Polemik PKL Embong Blimbing Surabaya, DPRD Bedah Legalitas

Hearing Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama perwakilan Pemkot Surabaya membahas polemik penggusuran dan legalitas PKL di kawasan Jalan Embong Blimbing.
Hearing Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama perwakilan Pemkot Surabaya membahas polemik penggusuran dan legalitas PKL di kawasan Jalan Embong Blimbing.

SURABAYA, KABARHIT.COM  – Polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya, belum menemukan titik terang. Komisi B DPRD Kota Surabaya kini mulai mengurai persoalan tersebut dengan menelusuri status hukum lokasi, legalitas pedagang, hingga dasar regulasi yang digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan penataan.

Pembahasan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) lanjutan yang digelar Rabu (18/11/2026). Komisi B menghadirkan perwakilan Bagian Hukum dan Kerjasama (Bakumkarsa) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif.

Persoalan Embong Blimbing ternyata tidak sekadar menyangkut boleh atau tidaknya PKL berjualan di trotoar dan ruang publik. Lebih jauh, terdapat pertanyaan mengenai status hukum kawasan tersebut, keberadaan keputusan wali kota terdahulu, serta konsistensi Pemkot Surabaya dalam menerapkan aturan penataan PKL.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai polemik tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membandingkan keberadaan PKL di satu kawasan dengan kawasan lainnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu menerbitkan kebijakan tertulis yang secara tegas menetapkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan. Langkah itu dinilai penting agar tidak muncul perdebatan berulang akibat ketidakjelasan aturan.

"Permasalahan ini sebenarnya bukan hanya persoalan lokasi. Ada persoalan lain yang perlu ditelusuri. Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus-menerus muncul perdebatan dan saling membandingkan antarlokasi," ujarnya.

Budi mengingatkan, ketidakjelasan kebijakan berpotensi memicu persoalan serupa di kemudian hari. Karena itu, diperlukan pedoman yang tegas agar pedagang maupun masyarakat memahami batasan serta kepastian hukum dalam memanfaatkan ruang publik.

Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara legislatif dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, pembahasan mengenai wisata kuliner harus memiliki definisi dan konsep yang jelas, termasuk fasilitas pendukung serta pengaturan aktivitas perdagangan.

Ia menilai keberadaan PKL yang telah berlangsung lama tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembinaan dan penataan pemerintah. Namun, perlu dipastikan apakah kawasan Embong Blimbing memang ditetapkan sebagai destinasi wisata kuliner atau hanya menjadi lokasi aktivitas perdagangan.

Intinya, kesamaan persepsi harus dibangun terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah penataan. Kejelasan konsep dan dasar kebijakan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Dari pihak Pemkot Surabaya, Firly selaku juru bicara Bakumkarsa menjelaskan bahwa terdapat sejumlah regulasi yang harus menjadi pertimbangan dalam menilai pemanfaatan ruang publik.

Salah satunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Menurut Firly, aturan tersebut masih berlaku dan memungkinkan pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki untuk kegiatan tertentu dengan mempertimbangkan jenis aktivitas, waktu, jumlah pengguna, serta persyaratan teknis yang berlaku.

"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku," jelasnya.

Penjelasan tersebut menjadi perhatian karena trotoar pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Meski demikian, regulasi juga mengatur kemungkinan pemanfaatannya dalam kondisi dan persyaratan tertentu.

Di sisi lain, persoalan legalitas PKL Embong Blimbing sebelumnya telah disampaikan pendamping pedagang, Roby, dalam hearing pada Senin (16/11/2026).

Ia menyebut keberadaan pedagang di kawasan tersebut memiliki landasan hukum berupa Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 tentang penetapan lokasi PKL di sejumlah kawasan Surabaya.

"PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?" ungkap Roby.

Pernyataan tersebut memunculkan persoalan hukum yang perlu dijawab secara terbuka oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya menyangkut hubungan antara keputusan wali kota tahun 1991 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi salah satu dasar penataan PKL.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 masih berlaku, telah mengalami perubahan, atau sudah tidak dapat dijadikan landasan aktivitas perdagangan di kawasan Embong Blimbing.

Kepastian tersebut penting agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan tafsir berbeda antara pemerintah dan para pedagang.

Komisi B DPRD Surabaya kini dihadapkan pada persoalan yang lebih luas daripada sekadar penertiban PKL. Status hukum lokasi, transparansi kebijakan, serta perlindungan fungsi fasilitas umum harus menjadi satu kesatuan dalam penyelesaian polemik tersebut.

Penataan kota memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik. Namun, langkah tersebut juga harus disertai kejelasan regulasi dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, penyelesaian polemik Embong Blimbing tidak semestinya berhenti pada tindakan penggusuran. Pemkot Surabaya perlu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum dan kebijakan yang diterapkan agar tidak menyisakan ketidakpastian bagi pedagang maupun masyarakat.

Editor : Tri Karyono

OPINI   

Mandat Itu Berasal dari Kami, Rakyat

KABARHIT.COM - Saya adalah satu dari 96.214.691 pemilih yang memberikan suara sah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden…