SURABAYA, KABARHIT.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta tetap menjalankan program pelayanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. Pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dinilai tetap harus menjadi perhatian.
Dalam kondisi tersebut, DPRD dan Pemkot Surabaya didorong duduk bersama untuk menentukan program yang menjadi prioritas. Sebab, keterbatasan anggaran membuat seluruh program tidak bisa dijalankan secara maksimal dalam waktu bersamaan.
Baca juga: RAPBD-P Surabaya Naik Rp114 Miliar, DPRD Ingatkan Anggaran Harus Berdampak
“Surabaya tidak boleh mundur sama sekali. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni itu harus tetap berjalan, meskipun ada keterbatasan,” kata Eri Cahyadi usai dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD 2027, Senin (28/9/2026)
Menurutnya, APBD hanya berfungsi sebagai pemantik sehingga tidak mungkin seluruh kebutuhan masyarakat ditanggung sepenuhnya oleh anggaran daerah. Salah satunya kebutuhan perbaikan RTLH yang diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar jika seluruh rumah yang membutuhkan diperbaiki.
“Kalau kami memegang semua, ya enggak cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan perbaikan semua,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah perlu menentukan skala prioritas secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami program mana yang harus didahulukan ketika kemampuan fiskal sedang terbatas.
“Kita harus bisa mengatakan ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka rumah tidak layak huni yang dibangun berapa sehingga tidak ada prasangka. Sehingga tidak ada pengurangan. Tapi kita harus memilih,” ungkapnya.
Selain program, persoalan sasaran penerima bantuan juga menjadi perhatian. Ia menilai pemerintah perlu membedakan warga yang secara administratif memiliki KTP Surabaya dengan warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya.
Hal tersebut menjadi penting karena terdapat warga yang masih ber-KTP Surabaya, tetapi telah tinggal dan bekerja di luar daerah, seperti Gresik.
“Ada warga Surabaya yang dia itu tinggal di Surabaya membutuhkan bantuan. Tapi ada warga Surabaya yang KTP Surabaya tapi sudah tinggal di Gresik karena kantornya di Gresik, bekerjanya di Gresik. Ini yang mana yang kita berikan?” katanya.
Menurutnya, dalam kondisi anggaran terbatas, bantuan seharusnya diprioritaskan kepada warga yang benar-benar berdomisili di Surabaya.
“Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya. Ini pilihan. Tapi harus kita ambil. Kalau tidak, uang kita tidak cukup,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akses anak terhadap sekolah. Salah satunya penggunaan Kartu Keluarga (KK) oleh warga yang bukan merupakan keluarga inti di suatu wilayah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat anak yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut justru kehilangan kesempatan untuk masuk sekolah di lingkungannya.
“Banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa masuk karena mereka tersisih atau terpinggirkan atau tereliminasi. Karena KK yang masuk, yang tinggal di situ tapi bukan keluarga inti,” paparnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dibuka secara transparan agar kesempatan warga yang benar-benar berdomisili di wilayah tersebut tidak hilang akibat persoalan administrasi.
“Berarti anak yang asli yang tinggal di sana dia tereliminasi. Kesempatan di kampung sebelahnya tereliminasi. Lebih jauh lagi di kampung-kampung sebelahnya tereliminasi karena titipan ada yang KK,” sambungnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Pecat Oknum Satpol PP Diduga Terlibat Pungli Rekrutmen
Ia mengakui, kebijakan untuk memprioritaskan warga yang benar-benar tinggal di Surabaya bukan keputusan mudah. Namun, pilihan tersebut dinilai perlu dilakukan agar keterbatasan anggaran tidak membuat pelayanan dasar berhenti.
“Maka kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya dan semoga itu bisa lebih manfaat. Karena keterbatasan fiskal dan lain-lain ini maka kita tidak boleh berhenti,” jelasnya.
Di sisi lain, masyarakat juga didorong ikut menentukan prioritas penerima bantuan. Ia berharap penentuan sasaran tidak hanya mengandalkan klasifikasi data atau desil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata warga di lingkungan masing-masing.
“Kita akan menentukan bukan lagi desil, tapi kita tentukan prioritas. Yang menentukan adalah warga itu sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, warga di tingkat lingkungan lebih mengetahui kondisi tetangganya. Misalnya, masyarakat dapat mengetahui apabila seseorang sebenarnya telah memiliki kendaraan atau kondisi ekonomi yang relatif lebih baik.
“Biar mereka tahu, oh ini sudah punya kendaraan empat, enggak usah disik iki, Bu. Nomor papat ae. Itu biarkan warga,” katanya.
Ia menilai pelibatan warga diperlukan agar keputusan pemerintah tidak semata-mata bergantung pada data administratif maupun perhitungan desil dari BPS.
“Kalau yang menentukan kita sendiri tanpa melibatkan warga, apalagi ada perhitungan desil dari BPS, maka warga ini akan terombang-ambingkan. Kasihan,” tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dan saling menguatkan dalam menghadapi kondisi fiskal yang terbatas.
Baca juga: Eri Cahyadi Ajak Kader PKK Teladani Akhlak Rasulullah SAW
Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya juga melakukan efisiensi terhadap penggunaan kendaraan dinas. Kendaraan yang dimiliki pemerintah kota telah dilelang, meski masih ada sebagian yang belum terjual.
“Jadi mobil yang kita punya itu sudah kita lelang semuanya, tapi ada yang belum laku,” jelasnya.
Ke depan, kendaraan yang membutuhkan bahan bakar seperti solar dan bensin akan dikurangi. Kendaraan listrik akan digunakan untuk kebutuhan tertentu, termasuk kendaraan yang diperuntukkan bagi kepala dinas.
“Yang memegang nanti pun juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” katanya.
Sementara itu, kendaraan operasional tetap disiapkan untuk perangkat daerah yang memang membutuhkan kendaraan khusus dalam menjalankan tugasnya, seperti Satpol PP maupun kendaraan truk yang digunakan untuk pekerjaan di lapangan.
“Kalau di dinas-dinas lainnya maka tidak ada lagi mobil operasional yang hanya untuk kepentingan yang tidak diperlukan. Tapi kalau ada dinas-dinas tertentu yang memang memerlukan seperti Satpol PP, setelah itu truk yang ada di Bina Marga itu yang kita berikan,” paparnya.
Ia menegaskan, evaluasi anggaran akan terus dilakukan bersama DPRD agar belanja pemerintah tetap terkendali dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kita melakukan evaluasi betul dengan DPRD sehingga anggaran-anggaran untuk kita akan jaga betul sehingga akan terasa betul untuk masyarakat. Karena ditekan seperti ini, fiskal seperti ini,” pungkasnya.
Editor : Tri Karyono