya menyangkut penertiban lapak, tetapi juga kepastian hukum atas lokasi berjualan dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. DPRD Surabaya berharap penelusuran tersebut dapat menghasilkan solusi yang memberikan kejelasan bagi semua pihak, termasuk pedagang yang ingin kembali menjalankan usahanya.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/dprdsurabayausutpembongkaranpklembongblimbing.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machfud]]></media:title></media:content><category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Unitomo Ajak Warga Surabaya Ubah Sampah Organik Menjadi Kompos]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30802-unitomo-ajak-warga-surabaya-ubah-sampah-organik-menjadi-kompos</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30802-unitomo-ajak-warga-surabaya-ubah-sampah-organik-menjadi-kompos</guid>
                    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:38:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya mengajak warga RW 03 Kelurahan]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya mengajak warga RW 03 Kelurahan Semolowaru meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui edukasi dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga.</p>
<p>Kegiatan bertajuk &ldquo;Edukasi dan Pelatihan Pengolahan Sampah sebagai Upaya Mewujudkan Lingkungan Bersih di RW 03 Kelurahan Semolowaru&rdquo; tersebut digelar di Balai RW 03 Semolowaru. Program ini merupakan kolaborasi Tim PKM Unitomo dengan Program Kampung Pancasila dan mitra PKK RW 03.</p>
<p>Sebanyak 30 peserta yang terdiri atas pengurus PKK dan Kader Surabaya Hebat (KSH) mengikuti kegiatan tersebut. Pelatihan berlangsung dengan disaksikan Ketua RW 03, Puryoto.</p>
<p>Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Selain itu, warga didorong membangun kebiasaan hidup bersih dan peduli lingkungan yang dimulai dari lingkungan keluarga.</p>
<p>Tim pengabdi diketuai Alvy Mulyaning Tyas, S.E., M.M., dengan anggota Safrin Zuraida, S.T., M.T., Dr. Mustika Winedar, S.E., Ak., M.M., dan Prof. Dr. Sri Utami Ady, S.E., M.M.</p>
<p>Pelaksanaan kegiatan juga didampingi dua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unitomo, Siti Dwi Umi Latifah dan Hervinda Rahma Oktavia. Turut hadir Ketua PKK RW 03 Dra. Ec. Arini, M.M., bersama anggota PKK dan pengurus KSH.</p>
<p>Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, termasuk cara memilah sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya.</p>
<p>Warga Dilatih Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos<br />Tak sekadar mendapatkan materi, peserta juga mengikuti praktik pengolahan sampah organik menggunakan komposter. Melalui pelatihan ini, warga diperkenalkan pada proses mengubah sisa organik rumah tangga menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman dan penghijauan lingkungan.</p>
<p>Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik diarahkan untuk dikumpulkan secara terpisah. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah residu yang berakhir di tempat pembuangan diharapkan dapat dikurangi.</p>
<p>Untuk mendukung keberlanjutan program, Tim PKM Unitomo turut menyerahkan kotak khusus pengumpulan botol plastik dan komposter kepada warga RW 03. Kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama secara berkelanjutan.</p>
<p>Salah satu pengurus KSH, Catur, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi dan pelatihan yang diberikan membantu warga memahami langkah praktis untuk mengurangi sampah rumah tangga.</p>
<p>&ldquo;Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi warga. Dengan adanya edukasi dan pelatihan ini, kita menjadi lebih memahami bagaimana mengurangi sampah rumah tangga melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Harapannya, lingkungan kita menjadi lebih bersih, asri, dan sehat,&rdquo; kata Catur.</p>
<p>Unitomo Dorong Perubahan Kebiasaan dari Lingkungan Keluarga<br />Ketua Tim PKM Unitomo, Alvy Mulyaning Tyas, menjelaskan bahwa perubahan dalam pengelolaan sampah harus diawali dengan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat, terutama di tingkat keluarga.</p>
<p>&ldquo;Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sampah bukan hanya persoalan bagaimana membuangnya, tetapi juga bagaimana kita memilah, mengurangi, dan mengolahnya agar memiliki nilai manfaat. Kami berharap komposter dan kotak pengumpulan botol plastik yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,&rdquo; ujar dosen Program Studi Akuntansi Unitomo tersebut.</p>
<p>Menurut Alvy, kegiatan PKM di RW 03 Semolowaru mengintegrasikan edukasi, praktik langsung, dan penyediaan sarana pendukung. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki fasilitas untuk mulai menerapkan pengelolaan sampah dari rumah.</p>
<p>Keberlanjutan program, lanjutnya, sangat bergantung pada pemanfaatan fasilitas secara rutin, pembagian tanggung jawab pengelolaan, serta konsistensi warga dalam memilah sampah sebelum dibuang atau dikumpulkan.</p>
<p>Karena itu, Tim PKM berharap PKK, KSH, pengurus RW, dan seluruh warga dapat melanjutkan praktik yang telah diperkenalkan serta menjaga komposter dan kotak pengumpulan botol plastik sebagai fasilitas bersama.</p>
<p>Alvy juga berharap kolaborasi antara Unitomo, Program Kampung Pancasila, dan masyarakat dapat terus dikembangkan untuk membantu mengatasi persoalan lingkungan di tingkat permukiman.</p>
