SURABAYA, KABARHIT.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) sebagai kesempatan menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih ringan.
Melalui program tersebut, wajib pajak berkesempatan memperoleh keringanan sanksi administratif. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
Baca juga: DJP Jatim Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal dan Edukasi Pajak
Hingga Selasa (10/11/2026), Kanwil DJP Jawa Timur I telah menerima sebanyak 1.067 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh 398 wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa program PSA merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu meringankan beban keuangan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya.
“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujar Max saat Sosialisasi PSA Kanwil DJP Jawa Timur I, Rabu (4/11).
Program PSA berlaku secara nasional sejak 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari program ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: DJP Jatim-GP Ansor Perkuat Literasi dan Kepatuhan Pajak
Max menegaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pengurangan sanksi sesuai dengan ketentuan KEP-239/PJ/2026. Salah satu syarat utama adalah melunasi pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi pajak yang timbul.
Wajib Pajak juga harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mencantumkan alasan permohonan, serta menyampaikan jumlah sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
Selain itu, pemohon diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain pakta integritas, surat pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, serta bukti pembayaran sesuai ketentuan program.
Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak yang masih menempuh upaya hukum juga harus terlebih dahulu melakukan pencabutan terhadap upaya hukum tersebut sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut.
Baca juga: Bos Pabrik Rokok Surabaya Digelandang ke Kejari, Ngemplang PPN Rp1,8 Miliar
Selain mendorong pemanfaatan program PSA, Max mengingatkan wajib pajak agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan di DJP tidak dipungut biaya.
Apabila menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran dalam pelayanan perpajakan, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP.
Kanwil DJP Jawa Timur I berharap program PSA dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung iklim usaha yang lebih kondusif.
Editor : Tri Karyono