Muhammad Saifuddin: Pemangkasan Anggaran Jangan Ganggu Program Pro-Rakyat

Anggota DPRD Surabaya dari Komisi A, Muhammad Saifuddin
Anggota DPRD Surabaya dari Komisi A, Muhammad Saifuddin

SURABAYA,KABARHIT.COM - Anggota DPRD Surabaya dari Komisi A, Muhammad Saifuddin, memberikan apresiasi atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Saifuddin, inpres tersebut merupakan langkah positif yang perlu segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh Gubernur dan Walikota, agar dapat memberikan dampak signifikan bagi efisiensi anggaran.

"Sebagai bentuk tindak lanjut dari inpres yang sudah keluar, saya menekankan agar gubernur dan walikota melaksanakan kebijakan ini dengan cepat. Efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, seperti acara ulang tahun dan perayaan lainnya," ujar Saifuddin, Kamis, (30/01/2025)

Namun, dia menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan kebijakan efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini tidak boleh menghambat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti rumah layak huni bagi warga miskin.

"Selain kegiatan seremonial, kami juga mendukung pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas yang tidak substansial. Jika perjalanan dinas tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, maka sebaiknya dikurangi bahkan ditiadakan," terang legislator dari Partai Demokrat

Saifuddin juga menambahkan, penting bagi pemerintah daerah untuk menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Meski demikian, dia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak boleh merusak program-program yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Terkait dengan penyesuaian belanja APBD 2025, Saifuddin mengatakan bahwa setelah diterbitkannya Inpres No 1 Tahun 2025, seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD, akan berupaya untuk membahas perubahan APBD sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

"Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa perubahan APBD 2025 sejalan dengan instruksi presiden, dan kita akan memikirkan bersama bagaimana menyusun anggaran yang lebih efisien dan tetap memprioritaskan kebutuhan rakyat," pungkasnya.

 

Editor : Deni