<p>Melalui program pengabdian ini, dosen Unitomo berupaya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna melalui pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>&ldquo;Kegiatan ini bertujuan sederhana bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari tindakan sehari-hari, seperti mengurangi sampah, memilah botol plastik, dan mengolah sisa sampah organik. Jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama, langkah tersebut dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan RW 03 Semolowaru. Program ini sekaligus mengingatkan bahwa kebersihan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh layanan pengangkutan sampah, tetapi juga oleh partisipasi rumah tangga dalam mengelola sampah yang dihasilkannya,&rdquo; pungkas Alvy.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/dosenunitomolatihwargasemolowarukelolasampah.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Tim PKM Unitomo menyerahkan kotak pengumpulan botol plastik dan komposter kepada perwakilan warga RW 03 Kelurahan Semolowaru]]></media:title></media:content><category><![CDATA[PENDIDIKAN]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[inDrive Dukung Transportasi Keluarga Pahlawan di Surabaya]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30801-indrive-dukung-transportasi-keluarga-pahlawan-di-surabaya</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30801-indrive-dukung-transportasi-keluarga-pahlawan-di-surabaya</guid>
                    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:28:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM – Memperingati Hari Pahlawan 2026, inDrive memberikan dukungan layanan transportasi bagi keluarga Pahlawan Nasional yang]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Memperingati Hari Pahlawan 2026, inDrive memberikan dukungan layanan transportasi bagi keluarga Pahlawan Nasional yang menghadiri rangkaian kegiatan penghormatan kepada para pahlawan di Surabaya, 10 November 2026.</p>
<p>Partisipasi tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus upaya meneruskan semangat kepahlawanan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.</p>
<p>Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November merupakan momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat tersebut diharapkan terus hidup melalui kepedulian, pengabdian, dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.</p>
<p>Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Inayah Wahid, aktivis sekaligus pegiat Jaringan Gusdurian.</p>
<p>Dukungan inDrive merupakan bagian dari kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2026. Kegiatan tersebut meliputi upacara di Tugu Pahlawan dan acara ramah tamah bersama Gubernur Jawa Timur.</p>
<p>Sebagai platform layanan transportasi dan pengiriman global, inDrive turut mengambil bagian dalam menjaga nilai-nilai historis perjuangan bangsa melalui penyediaan transportasi bagi keluarga Pahlawan Nasional selama kegiatan berlangsung.</p>
<p>Inisiatif ini sekaligus mencerminkan komitmen inDrive untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Sumpah Pemuda.</p>
<p>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, semangat kepahlawanan harus terus diwujudkan melalui keberanian, kejujuran, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama.</p>
<p>&ldquo;Sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2026, &lsquo;Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan&rsquo;, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan memperjuangkan keadilan, hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membangun bangsa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai ini harus terus ditanamkan kepada generasi penerus agar semangat perjuangan tetap hidup,&rdquo; ujar Khofifah.</p>
<p>Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan dalam peringatan Hari Pahlawan merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan sekaligus kontribusi dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat.</p>
<p>&ldquo;Hari Pahlawan menjadi momentum bagi kita untuk meneruskan semangat memperjuangkan keadilan yang diwariskan para pahlawan terdahulu. Kami merasa terhormat dapat turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Pahlawan di Surabaya dengan menyediakan dukungan transportasi bagi keluarga para pahlawan. Semoga kontribusi ini dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menjaga semangat kepahlawanan agar terus hidup di tengah masyarakat,&rdquo; kata Rio.</p>
<p>Di antara keluarga Pahlawan Nasional yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah keluarga Bung Tomo dan Sukarni Kartodiwirjo.</p>
<p>Bung Tomo dikenal sebagai tokoh yang membangkitkan semangat perlawanan rakyat Surabaya melalui pidato-pidatonya di radio menjelang Pertempuran 10 November 1945.</p>
<p>Sementara itu, Sukarni Kartodiwirjo merupakan salah satu tokoh pemuda yang berperan dalam mendorong percepatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Perannya antara lain terkait peristiwa Rengasdengklok serta usulannya agar naskah Proklamasi ditandatangani Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.</p>
<p>Perjuangan kedua tokoh tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nilai keberanian, persatuan, dan pengabdian yang diwariskan diharapkan dapat menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.</p>
<p>Melalui partisipasi dalam peringatan Hari Pahlawan 2026, inDrive berharap dapat terus terlibat dalam berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.</p>
<p>Sejalan dengan semangat challenging injustice yang diusung perusahaan, inDrive percaya setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi menciptakan perubahan yang lebih baik. Salah satunya dengan menghargai perjuangan generasi terdahulu dan meneruskan nilai-nilai kebaikan kepada generasi mendatang.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/indrivedukungtransportasikeluargapahlawandisurabaya.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[inDrive memberikan dukungan transportasi bagi keluarga Pahlawan Nasional dalam peringatan Hari Pahlawan 2026 di Surabaya.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Elyon Pakuwon City Ajak Anak Bersyukur untuk Indonesia]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30800-elyon-pakuwon-city-ajak-anak-bersyukur-untuk-indonesia</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30800-elyon-pakuwon-city-ajak-anak-bersyukur-untuk-indonesia</guid>
