SURABAYA, KABARHIT.COM - Pembaharuan regulasi penanggulangan bencana yang lebih presisi, partisipatif, dan berpijak nilai-nilai gotong royong masyarakat jawa timur (Jatim) ini sangat penting dan perlu diperhatikan lebih serius.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara Fraksi PKS Puguh Wiji Pamungkas dalam penyampaian pandangan umum Fraksi PKS terkait Raperda perubahan atas peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana Jawa Timur pada acara Rapat Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Hadapi Tantangan Generasi Muda, Puguh DPRD Jatim Dorong Vokasi Digital
"Perubahan regulasi ini tidak hanya mandat yuridis, tetapi juga kebutuhan strategis dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana," ujar Puguh.
Puguh menekankan bahwa raperda ini sangat penting untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Jawa Timur, agar lebih presisi, optimal, dan integral.
"Dalam pandangan fraksi, PKS sepakat terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana," imbuh dia.
Baca juga: Peringatan Satu Abad NU, Puguh DPRD Jatim: NU Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa
Puguh juga menegaskan bahwa mekanisme tata kelola kolaborasi ini harus jelas, agar tidak terjadi tumpah tindih peran antar stakeholder.
"Kami sangat mendorong kolaborasi ini diatur lebih rinci melalui peraturan gubernur. Sehingga, setiap lembaga maupun organsiasi yang terlibat memiliki peran dan standar jelas," tegas Puguh.
Baca juga: Soroti Cuaca Ekstrem dan Geopolitik, Puguh DPRD Apresiasi Inovasi SIKAP Pemprov Jatim
Lebih lanjut, Puguh menuturkan bahwa nilai gotong royong atau kolaborasi ini menjadi ciri khas masyarakat Jawa Timur harus menjadi kekuatan sosial utama dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.
"Modal sosial adalah kekuatan besar yang harus dijaga dan diperkuat dalam sistem penanggulangan bencana," pungkasnya.
Editor : Ipl