Komisi A DPRD Kota Surabaya Dukung Penanganan Kasus Covid Suramadu Ditangani Pusat

0

KABARHIT, SURABAYA – Terkait pengambilalihan penanganan Covid -19 dari Pemkot Surabaya ke Pemerintah Pusat  mendapat respons positif dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yang juga sekaligus Ketua DPD  Golkar Surabaya.

Arif Fathoni mengatakan, Sejak awal ia berpikir bahwa upaya untuk penanganan Covid -19 yang melibatkan kohesi antar daerah itu seyogyanya harus diambil alih oleh instansi yang lebih tinggi,  dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maupun Pusat

“Karena kalau itu hanya di bebankan kepada Pemkot Surabaya tentunya sangat membebani keuangan kita,” ucap Arif Fathoni.

Lebih baik kemudian, upaya tracing itu dilakukan atau dialihkan kepada warga surabaya, sehingga kita bisa meminalisir dampak sebaran Covid – 19 yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Surabaya. tetapi, upaya melibatkan interaksi antar daerah itu kemudian jangan dihilangkan

Artinya, ketika Pemkot berwacana menghentikan itu, lalu kemudian Pemerintah Provinsi dan Pusat tidak, inikan upaya kita bersama tujuannya swab antigen upaya untuk mendeteksi apakah tubuh kita terpapar covid -19 apa tidak sehingga penanganan menjadi sangat baik .” terang Arif Fathoni.

Lebih lanjut, Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan diskriminasi atau apa pun, makanya saya sejak awal meminalisir ketegangan antar daerah sebaiknya peranan ini diambil oleh Pemerintah Pusat atau Pemprov.

“Upaya kewajiban swap sebenarnya dalam surat edaran Walikota sudah jelas bahwa orang luar dari Surabaya yang mau masuk ke Surabaya harus menujukan hasil Rapid minimal tiga hari sekali.” Ujar dia, Senin sore ( 21/ 06/2021).

Ketika ini berkaitan dengan perbatasan antar wilayah Surabaya dan Bangkalan atau Surabaya dengan Sidoarjo atau juga Surabaya dan Gresik, upaya itu jangan dibebankan oleh kabupaten kota.

Tetapi harus diambil alih Pemerintah Pusat atau Provinsi, sebagaimana penanganan seperti di Kudus dan saat ini sudah diambil alih Pemerintahan Pusat.” ujarnya

Kalau ini, di bebankan oleh Pemkot tentu berat dimasa sektor pendapatan pajak dan retribusi jauh menurun sesuai target yang dicanangkan.

Dia mengatakan, kalau kemudian peran Surabaya yang selama ini dilakukan Surabaya diambil oleh Provinsi, maka Pemkot Surabaya bisa mengalahkan tracing bisa melakukan swab itu di Kelurahan kelurahan di kota Surabaya Sehingga Pemkot bisa maksimal menangani.” tutup arif Fathoni.

And

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here