                    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:01:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[Anak, Surabaya]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM </strong>-Gereja Kristen Abdiel (GKA) Elyon Pakuwon City mengajak anak-anak menumbuhkan rasa syukur dan kecintaan terhadap Indonesia melalui lomba menggambar dan mewarnai bertema God Loves Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada 8 dan 15 November 2026 di GKA Elyon Pakuwon City, kawasan Ruko Patos, Pakuwon City Mall, Surabaya.</p>
<p>Kegiatan yang diselenggarakan SPARK ELCITY Children Ministry ini diikuti sekitar 50 anak dari berbagai sekolah Kristen dan Katolik. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembinaan karakter anak yang mengintegrasikan aspek Head, Heart, dan Hands atau pikiran, hati, dan tindakan.</p>
<p>Ketua Panitia, Jessica Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk ajakan kepada anak-anak untuk mensyukuri Indonesia, sekaligus mengenalkan nilai bahwa Tuhan mengasihi bangsa dan negara.</p>
<p>Melalui kreativitas menggambar dan mewarnai, anak-anak diberikan ruang untuk mengekspresikan rasa syukur, harapan, serta kecintaan terhadap Indonesia.</p>
<p>Menurutnya, hasil karya sekitar 50 peserta memperlihatkan ketulusan anak-anak dalam menyampaikan ungkapan syukur dan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia.</p>
<p>Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen GKA Elyon Pakuwon City dalam membentuk generasi muda secara holistik. Pembinaan tersebut diterapkan melalui Sekolah Minggu yang berlangsung setiap pukul 09.30 WIB dan 13.00 WIB.</p>
<p>SPARK Children Ministry sendiri mulai dikembangkan di GKA Elyon Pakuwon City sejak 2024. Berbagai kegiatan pembinaan secara berkala dirancang untuk mendukung pertumbuhan anak, mulai dari usia batita hingga praremaja.</p>
<p>Program tersebut menggunakan pendekatan Head, Heart, and Hands dengan landasan pandangan iman CFRRC's Worldview, yang mencakup Creation, Fall, Redemption, Restoration, dan Consummation.</p>
<p>GKA Elyon Pakuwon City yang digembalakan Ps Rusli Lee berupaya mengintegrasikan pembelajaran, pembentukan karakter, dan penerapan nilai-nilai kehidupan dalam setiap kegiatan pelayanan anak.</p>
<p>Dalam lomba tersebut, panitia menetapkan empat pemenang yang masing-masing mendapatkan hadiah sepeda, bingkisan dari BIG Stationery, serta trofi. Sementara itu, delapan pemenang lainnya memperoleh trofi dan bingkisan dari BIG Stationery.</p>
<p>Penyelenggaraan kegiatan ini mendapat dukungan dari Bello Interior Design, Global Links Indonesia, dan BIG Stationery.</p>
<p>Melalui rangkaian kegiatan tersebut, SPARK ELCITY Children Ministry berharap pembinaan anak tidak hanya berlangsung di lingkungan gereja, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki karakter, kreativitas, rasa syukur, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/lombagodlovesindonesiaelyonpakuwoncity.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Lomba menggambar dan mewarnai God Loves Indonesia yang diikuti sekitar 50 anak di GKA Elyon Pakuwon City Surabaya.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[IKWI Jatim Dikukuhkan, Inilah Pesan Ketua PWI Jawa Timur]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30799-ikwi-jatim-dikukuhkan-inilah-pesan-ketua-pwi-jawa-timur</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30799-ikwi-jatim-dikukuhkan-inilah-pesan-ketua-pwi-jawa-timur</guid>
                    <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:43:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA,KABARHIT.COM – Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) nomor 100/SK/PP-IKWI/XI/2026 tentang Susunan]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA,KABARHIT.COM</strong> &ndash; Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) nomor 100/SK/PP-IKWI/XI/2026 tentang Susunan Pengurus IKWI Provinsi Jawa Timur masa bakti periode 2026-2031 resmi diserahkan, Jumat (13/11/2026).</p>
<p>Penyerahan dilakukan oleh Lutfil Hakim Ketua PWI Jawa Timur kepada Endang Suprapti Katua IKWI Provinsi Jawa Timur, di Hotel Mercure.</p>
<p>Ikut menyaksikan penyerahan, pejabat Muspida Jawa Timur, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S Depari, beberapa pengurus PWI Pusat, serta ratusan undangan yang hadir di lokasi.</p>
<p>Penyerahan SK Kepengurusan IKWI Jawa Timur periode 2026-2031 tersebut dilakukan setelah Pelantikan Pengurus PWI Jawa Timur periode 2026-2031, yang dilakukan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, dengan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</p>
<p>Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim berpesan, dengan penyerahan SK Kepengurusan IKWI PWI Jawa Timur, ke depan bisa memberi kontribusi yang lebih, khususnya dalam peningkatan kualitas bagi keluarga wartawan di PWI Jawa Timur.</p>
<p>Sementara, Ketua IKWI PWI Jawa Timur Endang Suprapti berjanji untuk bisa memberikan kontribusi khusustnya dalam peningkatan kualitas keluarga anggota PWI Jawa Timur. Menurut Endang Suprapti, dengan SK Kepengurusan yang baru, dirinya akan berkoordinasi bersama pengurus, guna membuat program kerja yang bisa dikerjakan untuk 5 tahun ke depan.</p>
<p>&ldquo;Tanpa bantuan teman-teman pengurus di IKWI PWI Jawa Timur, saya tidak akan bisa menjalankan program yang kami susun. Dan Bismillah, dengan pengalaman sebelumnya, IKWI Jatim bisa lebih meningkatkan kontribusi bagi keluarga PWI Jawa Timur,&rdquo; ujar Endang Suprapti.</p>
<p>Menurut Endang Suprapti, dalam waktu dekat pengurus IKWI PWI Jawa Timur akan menyelenggarakan rapat pengurus untuk memetakan program kerja yang bisa dijalankan lima tahun ke depan.</p>
