SURABAYA, KABARHIT.COM – Gelombang protes mendatangi Gedung DPRD Kota Surabaya pada Senin (15/6/2026). Kurang lebih 400 aktivis dari aliansi Cipayung Plus Surabaya—yang terdiri dari HMI, GMNI, IMM, dan GMKI—menggelar aksi demonstrasi demi mengkritisi kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin menyulitkan rakyat kecil.
Menurut Muhammad Alakil Mullazam selaku Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, pergerakan ini lahir dari hasil analisis mendalam terhadap penderitaan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menilai merosotnya nilai tukar rupiah serta naiknya harga BBM nonsubsidi (seperti Pertamax) menjadi pemicu utama terjadinya inflasi di tingkat daerah.
Baca juga: Data Lengkap Tukar Guling 14,5 Ha Royal Residence: Ini Tuntutan Warga Sumur Welut
"Dampak dari situasi ekonomi ini sangat terasa bagi driver ojek online, pelaku UMKM, hingga para ibu rumah tangga. Hidup mereka kian terjepit akibat tingginya tarif pajak dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kami menuntut adanya transparansi dalam anggaran negara serta perampingan struktur kabinet di pemerintahan pusat," ujar Alakil.
Selain permasalahan energi dan ekonomi, ada lima poin tuntutan penting yang dibawa oleh aliansi mahasiswa. Salah satu isu lokal yang dikritik keras adalah dugaan adanya praktik transaksional terkait proyek dan karut-marut pengelolaan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya dan Jawa Timur agar tepat sasaran. Di samping itu, mereka juga menuntut pembatalan UU Polri karena dikhawatirkan dapat mencampuri ranah sipil.
Perwakilan pimpinan dewan bersama Ketua dan jajaran Komisi A DPRD Surabaya langsung menemui massa untuk menyerap aspirasi tersebut. Pihak legislatif mengapresiasi kontrol sosial dari para mahasiswa dan bersedia menandatangani nota kesepakatan di atas mobil demonstran.
Meski begitu, DPRD Surabaya memberikan catatan bahwa sebagian besar tuntutan krusial yang diajukanseperti regulasi undang-undang dan kebijakan energimerupakan domain dari pemerintah pusat.
Baca juga: Harga Pertamax Surabaya Naik Rp16.250, DPRD Surabaya Minta Stok Pertalite Aman
"Semua tuntutan ini telah kami tampung dan akan segera dikoordinasikan dengan pimpinan dewan untuk diteruskan ke DPR RI," ungkap salah satu perwakilan pimpinan DPRD Surabaya.
Menanggapi fluktuasi harga Pertamax, pihak dewan menyebutkan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengikuti dinamika pasar internasional, namun negara tetap berkomitmen menjaga subsidi untuk Solar dan Pertalite. Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPRD setuju perlunya pembenahan sistem pelaksanaan di lapangan, tetapi menolak jika program tersebut harus dihentikan.
"Mengenai MBG, kami sepakat tata kelolanya harus dievaluasi total agar tidak ada celah kecurangan. Namun, kami tidak setuju jika harus ada moratorium (penghentian sementara), sebab program ini merupakan visi-misi Presiden yang mesti tetap berjalan sembari menyempurnakan sistemnya," jelasnya.
Baca juga: Bang Jo : Anak Elyon ADHD Harus Diselamatkan, Sekolah Wajib Bina
Massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri secara kondusif setelah penandatanganan nota komitmen selesai dilakukan. Kendati demikian, aliansi Cipayung Plus menegaskan tidak akan tinggal diam dan memberikan tenggat waktu selama dua minggu bagi DPRD Surabaya untuk menunjukkan langkah konkret.
"Kami memberikan waktu 14 hari bagi dewan untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Jika dalam waktu dua pekan belum ada progres nyata, kami pastikan akan kembali berdemonstrasi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar," tutup Alakil.
Alt Foto : Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai dialog lesehan dengan mahasiswa Cipayung Plus dan aparat Polrestabes saat aksi demo di depan Gedung DPRD Surabaya 15 Juni 2026 tuntut MBG Pertamax
Editor : Deni