SURABAYA. KABARHIT.COM – Pembongkaran kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Embong Blimbing oleh Satpol PP Kota Surabaya masih menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari legalitas lokasi berjualan, keberadaan saluran air, hingga dasar hukum penertiban kini menjadi sorotan setelah pedagang mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama perwakilan pedagang PKL Embong Blimbing, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machfud, untuk mendengarkan aspirasi pedagang sekaligus menelusuri persoalan di balik pembongkaran yang berlangsung sekitar 18 hari sebelumnya.
Dalam audiensi tersebut, pendamping PKL Embong Blimbing, Roby, mengungkapkan bahwa pedagang memiliki dasar legalitas berupa Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 tentang penetapan lokasi PKL di sejumlah kawasan.
Menurutnya, Embong Blimbing termasuk lokasi yang tercantum dalam keputusan tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar penertiban.
"PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?" ungkap Roby.
Selain persoalan legalitas, Roby juga menyoroti tudingan bahwa lapak pedagang berdiri di atas saluran air yang merupakan aset pemerintah. Ia mengaku pernah mengajak pihak kecamatan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Berdasarkan hasil pengecekan yang disampaikan Roby, lapak PKL disebut tidak berdiri di atas saluran kampung karena saluran tersebut memiliki jalur tersendiri.
"Hasil pengecekan bersama saat itu menunjukkan bahwa PKL tidak berdiri di atas saluran kampung. Saluran kampung memiliki jalur tersendiri. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pemerintah menyatakan lokasi tersebut berada di atas saluran atau tanah aset pemerintah," jelasnya.
Roby juga meminta persoalan tersebut dikaji dari sisi hukum, terutama terkait asas nonretroaktif atau larangan pemberlakuan surut suatu peraturan. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Meski demikian, pihak pedagang mengaku tidak ingin terus memperdebatkan pembongkaran yang sudah terjadi. Mereka lebih berharap mendapatkan kesempatan untuk kembali berjualan di lokasi semula.
Dari sekitar 35 pedagang yang terdampak, hanya enam orang yang menerima tawaran relokasi. Empat pedagang bersedia menempati lokasi yang disediakan pemerintah, sedangkan dua lainnya memilih mencari tempat berjualan secara mandiri.
"Pedagang ini sudah puluhan tahun membangun pelanggan, relasi, dan mempertahankan identitas usahanya. Relokasi bukan sekadar memindahkan lapak. Ada hubungan dengan pelanggan dan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun," katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machfud, menyatakan belum bisa mengambil kesimpulan sebelum mendengarkan penjelasan seluruh pihak yang berkaitan dengan penertiban.
Komisi B berencana memanggil pihak kelurahan, kecamatan, Pemkot Surabaya, pengurus RW, serta instansi terkait untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan tersebut.
"Kami ingin mendengarkan semua pihak terlebih dahulu. Setelah ini, kami akan mengundang lurah, camat, Pemkot, pihak RW, dan seluruh pihak yang terkait dengan PKL ini. Kami ingin mengetahui apa persoalannya, bagaimana keinginan pemerintah kota, serta solusi yang bisa diberikan," tegas Machfud.
Machfud turut menyoroti keberadaan saluran air yang menjadi salah satu alasan penertiban. Menurutnya, klaim mengenai adanya saluran, termasuk dugaan saluran peninggalan zaman Belanda, harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung.
"Katanya PKL tidak boleh berdiri di atas saluran. Sekarang kita juga perlu mengetahui secara pasti, sebelum dibongkar apakah memang ada saluran di situ, di mana letaknya, dan bagaimana kondisinya. Semua harus kita cek," ujarnya.
Komisi B juga akan meminta Bagian Hukum Pemkot Surabaya mengkaji status Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 setelah terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2020.
Machfud menyebut sejumlah kawasan lain, seperti Kepanjen dan Genteng, juga perlu ditelusuri untuk memastikan status legalitas serta konsistensi penerapan kebijakan penataan PKL.
"Kami akan diskusikan dengan Bagian Hukum. Apakah SK tahun 1991 itu masih berlaku? Kalau tidak berlaku, mengapa masih menjadi dasar di beberapa lokasi? Sebaliknya, kalau masih berlaku, mengapa ada lokasi yang dibongkar? Ini yang harus diperjelas," tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Embong Blimbing bersama pihak-pihak terkait. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memastikan status lahan, keberadaan saluran air, serta dasar hukum pembongkaran.
Persoalan PKL Embong Blimbing kini tidak hanya menyangkut penertiban lapak, tetapi juga kepastian hukum atas lokasi berjualan dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. DPRD Surabaya berharap penelusuran tersebut dapat menghasilkan solusi yang memberikan kejelasan bagi semua pihak, termasuk pedagang yang ingin kembali menjalankan usahanya.
Editor : Tri Karyono