<p>&ldquo;Sudah ada beberapa program kerja yang siap kita jalankan,&rdquo; ujarnya.</p>
<p>Adapun susuran kepengurusan IKWI PWI Jatim periode 2026-2031 adalah sebagai berikut;</p>
<p>Penasehat : 1. Ika Kasmunah, 2. Hj. Ari Murtijani Abror</p>
<p>Pengurus Harian; Ketua : Endang Suprapti, Sekretaris : Ida Noershanty Nicholas, Wakil Sekretaris : Neni Bachtiar, Bendahara : Ulfa Mufida, Wakil Bendahara : Dyah Kusuma.</p>
<p>Sementara, untuk Wakil Ketua:</p>
<p>1. Bidang Organisasi, Komunikaasi & Informasi : Julia<br />2. Bidang Pendidikan, Budaya & Agama: Yenny Mahmud<br />3. Bidang Sosial Kemasyarakat & Kesehatan: Labiba Faiza<br />4. Bidang Ekonomi dan Koperasi: Vita</p>
<p>Sedang Bidang - Bidang :</p>
<p>1. Bidang Organisasi, Komunikasi & Informasi : 01. Dyah Arum, 02 Novasari<br />2. Bidang Pendidikan, Budaya & Agama: 01. Cicin, 02. Ana Legowo, 03. Rini Purwanti<br />3. Bidang Sosial Kemasyarakatan & Kesehatan: 01. Elis, 02. Titis, 03. Retno Asri Lestari <br />4. Bidang Ekonomi dan Koperasi: 01. Sofi, 02. Widi, 03. Retno Susilowati</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/skkepengurusanikwijatim20262031endangsuprapti.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Foto : Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyerahkan SK Kepengurusan IKWI Jatim periode 2026-2031 kepada Endang Suprapti.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[JATIM]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Pelindo Jajaki Peluang Kolaborasi Teknologi dengan Perusahaan Austria]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30798-pelindo-jajaki-peluang-kolaborasi-teknologi-dengan-perusahaan-austria</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30798-pelindo-jajaki-peluang-kolaborasi-teknologi-dengan-perusahaan-austria</guid>
                    <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 17:50:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM -  14 November 2026 – PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM -&nbsp;</strong> 14 November 2026 &ndash; PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur transportasi bersama sejumlah perusahaan asal Austria. Penjajakan tersebut dilakukan melalui kunjungan delegasi bisnis Austria yang dipimpin Konselor Komersial Kedutaan Besar Austria, Sigmund Nemeti, di Surabaya, Jumat (13/11).</p>
<p>Pertemuan ini merupakan kunjungan perdana delegasi Kedutaan Besar Austria ke PT Pelindo Terminal Petikemas, sekaligus bagian dari rangkaian kunjungan bisnis Austria ke Bandung, Jakarta, dan Surabaya.</p>
<p>Lima perusahaan Austria yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Frauscher Sensortechnik GmbH, Getzner Werkstoffe GmbH, Kapsch TrafficCom AG, NEXTSENSE GmbH, dan Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kompetensi di bidang teknologi perkeretaapian, sistem transportasi cerdas, transformasi digital, hingga pembiayaan ekspor.</p>
<p>Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas, Fajar Setyono, mengatakan pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing layanan terminal peti kemas.</p>
<p>&ldquo;Perkembangan industri logistik menuntut pengelola terminal untuk terus beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan infrastruktur. Kami melihat pertemuan ini sebagai kesempatan untuk bertukar pengetahuan sekaligus mengidentifikasi solusi yang berpotensi mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepelabuhanan,&rdquo; ujar Fajar.</p>
<p>Salah satu potensi kolaborasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan kompetensi Kapsch TrafficCom AG, perusahaan teknologi asal Austria yang mengembangkan solusi Intelligent Transportation Systems (ITS). Teknologi tersebut mencakup sistem manajemen lalu lintas, pemantauan transportasi, serta konektivitas kendaraan dengan infrastruktur.</p>
<p>Selain itu, delegasi juga memperkenalkan berbagai solusi teknologi dan infrastruktur transportasi yang berpotensi menjadi referensi dalam pengembangan layanan logistik. Pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran informasi mengenai perkembangan teknologi sekaligus peluang penerapannya sesuai kebutuhan operasional perusahaan.</p>
<p>Menurut Fajar, kolaborasi dengan mitra internasional membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mempelajari inovasi yang telah diterapkan di berbagai sektor transportasi dan infrastruktur global.</p>
<p>&ldquo;Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dapat dilanjutkan melalui pembahasan yang lebih konkret. Setiap peluang kolaborasi tentu perlu dikaji berdasarkan relevansi teknologi dan manfaatnya bagi peningkatan kinerja operasional serta daya saing layanan kepelabuhanan Indonesia,&rdquo; tambah Fajar.</p>
<p>Usai pertemuan yang berlangsung di Pelindo Place Office Tower, Surabaya, delegasi Austria melanjutkan agenda dengan meninjau fasilitas Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Para delegasi melihat aktivitas operasional terminal, termasuk kegiatan pelayanan peti kemas di area dermaga dan lapangan penumpukan atau container yard.</p>
<p>Kunjungan lapangan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai proses operasional terminal serta kebutuhan pengembangan layanan kepelabuhanan yang dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara kedua pihak.</p>
<p>Konselor Komersial Kedutaan Besar Austria, Sigmund Nemeti, menyampaikan apresiasi atas sambutan PT Pelindo Terminal Petikemas terhadap delegasi bisnis Austria. Ia berharap pertemuan perdana tersebut menjadi awal hubungan yang positif dan membuka peluang kerja sama pada masa mendatang.</p>
<p>&ldquo;Kami berterima kasih kepada PT Pelindo Terminal Petikemas atas sambutan dan kesempatan yang diberikan kepada delegasi bisnis Austria. Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan, memperluas pertukaran pengetahuan, serta membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan Austria dan Pelindo Terminal Petikemas ke depan,&rdquo; ujar Sigmund.</p>
