Komisi A Minta Pemkot Surabaya Tindak tegas Oknum Satpol PP Tak Punya kode Etik

0
59

KABARHIT, SURABAYA- 30 Agustus 2021 Komisi A DPRD kota Surabaya lanjutan Hearing Terkait Oknum Satpol PP Surabaya yang melakukan Pelanggaran Kode Etik

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Gugus Tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP Kota Surabaya, Hiperhu dan Pihak Cafe Zona.

Ketua komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna mengatakan, kasus ini kami serahkan kepada kepala dinas, terkait tentang sangsi oknum Satpol PP yang melakukan Pelanggaran, sedangkan dari Pengusahanya ternyata terdapatkan bahwa dia belum mengurus surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sama sekali.

“Disitulah kami menekankan, harus segera cepat mengurus tersebut, kalau memang mau menyelamatkan pegawainya dari pengangguran,” ungkapnya.

Akan tetapi, dia pada saat waktu menamakan usahanya Karoke ‘ Rasa Sayang’. Dinas pariwisata sudah pernah menyurati beberapa kali akan tetapi tidak di gubris sama sekali oleh pemilik karoke Rasa Sayang, Kemudian berubah nama menjadi karoke Zona.

” Dengan itu, kami tetap sampaikan kepada Pak Hendri tersebut, bahwa harus segera melakukan daftar usahanya, karena biar bagaimanapun itu adalah pendapatan retribusi pendapatan pemerintah kota,” terang ayu sapaan akrabnya

Jadi yang kita tangani ini tidak hanya penyalahgunakan wewenang terhadap Satpol PP saja atau Oknum Satpol PP, tapi juga harus mengawasi tentang kejadian perusahaan atau pengusaha yang tidak mempunyai izin dan tetap beroperasi.

” Tentunya kalau dia bilang menyelamatkan untuk pegawainya yang mungkin hanya 50 orang maksimal dalam satu karaoke,” tuturnya

Kita ingin menyelamatkan seluruh warga kota Surabaya dari hasil kolusi yang seharusnya disetorkan kepada kota Surabaya, itu yang kita tekankan.” Imbuh Ketua komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna

Sementara itu Kasat Pol PP Surabaya Eddy Chrisyanto mengatakan, kalau sudah membentuk tim investigasi terkait insiden tersebut.

“Kita sudah membentuk tim dan saya sendiri ketuanya,” ungkapnya.

Eddy menambahkan pihaknya juga mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya dan Inpektorat. “Kita menyusun apa saja, seperti apakah ada pelanggaran terhadap oknum Sat Pol PP tersebut. Sebagai bahan untuk dilaporkan ke Wali Kota,” terangnya.

Eddy menambahkan cafe tersebut tutup, Namun sengaja dibuka atas permintaan oknum Satpol PP. “Mereka tidak buka, jadi satgas tidak memberikan sanksi. Kalau buka harus kita proses seperti PPKM,” pungkasnya.

and

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here