SURABAYA, KABARHIT.COM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap lebih rinci.
Hal itu dilakukan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Surabaya.
Baca juga: Fraksi PKS Soroti Pinjaman Rp1,3 Triliun dalam RAPBD Surabaya 2027
Jawaban Pemkot Surabaya disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto dalam rapat DPRD Surabaya, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah dengan agenda mendengarkan jawaban wali kota yang diwakili Sekda terhadap sejumlah catatan dan pertanyaan fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lilik mengungkapkan total RAPBD Surabaya 2027 mencapai Rp12.825.566.228.783. Anggaran tersebut terdiri atas belanja daerah sebesar Rp12.628.010.166.528 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp197.555.122.255.
Besarnya anggaran tersebut menjadi bagian yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan lebih lanjut, termasuk komposisi belanja daerah. Salah satunya menyangkut belanja pegawai yang dalam RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah.
“Belanja pegawai dalam RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini masih di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” kata Lilik.
Pemkot Surabaya juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada 2027 sebesar 5,84 persen. Menurut Lilik, proyeksi tersebut telah memperhitungkan berbagai risiko eksternal, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan harga energi global.
Di sisi lain, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya diarahkan melalui pemberian bantuan. Pemkot Surabaya menyebut terdapat dua pendekatan utama, yakni mengurangi beban masyarakat serta meningkatkan pendapatan.
Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Surabaya akan memperkuat pelatihan berbasis kompetensi dan praktik kerja vokasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan keterampilan masyarakat.
Baca juga: Pansus Jamsostek Surabaya Bahas Pekerja Rentan dan Magang
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya pada 2027 ditargetkan meningkat sebesar 2,57 persen. Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemanfaatan digitalisasi dan pemutakhiran data untuk mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam sektor pembangunan infrastruktur, Pemkot Surabaya masih memanfaatkan pembiayaan alternatif dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan jangka waktu hingga Desember 2029.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek infrastruktur prioritas, di antaranya pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, serta penanganan banjir.
Pada sektor pelayanan publik, Pemkot Surabaya juga menegaskan bahwa kota ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak 2022. Dengan capaian tersebut, warga yang memiliki KTP Surabaya dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa biaya sesuai ketentuan program yang berlaku.
Sementara di bidang pendidikan, Pemkot Surabaya menyatakan pentingnya pembangunan infrastruktur sekolah secara tepat sasaran. Hal itu mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri, penyediaan perlengkapan ruang kelas, serta penguatan pembangunan karakter peserta didik.
Baca juga: APBD 2027 Surabaya Dibayangi Tekanan Fiskal, Ini Prioritas Eri
Menutup rapat, Laila Mufidah menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD Surabaya 2027 selanjutnya akan dilanjutkan di tingkat komisi. Tahapan tersebut kemudian diteruskan dengan penyusunan dan finalisasi anggaran melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan finalisasi anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Laila.
Tahap akhir pembahasan RAPBD akan ditutup dengan rapat paripurna untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Surabaya.
Dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp12,82 triliun, pembahasan di tingkat komisi dan Banggar menjadi tahapan penting untuk mencermati kembali efektivitas setiap pos belanja, kemampuan pendapatan daerah, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat Surabaya.
Editor : Tri Karyono