<p>PT Pelindo Terminal Petikemas terus membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk mitra internasional, untuk mempercepat inovasi dan pengembangan layanan kepelabuhanan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah perusahaan memperkuat daya saing, memperluas jejaring bisnis global, serta mewujudkan visinya sebagai operator terminal peti kemas yang mampu bersaing di tingkat internasional.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/pelindoterminalpetikemasjajakikerjasamateknologiaustria.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Delegasi bisnis Austria mengunjungi PT Pelindo Terminal Petikemas untuk menjajaki kerja sama teknologi dan infrastruktur transportasi.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Olahraga Bersama, Pimpinan Kodaeral IX Perkuat Kebugaran dan Soliditas Personel]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30797-olahraga-bersama-pimpinan-kodaeral-ix-perkuat-kebugaran-dan-soliditas-personel</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30797-olahraga-bersama-pimpinan-kodaeral-ix-perkuat-kebugaran-dan-soliditas-personel</guid>
                    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 22:23:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[Kodaeral IX, TNI AL, TNI AL Ambon, Olahraga Bersama, Kodaeral IX Ambon]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMBON, KABARHIT.COM</strong> - TNI AL-Kodaeral IX, Ambon (13/11/2026). Jajaran pimpinan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat kebugaran fisik sekaligus soliditas antarpersonel melalui olahraga bersama di Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Jumat (13/11/2026).</p>
<p>Kegiatan diawali dengan jalan sehat yang dipimpin Wakil Komandan (Wadan) Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M. Start dari depan Lobby Mako Kodaeral IX, kegiatan diikuti Inspektur Kodaeral IX, para Asisten Dankodaeral IX, kepala satuan kerja (Kasatker), serta para perwira menengah.</p>
<p>Setelah mengelilingi kompleks Mako Kodaeral IX dan finis di Sathantai Kodaeral IX, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan bola voli di Lapangan Voli Salawaku antara tim Pejabat Utama dan tim Kasatker.</p>
<p>Pertandingan berlangsung penuh semangat dan keakraban, sekaligus menjadi sarana mempererat komunikasi serta kekompakan antarpimpinan.</p>
<p>Dalam kesempatan tersebut, Wadan Kodaeral IX menyampaikan penekanan Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., bahwa pembinaan fisik bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian penting dalam menjaga kesiapan prajurit menghadapi tuntutan tugas.</p>
<p>&ldquo;Sebagai prajurit TNI AL, kebugaran fisik dan kekompakan merupakan dua hal yang saling mendukung. Pimpinan harus memiliki kondisi fisik yang prima sekaligus membangun sinergi yang solid agar pelaksanaan tugas berjalan optimal,&rdquo; tegasnya.</p>
<p>Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pimpinan dalam kegiatan olahraga merupakan bentuk keteladanan bagi seluruh personel. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memberikan arahan, tetapi juga harus hadir dan menunjukkan contoh nyata dalam membangun disiplin, kebersamaan, serta etos kerja.</p>
<p>Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX terus mendorong pembinaan fisik secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan guna membentuk personel yang sehat, tangguh, serta memiliki soliditas tinggi dalam mendukung kesiapsiagaan dan keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AL di wilayah kerja Kodaeral IX. (@Dispen Kodaeral IX).</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/olahragabersamakodaeralixambon.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Olahraga Bersama, Pimpinan Kodaeral IX Perkuat Kebugaran dan Soliditas Personel]]></media:title></media:content><category><![CDATA[TNI-POLRI]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[KPPU Buka Jalur Pengaduan Gratis bagi UMKM Korban Praktik Monopoli]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30796-kppu-buka-jalur-pengaduan-gratis-bagi-umkm-korban-praktik-monopoli</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30796-kppu-buka-jalur-pengaduan-gratis-bagi-umkm-korban-praktik-monopoli</guid>
                    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 22:14:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat daya saing melalui]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan pemahaman terhadap aturan persaingan usaha yang sehat.</p>
<p>Dorongan tersebut disampaikan Komisioner KPPU, Eugenia Mardanugraha, dalam kegiatan Literasi Penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Produk Pangan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Surabaya, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 50 pelaku UKM sektor produk olahan pangan.</p>
<p>Dalam pemaparannya, Eugenia menjelaskan bahwa penerapan standar keamanan pangan seperti HACCP menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. Standar tersebut juga membantu menjaga konsistensi proses produksi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.</p>
<p>Dengan kualitas produk yang terjamin, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar dan menghadapi persaingan bisnis, ujarnya.</p>
<p>Namun, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat. Eugenia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai praktik yang dapat menghambat persaingan, mulai dari penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, kartel, perjanjian tertutup, hingga persekongkolan tender.</p>
<p>Larangan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa memandang skala bisnis. Karena itu, UMKM harus memiliki keleluasaan dalam menentukan harga, wilayah pemasaran, dan jumlah produksi tanpa membuat kesepakatan yang membatasi persaingan, jelasnya.</p>
