SURABAYA, KABARHIT.COM – Jumlah pengajuan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Surabaya masih jauh melebihi kapasitas pemerintah. Data terbaru menunjukkan 7.906 usulan masuk, sementara target perbaikan tahun 2026 hanya 3.792 unit.
Angka ini menegaskan bahwa kebutuhan bantuan perumahan warga masih jauh lebih besar dibanding kemampuan Pemkot Surabaya memperbaiki rumah setiap tahunnya.
Baca juga: Eri Cahyadi Tinjau Eks Hi-Tech Mall, 5 Juli Ada Denny Caknan Gratis di SUBEC
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyebut ribuan usulan itu berasal dari laporan RT/RW, aspirasi anggota dewan, serta aduan warga yang masuk ke Pemkot Surabaya.
“Semuanya masih harus melewati proses verifikasi sebelum resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan,” ujar Eri, Rabu (1/7/2026).
Eri menyebut Program Dandan Omah berjalan cukup baik sejak 2021. Rata-rata 2.000 rumah diperbaiki tiap tahun.
“Tahun ini target naik jadi 3.792 unit. Rinciannya 2.240 rumah dari APBD Kota, sisanya lewat kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga zakat, filantropi, dan CSR perusahaan,” jelas Eri.
Jika target tercapai, antrean rutilahu diprediksi turun ke sekitar 4.114 unit. Namun jumlah itu bisa berubah tiap tahun karena usulan baru terus masuk atau ada rumah yang rusak akibat berbagai faktor.
Karena itu Komisi C mendorong Pemkot memperluas kerja sama dengan pusat, provinsi, lembaga filantropi, dan swasta untuk menambah kapasitas perbaikan.
“Kalau APBD 2027 bisa alokasikan 2.500 unit, sisanya dipenuhi lewat kolaborasi. Ini bakal percepat penyelesaian antrean,” katanya.
Eri juga mengungkap masih ada kendala administrasi, khususnya rumah di lahan bersengketa atau kepemilikan tidak jelas.
Baca juga: Eri Cahyadi Ultimatum: Nggak Punya Izin Usaha di Pemukiman? Siap-Siap Ditutup
“Ada rumah yang sebenarnya siap diperbaiki, material hampir dikirim, tapi prosesnya tertahan karena lahan masih sengketa keluarga dan harus mediasi dulu,” terangnya.
Selain kolaborasi, DPRD akan mendorong kenaikan alokasi anggaran rutilahu bertahap. Efisiensi juga dilakukan lewat skema kontrak tunggal pengadaan material agar biaya turun dan jumlah rumah yang diperbaiki bisa lebih banyak.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPRKPP Surabaya Iman menegaskan tidak semua 7.906 usulan bisa langsung dikerjakan. Pemkot masih update dan verifikasi data agar bantuan tepat sasaran.
Proses verifikasi mencakup status sosial ekonomi, kondisi rumah dan lahan, tingkat kerusakan bangunan, serta memastikan rumah benar-benar ditempati dan tidak bersengketa.
Kita pastikan bantuan diberikan ke warga yang memenuhi kriteria dan memang prioritas untuk diperbaiki,” kata Iman.
Antrean panjang dipengaruhi tingginya permintaan perbaikan, kebutuhan verifikasi ulang usulan lama, dan keterbatasan anggaran tiap tahun.
untuk mempercepat, DPRKPP update data, percepat survei lapangan, tentukan prioritas berdasar tingkat kerusakan dan kondisi sosial ekonomi, serta gandeng BAZNAS, ormas, CSR perusahaan, dan elemen masyarakat.
Iman belum bisa menyebut total anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan seluruh antrean rutilahu, karena bantuan per rumah berbeda tergantung hasil survei.
“Program rutilahu ini sifatnya stimulus. Kebutuhan tiap rumah beda-beda, jadi kebutuhan anggarannya baru bisa dihitung setelah semua data terverifikasi berdasar tingkat kerusakan,” pungkas Iman.
Editor : Deni