Pemprov Jatim Gandeng BI dan OJK, Siapkan Strategi Hadapi Natal dan Tahun Baru

Reporter : Deni Noel
Pemprov Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan OJK memperkuat sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta kelancaran layanan keuangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

SURABAYA, KABARHIT.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta menjamin kelancaran layanan keuangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Rabu (18/11/2026).

Baca juga: Di Leadership Update Forum #1, Wagub Emil Ajak Pemprov–Pemkab/Kota Perkuat Sinergi

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan terdapat sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Salah satu prioritasnya adalah memastikan kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Nataru.

Berdasarkan pemaparan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog hingga Pertamina, ketersediaan stok kebutuhan pokok di Jawa Timur dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Selain memastikan kecukupan pasokan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga agar tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.

"Seluruh kebutuhan dipastikan stoknya cukup, harga bisa terkendali dan terjangkau. Yang paling penting, distribusinya juga akan dikawal supaya semua bisa berjalan dengan baik," ungkap Adhy.

Ia menambahkan, koordinasi dan komunikasi lintas sektor akan terus diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila ditemukan kendala terkait distribusi maupun ketersediaan bahan pokok, seluruh pihak diharapkan segera berkoordinasi untuk mencari solusi bersama.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki mandat berbeda, tetapi mengusung visi yang sama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi ketiga tim tersebut perlu terus diperkuat karena masing-masing memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah.

TPID berperan menjaga stabilitas harga sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, TP2DD mendorong efisiensi melalui penguatan ekosistem digitalisasi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Baca juga: Soroti Cuaca Ekstrem dan Geopolitik, Puguh DPRD Apresiasi Inovasi SIKAP Pemprov Jatim

Adapun TPAKD berfokus memperluas akses keuangan daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memperoleh kesempatan mengakses layanan keuangan.

"Melalui stabilitas, digitalisasi yang semakin kuat, serta akses keuangan yang terus meningkat, tujuan akhirnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Ibrahim.

Ia berharap kolaborasi ketiga tim tersebut semakin solid sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ibrahim juga mengapresiasi dukungan media dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, memastikan sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap resilien dan siap melayani kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Ia menyampaikan, OJK bersama TPAKD berkomitmen menjaga ketahanan sektor jasa keuangan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan.

Baca juga: Peringati Isra Mikraj di Surabaya, Sekdaprov Adhy Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik 2026

Menurut Horas, jika TPID berfokus pada kelancaran distribusi barang dan jasa serta stabilisasi harga, sektor jasa keuangan berperan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan maupun tabungan tetap terpenuhi.

"Kami dari sektor keuangan menjamin kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Akses terhadap sistem pembiayaan maupun layanan tabungan selama periode libur Nataru hingga berakhirnya masa liburan akan tetap dilayani dengan baik oleh sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur," ujar Horas.

Ia menegaskan, kesiapan sektor jasa keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Melalui penguatan sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD, Pemprov Jatim bersama BI dan OJK berharap stabilitas ekonomi, percepatan digitalisasi, serta perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan.

Editor : Tri Karyono

PEMERINTAHAN
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru