Wakil Gubernur Emil: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terus Mempromosikan Kemandirian Sekolah Islam

avatar kabarhit.com

Mojokerto, Kabarhit - Pemerintah provinsi Jawa Timur terus mendorong pembentukan kapasitas kemandirian pondok pesantren di Jawa Timur.

Upaya ini dicapai dengan menerapkan dampak investasi dalam program One Pesantren One Product (OPOP), yang pada akhirnya menguntungkan santri dan komunitas pesantren.

Baca Juga: Amankan Aset KAI, Tiga Kepala Daop Teken PKS dengan Kanwil BPN Jawa Timur

"Hari ini, salah satu harapan dari berbagai pihak adalah independensi pesantren," kata Emil Elestianto Dardak, wakil gubernur Jawa Timur, ketika ia menjadi dosen di Seminar Nasional tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesantren di Institut KH. Abd. Chalim Jl Tirtowening km 17, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis (25/7) malam.

Selain itu, kata Emil Dardak, untuk dapat mencapai kemandirian sekolah residensial, beberapa elemen harus dilibatkan. Antara lain, masyarakat dan pemerintah prihatin dengan keberadaan pondok pesantren, serta kemampuan pesantren untuk mendorong kemandirian mereka dalam pengelolaan unit bisnis yang produktif.

Untuk memenuhi keinginan ini, pemerintah provinsi Jawa Timur sedang mengerjakan program OPOP dengan memetakan proyek besar. Pemetaan ini dirancang oleh Kantor Koperasi dan UKM, UNUSA, ITS dan Dewan Internasional Usaha Kecil (ICSB).

Emil Dardak berharap bahwa sekolah perumahan akan dapat memainkan peran mereka sebagai produsen dan pada saat yang sama ingin mengkonsumsi produk mereka sendiri (swadesi).

"Apa yang ditargetkan oleh pesantren adalah produk yang sangat berbeda tidak hanya dari kegiatan ekonomi, tetapi dari suatu produk. Ada bentuk produk yang dibuat dan diproduksi di pesantren," katanya. dia menjelaskan.

Baca Juga: Merajut Bangsa dengan Kebhinnekaan

Pemerintah provinsi Jawa Timur juga akan berkontribusi pada investasi dalam penciptaan merek komunitas, merek dagang produk-produk berkualitas tinggi dari sekolah-sekolah perumahan Islami di Jawa Timur, yang harus dipercaya oleh masyarakat.

"Merek komunal adalah bahwa pemerintah provinsi membantu banyak berinvestasi dalam citra merek, pengemasan, saluran pemasaran, iklan, sehingga orang percaya," katanya.

Pada akhirnya, program harus segera diimplementasikan dan dapat memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi santri dan masyarakat di sekitar pesantren.

"Cita-cita kita bersama tidak mudah, tetapi kita harus membuktikan bahwa kita dapat mencetak 1.000 produk pesantren," pungkasnya.

Baca Juga: Polri Siapkan Upaya Mitigasi Cegah Penyebaran PMK Hewan Ternak

Acara dilanjutkan dengan review dari perusahaan distribusi air minum dan SPBE sebagai bentuk perusahaan atau industri kecil dan menengah (IKM) yang dimiliki oleh Amanatul Ummah Islamic Residential School di desa Bendunganjati, kabupaten Pacet, Kabupaten Mojokerto.

hms / Andri

Editor : Redaksi