SURABAYA, KABARHIT.COM — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan DPRD Kota Surabaya tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga dan berbagai perlombaan. Rangkaian kegiatan yang digelar Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) Indonesia ditutup dengan diskusi santai bertajuk “Menjaga Semangat Kemerdekaan: Kolaborasi Media dan DPRD Membentuk Masa Depan Surabaya”, Kamis (20/8/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Yuga Pratipsadda Widyawasta, Sekretaris DPD PSI DPRD Surabaya sekaligus anggota Komisi B, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, serta akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Abd Aziz. Diskusi dipandu Wahyu Chan dari RRI.
Baca juga: Ahmad Dhani Puji Perubahan Surabaya, Singgung Era Risma
Forum tersebut menjadi ruang terbuka untuk membahas peran media, DPRD, dan perguruan tinggi dalam mengawal pembangunan Kota Surabaya. Pembahasan tidak hanya menyoroti fungsi pers sebagai penyampai informasi, tetapi juga menyentuh transparansi kebijakan, fungsi pengawasan DPRD, kemandirian fiskal, hingga tantangan ekonomi kota.
Yuga Pratipsadda Widyawasta menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus dimaknai sebagai tanggung jawab generasi saat ini untuk meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata.
“Semua harus menghargai dan menghormati pengorbanan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini. Mereka tidak hanya mengorbankan jiwa dan raga, tetapi juga materi, mental, bahkan keluarga demi kemerdekaan,” ujar Yuga.
Karena itu, lanjut dia, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kota Surabaya.
“DPRD memiliki peran sebagai lembaga legislasi dan pengawasan di Kota Surabaya agar masyarakat bisa sejahtera. Produk kita adalah peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat,” katanya.
Yuga juga menegaskan DPRD terbuka terhadap kritik maupun aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap keluhan yang disampaikan melalui jalur formal maupun informal merupakan bagian penting dalam proses pengawasan pemerintahan.
“Semua yang datang, semua yang disampaikan, semua yang dikeluhkan adalah aspirasi. Kami menghargainya. Di komisi saya, tidak pernah mengabaikan surat yang berkaitan dengan keluhan maupun aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menyoroti aspek yang lebih luas, yakni kemampuan Surabaya membangun ketahanan fiskal sekaligus mengembangkan potensi ekonominya.
Ia mengingatkan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum otomatis menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang optimal.
“Kita boleh bangga PAD Surabaya tinggi. Namun, rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Di Kabupaten Badung, Bali, angkanya mencapai sekitar 92 persen. Artinya, kemandirian fiskalnya jauh lebih kuat,” kata Lutfil.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya, terutama di tengah menurunnya dana transfer ke daerah. Surabaya, kata dia, membutuhkan visi yang lebih kuat untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Lutfil juga menekankan pentingnya sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak ekonomi Surabaya. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah kota bersama DPRD membangun hubungan strategis dengan kawasan pelabuhan yang memiliki peran penting dalam arus keluar-masuk barang.
Baca juga: Lomba Fotografi Judes 2026 Jadi Ruang Otokritik DPRD Surabaya
“Dwelling time di Singapura sekitar enam jam, sedangkan di sini masih enam hari. Ini menghambat kemajuan. Kota harus tahu bagaimana memastikan arus barang keluar dan masuk berjalan lancar,” ujarnya.
Selain sektor perdagangan dan industri, Lutfil menyoroti perkembangan kawasan permukiman di Surabaya Barat. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pengembang perlu dikaitkan dengan dampak ekonomi yang lebih luas bagi kota, termasuk kontribusinya terhadap PAD.
“Apakah eksekutif yang didukung legislatif sudah memberikan hal-hal positif bagi pertumbuhan yang juga berdampak terhadap perekonomian? Menurut saya, ini penting,” katanya.
Dari perspektif akademisi, Abd Aziz menilai media merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menyebut pers memiliki fungsi penyebaran informasi sekaligus kontrol sosial.
“Media disebut sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media adalah memberikan informasi dan melakukan kontrol sosial,” jelasnya.
Menurut Aziz, apabila kerja DPRD tidak diketahui masyarakat, hal tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa lembaga legislatif tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu, publikasi mengenai proses legislasi, rapat, rapat dengar pendapat, pengawasan, hingga aktivitas DPRD di tengah masyarakat menjadi penting.
Namun, Aziz mengingatkan media tidak boleh sekadar menjadi corong pemerintah maupun DPRD. Pers tetap harus mempertahankan sikap kritis dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Baca juga: Ketika Aspirasi Rakyat Bertemu Pena Jurnalistik, Judes Indonesia Rayakan Kemerdekaan dengan Lensa
“Sebagai penyampai informasi, media jangan meninggalkan fungsi kontrol sosial. Kebijakan pemerintah yang transparan tetap membutuhkan kritik. Kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat juga perlu dikritisi,” tegasnya.
Ketua Umum Judes Indonesia, Inyong Maulana, mengatakan diskusi tersebut menjadi puncak rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Judes sejak 4 Agustus 2026.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pertandingan tenis meja, lomba fotografi, podcast, diskusi, hingga ditutup dengan pertandingan mini soccer.
“Antusiasme anggota Judes cukup luar biasa. Diskusi penutup ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, terutama bagi mahasiswa dan media kampus, agar mendapatkan wawasan jurnalistik yang aman sekaligus menjadi bekal,” ujar Inyong.
Sementara itu, Ketua Panitia Bambang Hadi Marwanto menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memperkuat kebersamaan antara komunitas jurnalistik dan DPRD Kota Surabaya.
“Semangat kemerdekaan mengajarkan kita tentang persatuan dan kebersamaan. Karena itu, kami ingin seluruh jurnalis di lingkungan DPRD Surabaya tidak hanya bertemu ketika menjalankan tugas peliputan, tetapi juga bersama-sama berolahraga, berkreasi, berdiskusi, dan membangun kebersamaan,” katanya.
Diskusi tersebut sekaligus menegaskan bahwa memaknai kemerdekaan di era saat ini bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa. Lebih dari itu, kemerdekaan harus diwujudkan dengan menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, memastikan kebijakan publik transparan, serta mendorong pembangunan Surabaya yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Editor : Tri Karyono