SURABAYA, KABARHIT.COM - Tak hanya arus lalu lintas di perempatan pasar Pagesangan yang disebabkan pedagang liar, Pasar yang dikelola LKMK kelurahan Pagesangan tersebut 'diduga' sarat dengan 'Pungutan liar' atau pungli.
Jadi aneh jika LPMK Pagesangan mengaku tidak tahu menahu dan menyalahkan 'Oknum' terkait pemasangan kanopi serta penempatan pedagang kuliner di lokasi yang semestinya diperuntukkan tempat parkir tersebut.
Sementara bukan rahasia ada biaya sewa tahunan Rp.2,5 juta/tahun dan restribusi sebesar Rp.6rb/hari di lahan ber-kanopi yang saat itu ditempati beberapa pedagang kuliner.
Saat ini memang, kanopi telah dibongkar dan rencananya pedagang liar akan direlokasi ke lapangan disebelah timur pasar Pagesangan. Hanya saja sedang menunggu penyelesaian pavingsasi oleh pemkot terlebih dahulu.
Terkait restribusi Rp.6rb/hari, pedagang di pasar Pagesangan pun mempertanyakan peran 'Koperasi Pagesangan Joyo Makmur'.
"Kami tidak pernah diajak rembuk masalah Koperasi Jasa yang baru ini, tahu-tahu ada koperasi baru menggantikan koperasi Gesang Jaya, koperasi simpan pinjam dan melakukan penarikan restribusi, tapi status Koperasi ini tidak/belum aktif jika dicek melalui website Koperasi Indonesia, artinya Koperasi Pagesangan Joyo Makmur seharusnya belum melakukan perikatan dengan pemkot untuk hak pengelolaan aset kota yg saat ini digunakan masyarakat untuk pasar Pagesangan. Padahal pedagang juga dikenakan 'biaya buku' sebesar Rp. 600.000/stand," cerita salah satu pedagang pasar Pagesangan yang takut disebut namanya.
"Dan jika kami pertanyakan, harus mempertanyakan kemana? Uang penarikan tersebut disetor kemana? Karena selain pungutan tersebut, didalam pasar juga ada permasalahan-permasalahan lain yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh pengurus pasar. Pedagang disini tidak ada yang menjadi anggota Koperasi tsb, ini kan aneh?" akunya heran.
Masih katanya, Dinas koperasi bahkan Walikota dan Polsek yang seharusnya melindungi pedagang resmi, seolah tidak bisa atau tidak mau berbuat apa-apa jika terjadi kasus yang menimpa pedagang, seperti yang terjadi di pasar kuliner PRJ.
"Aduan telah kami sampaikan hingga berkali-kali ke mereka (Dinas koperasi, Lurah, Camat dan Polsek) tidak pernah ditindak lanjuti, berkesan lambat, kecuali yang masalah pedagang liar, aduan ke Walikota saat ngantor di Kelurahan Jambangan," sebut pedagang tersebut.
Ditemui awak media, Wakil ketua DPRD, A.H Thony mengaku sudah enggan menyikapi hal ini. "Sebenarnya saya sudah malas ngurusi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Pagesangan, terutama masalah PRJ dan Pasar Pagesangan," katanya, Kamis (20/6).
Akan tetapi, masih banyak laporan dari masyarakat terkait kepengurusan pasar pagesangan yang merugikan pedagang resmi, pungli di PRJ, bahkan ada intimidasi oleh preman setempat di lokasi tersebut.
Untuk itu Thony sangat menyayangkan bahwa pemerintah melakukan pembiaran dan tidak ada penertiban.
"Masalah-masalah itu kan sudah berlarut-larut tak ada penyelesaian oleh pihak berwenang," kata Politisi partai Gerindra ini.
"Disitu ada polisi, ada dinas, lurah dan camat, bahkan sudah sampai Walikota, kenapa mereka diam saja!" katanya.
"Maka kami minta jajaran samping, Saber Pungli atau Kejaksaan untuk turun mengatasi hal ini, dan kami akan pasok datanya. Kalau sudah ndak niat menyelesaikan, ya sudah kita serahkan jajaran samping saja," ujar A.H Thony, tak mau bicara banyak.
"Besok, kita akan konsultasikan masalah ini ke Saber Pungli," ketusnya.
Editor : deni
