SURABAYA, KABARHIT.COM – Konsep Green Democracy yang diusung Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin kembali jadi sorotan dunia. Gagasan itu mencuri perhatian saat Sultan tampil sebagai keynote speaker dalam Plenary Investment Forum pada rangkaian Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem, Brasil.
Dalam forum tersebut, Sultan memaparkan gagasan berjudul “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia's Path to Sustainable Transformation”.
Ia pun memperkenalkan arah kebijakan hijau Indonesia kepada para pemimpin global, delegasi, hingga pelaku industri dari berbagai negara. Konsep ini dinilai sebagai pendekatan baru yang menghubungkan demokrasi, tata kelola iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Sultan menjelaskan komitmen Indonesia pada Kesepakatan Paris tercermin melalui berbagai paket kebijakan, termasuk Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. DPD RI, kata dia, juga mendorong sejumlah regulasi strategis seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, hingga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Green Democracy menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik, dan keadilan ekologis. Ini selaras dengan visi pro-ekologi Presiden Prabowo melalui Asta Cita,” ujarnya.
Sejalan, Senator DPD RI Asal Jatim Lia Istifhama menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, konsep itu sejalan dengan gagasan yang ia dorong, yakni Katalisator Pemulihan Hijau. Ia pun mengingatkan bahwa darurat iklim bukan lagi isu masa depan.
“Rata-rata suhu bumi sudah naik 0,76°C dalam 150 tahun. Dampaknya nyata: cuaca ekstrem, kenaikan air laut, hingga krisis pangan,” jelasnya, dikutip dari laman resmi liaistifhama.id, Kamis (27/11)2025).
Ning Lia menilai Green Democracy dan Katalisator Pemulihan Hijau harus menjadi gerakan konkret di daerah untuk memperkuat ketahanan ekologis dan ekonomi masyarakat.
“Ini komitmen bersama menuju Indonesia yang berketahanan iklim dan berkeadilan ekologis,” pungkasnya.
Editor : Ipul