<p>Selain mengawasi persaingan usaha, KPPU juga berwenang mengawasi pelaksanaan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.</p>
<p>Menurut Eugenia, kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM dapat membuka peluang pengembangan usaha melalui transfer teknologi, pelatihan, serta perluasan akses pasar. Meski demikian, hubungan tersebut harus dilaksanakan secara adil dan saling menguntungkan.</p>
<p>Ia mengingatkan agar kemitraan tidak justru membuat UMKM kehilangan kemandirian atau berada dalam posisi yang merugikan akibat penguasaan dan ketergantungan terhadap perusahaan yang lebih besar.</p>
<p>Dalam sesi diskusi, salah satu peserta menanyakan mekanisme pelaporan jika UMKM menghadapi dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan besar.</p>
<p>Menanggapi pertanyaan tersebut, Eugenia mengungkapkan bahwa penanganan perkara oleh KPPU dapat bersumber dari laporan masyarakat maupun inisiatif lembaga. Pelaku usaha yang ingin menyampaikan laporan harus melengkapi dokumen dan bukti pendukung.</p>
<p>Proses pelaporan tidak dipungut biaya. Sementara itu, penyelesaian perkara hingga tahap pemeriksaan dan persidangan rata-rata membutuhkan waktu sekitar satu tahun, katanya.</p>
<p>Eugenia juga menekankan tiga aspek penting yang harus diperhatikan pelaku UMKM untuk menjaga keberlanjutan bisnis, yakni keamanan produk, keuntungan usaha, dan kemandirian.</p>
<p>Keamanan produk menjadi dasar membangun kepercayaan konsumen, keuntungan menjaga kelangsungan bisnis, sedangkan kemandirian memberikan keleluasaan bagi UMKM dalam menentukan keputusan dan strategi usahanya.</p>
<p>Melalui kegiatan literasi tersebut, KPPU berharap pelaku UMKM semakin memahami bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjalankan usaha secara mandiri dan mematuhi ketentuan persaingan usaha.</p>
<p>Dengan pemahaman tersebut, UMKM diharapkan mampu tumbuh menjadi pelaku usaha yang tangguh sekaligus berkontribusi dalam menciptakan iklim persaingan yang adil dan kompetitif.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/kppudorongumkmtingkatkankualitasprodukpersainganusaha.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Komisioner KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan edukasi tentang penerapan standar HACCP dan persaingan usaha sehat kepada pelaku UMKM sektor pangan di Surabaya.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Komite II DPD RI Kunjungi TPS, Bahas Konektivitas Logistik Nasional]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30795-komite-ii-dpd-ri-kunjungi-tps-bahas-konektivitas-logistik-nasional</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30795-komite-ii-dpd-ri-kunjungi-tps-bahas-konektivitas-logistik-nasional</guid>
                    <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:03:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Rabu (11/11). Kunjungan ini bertujuan menggali peran]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Rabu (11/11). Kunjungan ini bertujuan menggali peran pelabuhan dan terminal petikemas dalam memperkuat konektivitas logistik nasional, terutama di Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur.</p>
<p>Kegiatan tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan mitra strategis Komite II DPD RI untuk mendorong penguatan konektivitas serta meningkatkan efektivitas sistem logistik nasional.</p>
<p>Rombongan Komite II DPD RI dipimpin oleh Badikenita Br. Sitepu selaku Ketua Komite II DPD RI dan didampingi oleh Wakil Ketua Komite II La Ode Umar Bonte, serta anggota Habib Hamid Abdullah, Sularso, Rahmi, dan Bustami.</p>
<p>Kunjungan ini juga dihadiri oleh Lollan Andy Sutomo Panjaitan selaku Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Capt. Johanes Wahyu selaku Regional Division Head Operation Pelindo Regional 3, Ali Sodikin selaku Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, serta Roni Abdullah selaku Kepala Cabang PELNI Surabaya.</p>
<p>Dalam kesempatan tersebut, TPS memaparkan peran strategis Terminal Petikemas Surabaya sebagai salah satu gerbang utama arus logistik nasional dan internasional yang mendukung konektivitas perdagangan di Jawa Timur dan Indonesia Timur.</p>
<p>Sebagai bagian dari ekosistem Pelindo, TPS melayani petikemas domestik maupun internasional serta terhubung dengan berbagai rute pelayaran internasional dan domestik yang menopang distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia.</p>
<p>TPS juga menjelaskan berbagai inisiatif peningkatan layanan melalui digitalisasi operasional, pengembangan konektivitas multimoda, serta dukungan terhadap implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) guna menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif.</p>
<p>Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Ali Sodikin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komite II DPD RI yang memberikan ruang dialog dan masukan bagi pengembangan sektor kepelabuhanan nasional.</p>
<p>"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Terminal Petikemas Surabaya. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara regulator, operator pelabuhan, dan para pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan logistik yang semakin andal, efisien, dan terintegrasi.</p>
<p>Sebagai salah satu terminal petikemas utama di Indonesia, TPS berkomitmen mendukung peningkatan konektivitas nasional, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur, sekaligus memperkuat daya saing perdagangan Indonesia di tingkat global," ujar Ali Sodikin.</p>
<p>Lebih lanjut, Ali Sodikin menegaskan bahwa TPS terus melakukan transformasi operasional dan pengembangan infrastruktur guna mengakomodasi pertumbuhan arus barang serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional.</p>
