Kebijakan Pemerintah Elastis, karena Menyesuaikan dengan Perilaku Covid-19

0
72

KABARHIT, KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di samping mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat juga ikut mensosialisasi dan mengedukasi terkait kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan dan pengendalian Covid-19.

Lemhanas diminta ikut memberi pemahaman kepada publik soal kebijakan pemerintah.  “Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa harus selalu elastis dan disesuaikan keadaan. Di  dalam kacamata orang dianggap selalu berubah-ubah. Sebenarnya ini tidak lepas dari keadaan perilaku dari Covid-19,” ujarnya saat menjadi narasumber acara Round Table Discussion soal pemanfaatan media sosial yang diselenggarakan Lemhanas secara daring, Rabu (1/9).

Muhadjir mengakui bahwa banyak asumsi-asumsi kesehatan yang sudah dibangun untuk penanganan Covid-19, namun akibat perilaku Covid-19 yang berubah-ubah akhirnya turut berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah. Misal, ibu hamil yang semula diasumsikan tidak akan mudah terkena Covid-19 terbantahkan oleh banyaknya ibu hamil yang terinfeksi Covid-19, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar Covid-19.

Begitu juga remaja yang dinilai memiliki imunitas sangat bagus semakin hari kian banyak yang terjangkit Covid-19. Termasuk, konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang diasumsikan apabila sudah mencapai 70% maka akan mampu melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70% maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” kata Menko PMK.

Baca Juga : Menko PMK dalam Rakor Kolaborasi Penanganan Bencana Bersama Lembaga PBB

Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan teori herd immunity yang telah terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan oleh Covid-19. Oleh karenanya, semua pihak harus betul-betul diberikan penyadaran dan pemahaman mengenai pentingya kebijakan yang tepat terkait penanganan Covid-19.

“Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan,” pungkas Menko PMK. dikutip kabarhit.com dari kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id

Pada kesempatan yang dihadiri Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Lemhanas Wieko Syofyan, Muhadjir pun menjelaskan kehadiran teknologi digital di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang melahirkan media sosial juga bisa diberdayakan. Seperti diketahui, jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa.

Dengan memanfaatkan semua media yang tersedia termasuk jutaan pengguna internet di Indonesia, terang Menko PMK, maka berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan lebih masif dan efektif.

“Persoalannya, dalam kaitannya dengan teknologi digital ini ketimpangan masih terjadi dan terus melebar terutama antara mereka yang berada di pusat kota dengan di wilayah pinggiran, tertinggal, dan pedalaman. Ini juga sebetulnya yang menjadi problem kita dan harus juga diselesaikan beriringan,” tandas Menko PMK pada diskusi bertajuk Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan dari Sudut Pandang Menko PMK RI tersebut. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here