SURABAYA. KABARHIT.COM – DPRD Surabaya resmi mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan dimulai lewat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (6/7/2026). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hadir langsung menyampaikan penjelasan Raperda LPJ APBD 2025.
Baca juga: Faridz Afif Terima SK Ketua DPC PKB Surabaya, Siap Dievaluasi Jika Gagal Tambah Kursi
Rapat dipimpin Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri. Turut hadir Sekda Kota Surabaya, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, dan 40 anggota dewan.
Syaifuddin Zuhri bilang, agenda ini tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah. Fokusnya mengupas laporan keuangan Pemkot Surabaya selama 2025.
"Agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," ujar Syaifuddin.
*SiLPA Surabaya 516 Miliar Jadi Sorotan*
Dalam paparannya, Eri Cahyadi beberkan data keuangan 2025. Realisasi pendapatan daerah tembus Rp10,634 triliun. Sementara belanja daerah tercatat Rp10,550 triliun.
Dari selisih itu ditambah pembiayaan neto, Pemkot Surabaya membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA sebesar Rp516,896 miliar.
Angka SiLPA 516 miliar ini langsung jadi sorotan anggota dewan. Banyak yang tanya kemana aja uangnya.
Eri langsung buka suara. Menurutnya, SiLPA besar bukan berarti anggaran mangkrak.
Baca juga: Cak Eri: Wali Kota se-Indonesia Siap Kawal Program Prabowo, PAD Surabaya Bisa Naik Rp400 Miliar
"SiLPA itu wajib ada. Digunakan untuk membayar listrik, kebutuhan operasional, pembayaran air, rumah pompa, gaji pegawai, hingga kebutuhan pokok pemerintahan sebelum pendapatan daerah mulai masuk pada awal tahun," tegas Eri.
Ia jelaskan, PAD Surabaya nggak masuk rata tiap bulan. Contohnya PBB baru jatuh tempo Juli. Makanya Pemkot wajib jaga saldo kas.
"Alhamdulillah, realisasi PAD setiap bulan mencapai sekitar 98 persen dari target evaluasi," katanya.
*Aset Pemkot Surabaya Tembus 67 Triliun*
Selain SiLPA, Eri juga lapor posisi neraca Pemkot per 31 Desember 2025. Total aset daerah mencapai Rp67,138 triliun.
Baca juga: Antrean Rutilahu Surabaya Tembus 7.906 Rumah, Target 2026 Naik 3.792 Unit
Kewajiban tercatat Rp656,89 miliar. Sementara ekuitasnya Rp66,481 triliun.
Ia juga sampaikan laporan operasional Rp7,681 triliun, laporan perubahan ekuitas, arus kas, sampai catatan laporan keuangan yang sudah diaudit BPK.
Usai penjelasan, Syaifuddin Zuhri nyatakan dokumen resmi sudah diterima DPRD. Tahap selanjutnya dibahas fraksi-fraksi.
Keputusan final LPJ APBD 2025 akan diputuskan di rapat paripurna Rabu (8/7).
Editor : Deni