MOJOKERTO, KABARHIT.COM — DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mojokerto tanpa ragu menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto Yachya Sulthoni, menilai sistem pilkada langsung saat ini terlalu mahal, penuh transaksi, dan rawan konflik sosial.
Baca juga: Sambut Tahun Baru 2026, Jairi DPRD Jatim Ajak Warga Rayakan Sederhana dan Utamakan Keluarga
“Pilkada langsung sudah menjadi beban politik dan sosial. Biaya tinggi, konflik horizontal, dan politik transaksional terus berulang. Usulan Pak Bahlil adalah jalan keluar yang rasional dan konstitusional,” tegas Yachya melalui keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).
Menurut Yachya, narasi bahwa pilkada melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi harus dihentikan. Demokrasi, kata dia, tidak hanya soal pencoblosan langsung, tetapi soal hasil kepemimpinan yang efektif dan berpihak pada rakyat.
Baca juga: Reses di Bojonegoro, Freddy Poernomo Sorot Darurat Pendidikan: Bullying hingga Judol
“DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung. Kalau prosesnya transparan dan akuntabel, legitimasi kepala daerah tetap kuat. Yang gagal selama ini bukan rakyatnya, tapi sistem yang terlalu mahal,” imbuh pria juga jabat Wakabid Media dan Informasi Publik DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto.
Ketua AMPI Mojokerto menilai negara tidak boleh terus-menerus terjebak pada romantisme demokrasi prosedural, sementara kualitas pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat justru tertinggal.
Baca juga: HUT ke-61 Golkar Dirayakan di Sidoarjo dengan Acara Religi dan Hiburan Rakyat
"Kami siap berada di barisan depan untuk mengawal wacana ini, agar dibahas secara serius, terbuka, dan berani demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat," pungkasnya.
Editor : Ipl