KABARHIT, BLITAR -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah yang mengasumsikan Covid-19 tidak akan hilang begitu saja dalam waktu cepat, tetapi akan menjadi endemi.
"Artinya nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya," ujarnya kepada awak media saat berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/8).
Baca Juga: Menanamkan Disiplin Sejak Dini,Si Bontas Polres Batu Keliling Sekolah
Baca Juga : Pemerintah Segera Bangun Rumah Sakit Jiwa di 7 Provinsi
Menko PMK menyebut tidak ada pilihan lain saat ini selain disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terlebih, menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian kehidupan sehari-hari terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi tersebut akan berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap betul-betul terkendali.
*Cek Penyaluran Bansos di Blitar*
Pada kesempatan itu, Menko PMK juga mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan.
"Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang nggak kebagian nanti saya catat biar segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapat," cetusnya.
Baca Juga: Hari Santosa, Politisi Partai Nasdem Akan Perjuangkan Semaksimal Mungkin Usulan Warga
Kendati demikian, ia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya, menurutnya, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis.
Baca Juga : Menko PMK Beber Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," tandasnya. dikutip Kabarhit.com dari kemenkopmk.go.id
Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, Menko PMK mengunjungi RSUD Mardiwaluyo Blitar serta mengapresiasi Rumah Isolasi di Kota Blitar yang khusus untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang. Selain itu, di sela-sela perjalanan sambil memberikan bantuan masker dan sembako kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Walikota Blitar Santoso, Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
And
Editor : deni