<p>Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang pengembangan sektor logistik dan kepelabuhanan, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/fotobersamadiruttpsanggotadpdrikepalaksoputamatanjungperakdankacabpelnisurabayacopy1200x675.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Kunjungan kerja Komite II DPD RI ke PT Terminal Petikemas Surabaya membahas konektivitas logistik nasional.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[DJP Jatim Buka Program Penghapusan Sanksi Pajak hingga Juni 2027]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30794-djp-jatim-buka-program-penghapusan-sanksi-pajak-hingga-juni-2027</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30794-djp-jatim-buka-program-penghapusan-sanksi-pajak-hingga-juni-2027</guid>
                    <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:11:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan program Pengurangan]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) sebagai kesempatan menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih ringan.</p>
<p>Melalui program tersebut, wajib pajak berkesempatan memperoleh keringanan sanksi administratif. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.</p>
<p>Hingga Selasa (10/11/2026), Kanwil DJP Jawa Timur I telah menerima sebanyak 1.067 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh 398 wajib pajak.</p>
<p>Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa program PSA merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu meringankan beban keuangan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya.</p>
<p>&ldquo;Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,&rdquo; ujar Max saat Sosialisasi PSA Kanwil DJP Jawa Timur I, Rabu (4/11).</p>
<p>Program PSA berlaku secara nasional sejak 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 118 Tahun 2024.</p>
<p>Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari program ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.</p>
<p><br />Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Max menegaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pengurangan sanksi sesuai dengan ketentuan KEP-239/PJ/2026. Salah satu syarat utama adalah melunasi pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi pajak yang timbul.</p>
<p>Wajib Pajak juga harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mencantumkan alasan permohonan, serta menyampaikan jumlah sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan.</p>
<p>Selain itu, pemohon diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain pakta integritas, surat pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, serta bukti pembayaran sesuai ketentuan program.</p>
<p>Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak yang masih menempuh upaya hukum juga harus terlebih dahulu melakukan pencabutan terhadap upaya hukum tersebut sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut.</p>
<p>Selain mendorong pemanfaatan program PSA, Max mengingatkan wajib pajak agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan di DJP tidak dipungut biaya.</p>
<p>Apabila menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran dalam pelayanan perpajakan, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP.</p>
<p>Kanwil DJP Jawa Timur I berharap program PSA dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung iklim usaha yang lebih kondusif.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/djpjatimterima1067permohonanpenghapusansanksipajak.jpg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan dalam sosialisasi program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[EKSBIS]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[DPRD Surabaya Soroti Tunggakan Rp104 Miliar Proyek Pembakaran Sampah Keputih]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30793-dprd-surabaya-soroti-tunggakan-rp104-miliar-proyek-pembakaran-sampah-keputih</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30793-dprd-surabaya-soroti-tunggakan-rp104-miliar-proyek-pembakaran-sampah-keputih</guid>
                    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 21:55:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA, KABARHIT.COM – Sengketa yang berlangsung selama bertahun-tahun itu kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi B DPRD]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, KABARHIT.COM</strong> &ndash; Sengketa yang berlangsung selama bertahun-tahun itu kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (11/11/2026). Dalam forum tersebut, pihak perusahaan mempertanyakan penghentian pembayaran oleh Pemkot Surabaya, meskipun perkara telah menghasilkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.</p>
<p>Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah memberikan kelonggaran kepada Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Perusahaan bahkan bersedia menerima pembayaran secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah.</p>
<p>"Jadi kita siap dibayar dua kali. Karena ini kan besar. Jadi kita bisa dengan mengingat keuangan Pemkot yang sekarang ini agak sulit, kita siap dibayar dua kali," ungkap Robert dalam RDP.</p>
<p>Robert menjelaskan, kewajiban yang dipersoalkan bukan keseluruhan nilai pengembalian investasi, melainkan sisa enam kali angsuran dari total 18 kali pembayaran yang telah disepakati. Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah merealisasikan pembayaran sebanyak 12 kali sebelum akhirnya dihentikan.</p>
<p>Adapun nilai enam angsuran yang belum dibayarkan tersebut mencapai sekitar Rp104 miliar. Jumlah itu belum termasuk perhitungan selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.</p>
<p>Menurut Robert, perusahaan telah berupaya memberikan ruang penyelesaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai realisasi pembayaran sisa kewajiban tersebut.</p>
