SURABAYA,KABARHIT.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggarisbawahi urgensi penjaminan mutu belanja daerah, distribusi pembangunan yang merata, serta orientasi alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan publik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan (Bang Jo), dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.
Menurut Pandangan Akhir Fraksi PKS yang diutarakan oleh Bang Jo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dipandang semata-mata sebagai dokumen administratif yang menyajikan angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan harus dipahami sebagai instrumen kebijakan publik strategis yang berfungsi mewujudkan keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut pandangan tersebut, setiap rupiah anggaran daerah wajib dipertanggungjawabkan tidak semata-mata berlandaskan aspek legalitas dan tingkat penyerapan, melainkan juga harus dibuktikan melalui manfaat riil yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
Menurut Bang Jo, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seharusnya hanya dievaluasi berdasarkan tingkat penyerapan dana semata, melainkan lebih pada sejauh mana anggaran tersebut efektif menuntaskan permasalahan masyarakat serta memberikan dampak riil bagi warga Surabaya.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi.
Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan sekitar 22,28 persen dalam RAPBD 2027.Namun, Bang Jo mengingatkan bahwa pemenuhan persentase tersebut harus sesuai ketentuan hukum dan metodologi penghitungan yang berlaku.
Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan secara transparan komponen belanja pendidikan yang tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk program, kegiatan, dan kontribusinya terhadap fungsi pendidikan.
Kita tidak boleh terjebak pada obsesi mengejar target sebesar 20 persen tanpa memastikan keakuratan metodologi perhitungan serta validitas hasil yang dicapai. Pengeluaran belanja wajib (mandatory spending) harus selalu diimbangi dengan tuntutan atas hasil yang terukur dan terjamin (mandatory outcome).Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan wajib ditransformasikan secara nyata ke dalam penurunan tingkat anak yang putus sekolah, peningkatan substansial mutu pembelajaran, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sebagaimana ditegaskan olehnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan urgensi perlindungan bagi lapisan masyarakat miskin dan rentan.
Meskipun persentase kemiskinan di Kota Surabaya telah mengalami penurunan hingga 3,56 persen pada Maret 2025, realitas di lapangan masih mengindikasikan adanya sekitar 105.000 penduduk yang tetap berada dalam garis kemiskinan.Kondisi ini menuntut adanya intervensi serta jaminan perlindungan yang berkelanjutan guna memastikan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut.
Bang Jo meminta pemerintah memperkuat validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melibatkan unsur masyarakat dalam proses pemutakhiran data, serta menyediakan mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi warga yang merasa belum terakomodasi.
Di luar inisiatif bantuan sosial, Fraksi PKS memperjuangkan perluasan cakupan perlindungan dalam ranah jaminan kesehatan serta jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan penekanan khusus bagi para pekerja informal dan kelompok pekerja yang rentan, dalam koridor kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah.
Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS meminta agar kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan UMKM lokal.
"Investasi yang berkualitas harus mampu membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan perlindungan kepada pekerja, dan melibatkan pelaku UMKM.
Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka, tetapi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujarnya.
Fraksi PKS mendemonstrasikan komitmennya yang signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur serta upaya pemerataan kualitas lingkungan permukiman.
Intervensi strategis terhadap mitigasi banjir, rehabilitasi sistem drainase, optimalisasi jalan lingkungan, penyediaan sanitasi, jaminan akses air bersih, serta peningkatan mutu hunian, seyogianya disusun secara proporsional dengan mengacu pada kebutuhan riil serta tingkat kerentanan wilayah yang berlaku.
Lebih jauh, Fraksi PKS mengutarakan serangkaian catatan strategis yang diarahkan kepada perangkat daerah, mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta instansi yang menaungi sektor kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Perhatian juga diberikan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya.
Fraksi PKS meminta agar pengelolaan RSUD tetap mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, akses yang berkeadilan, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
Selain hal tersebut, Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk bersikap sangat hati-hati dalam mengelola pembiayaan daerah, terutama terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun yang tertuang dalam bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
Menurut pandangan Bang Jo, setiap skema pinjaman wajib diiringi dengan transparansi yang komprehensif yang menguraikan secara rinci alokasi penggunaan dana, kapasitas likuiditas untuk melunasi kewajiban, implikasi beban fiskal dalam jangka panjang, serta dampak positif bagi aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Harus diwaspadai agar inisiatif pembangunan yang digulirkan saat ini tidak justru memberatkan kapasitas fiskal serta menurunkan kualitas pelayanan publik di masa depan. Oleh karena itu, setiap formulasi kebijakan pembiayaan harus disikapi dengan perhitungan yang cermat dan transparansi yang mutlak, demikian paparannya.
Di penutup pembicaraan fraksi tersebut, Bang Jo menegaskan bahwa kewenangan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dianggap selesai semata-mata setelah Peraturan Daerah disahkan; melainkan, mekanisme pengawasan yang komprehensif tetap harus dijalankan secara berkelanjutan guna memastikan kepatutan pelaksanaan anggaran, efektivitas kualitas belanja, serta tercapainya target-target strategis pembangunan.
Fraksi PKS mendorong adanya evaluasi kinerja secara berkala, keterbukaan informasi anggaran, serta pelaporan capaian program yang dapat diawasi bersama oleh DPRD dan masyarakat.
Tolok ukur keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027 terletak pada sejauh mana anak-anak Surabaya dapat lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau, keluarga prasejahtera mendapatkan perlindungan yang memadai, generasi muda mendapatkan pekerjaan yang layak, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Selain itu, progres pembangunan tersebut harus mampu menjangkau seluruh pelosok kampung di wilayah Kota Surabaya.Demikianlah penegasan yang disampaikan oleh Bang Jo.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menaruh aspirasi agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2027 berfungsi sebagai landasan strategis pembangunan yang tidak sekadar mengakselerasi kemajuan metropolitan tersebut, melainkan juga mampu mewujudkan keadilan distributif, kesetaraan, serta peningkatan taraf kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat Surabaya.
Editor : Tri Karyono