<p>Dalam RDP itu, Robert juga membawa surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026. Surat tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan.</p>
<p>Karena itu, pihak Unicomindo mempertanyakan penggunaan legal opinion atau pendapat hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menjadi salah satu dasar penundaan pembayaran oleh Pemkot Surabaya.</p>
<p>"Intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum," tegas Robert.</p>
<p>Sengketa pengembalian investasi proyek pembakaran sampah Keputih tersebut telah melewati sejumlah tahapan peradilan. Rangkaian putusan yang menjadi dasar perkara meliputi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT SBY, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PDT/2016.</p>
<p>Perkara itu kemudian berlanjut hingga Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 763 PK/PDT/2021. Selain itu, terdapat Penetapan Aanmaning Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN.Sby yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.</p>
<p>Robert menegaskan, apabila tidak ada penyelesaian di tingkat Pemkot Surabaya, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI agar mendapatkan perhatian dan kepastian penyelesaian.</p>
<p>Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, membenarkan bahwa dalam RDP terungkap Pemkot Surabaya sebelumnya telah melakukan 12 kali pembayaran sebelum akhirnya menghentikan angsuran.</p>
<p>Machmud menilai persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar. Terlebih, proses hukum telah mencapai tingkat PK dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p>
<p>"Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi nyala," kata Machmud.</p>
<p>Machmud juga menyoroti penggunaan legal opinion Kejati Jawa Timur sebagai dasar untuk menunda pembayaran. Berdasarkan surat Kejaksaan Agung yang disampaikan dalam RDP, pendapat hukum merupakan produk layanan Jaksa Pengacara Negara yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan instrumen untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan.</p>
<p>Meski demikian, Machmud mengusulkan agar sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan Kejaksaan Agung. Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak sekaligus menghindari persoalan baru dalam penyelesaian kewajiban pembayaran.</p>
<p>"Lebih baik lagi kalau Unicomindo, Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya itu bisa aman. Kalau memang itu tidak boleh dibayar, ya sudah tidak dibayar. Kalau memang boleh dibayar, Pemkot-nya juga aman," ujarnya.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/sengketarp104miliarproyekpembakaransampahkeputihunicomindodesakpemkotsurabayabayar.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[RDP Komisi B DPRD Surabaya membahas sengketa pembayaran investasi proyek pembakaran sampah Keputih senilai Rp104 miliar.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category></item><item>
                    <title><![CDATA[Arif Fathoni: Demo Damai Cerminkan Kedewasaan Demokrasi Mahasiswa Surabaya]]></title>
                    <link>https://kabarhit.com/news-30792-arif-fathoni-demo-damai-cerminkan-kedewasaan-demokrasi-mahasiswa-surabaya</link>
                    <guid isPermaLink="false">https://kabarhit.com/news-30792-arif-fathoni-demo-damai-cerminkan-kedewasaan-demokrasi-mahasiswa-surabaya</guid>
                    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 23:30:00 +0700</pubDate>
                    <dc:creator><![CDATA[kabarhit.com]]></dc:creator>
                    <description><![CDATA[SURABAYA,KABARHIT.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa se-Surabaya yang berlangsung aman dan]]></description>
                    <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA,KABARHIT.COM</strong> &ndash; Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa se-Surabaya yang berlangsung aman dan kondusif di perempatan Jalan Pemuda, Selasa (10/11/2026). Ia menilai penyampaian aspirasi secara damai merupakan cerminan kedewasaan mahasiswa dalam berdemokrasi.</p>
<p>Menurut Fathoni, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu warisan penting gerakan reformasi. Hak tersebut menjadi bagian dari kehidupan demokrasi sekaligus instrumen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.</p>
<p>"Puji syukur kita panjatkan karena penyampaian pendapat berlangsung dalam suasana yang kondusif," ujar Fathoni.</p>
<p>Ia menjelaskan, kebebasan menyampaikan aspirasi harus tetap diiringi tanggung jawab. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara menyuarakan tuntutan dan mempertahankan stabilitas serta keamanan Kota Surabaya.</p>
<p>Fathoni secara khusus memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mampu menyampaikan aspirasi tanpa melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat disampaikan melalui cara-cara yang damai.</p>
<p>"Ya, itu bagian dari iklim demokrasi yang sudah kita sepakati. Dengan tidak anarkis, ini damai," katanya.</p>
<p>Lebih lanjut, ia menilai sikap mahasiswa tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk ikut menjaga kondusivitas Kota Pahlawan. Terlebih, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan atau agent of change dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
<p>"Artinya ada kesadaran kolektif mahasiswa sebagai agent of change untuk menjaga asrinya Kota Surabaya, sebagaimana yang telah diupayakan sedemikian rupa oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi," pungkasnya.</p>]]></content:encoded>
                    <media:content url="https://kabarhit.com/wp-content/uploads/202611/ariffathoniapresiasidemomahasiswasurabaya.jpeg" medium="image">
                    <media:title type="html"><![CDATA[Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung damai dan kondusif di Surabaya.]]></media:title></media:content><category><![CDATA[PERISTIWA]]></category></item></channel></rss>