Tolak Kenaikan BBM, Fatkur: Apa yang Kami Dengar dari Rakyat, Kami Sampaikan Melalui Mimbar ini 

SURABAYA , KABARHIT-  Dalam Sidang Paripurna pandangan umum fraksi terkait perubahan APBD Kota Surabaya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menolak kenaikan harga BBM.

Masih berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, izinkanlah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan asprasi warga kota Surabaya. kata Jurubicara F-PKS, Fatkur Rohman, saat membacakan pandangan umum.

Baca juga: Grace Evi Ekawati Raih Gelar Adat Dayak, Tegaskan Peran sebagai Pemersatu Bangsa

Fatkur memaparkan, PKS beberapa hari ini telah bertemu dengan sejumlah pihak. Seperti Ibu rumah tangga, driver online, pedagang pasar, pedagang kaki lima, nelayan pesisir, pelajar dan mahasiswa, pramuniaga, karyawan.

Baca Juga : Tahun Baru Islam, PDIP Surabaya: Teladani Perjuangan Hijrah Nabi untuk Bantu Rakya

Aspirasi itu adalah memohon Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. tegasnya.

Fatkur menjelaskan, Fraksi PKS memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyampaikan kehendak rakyat ini.

Apa yang kami dengar langsung dari lidah rakyat, kami sampaikan melalui mimbar yang terhormat ini. jelasnya.

Baca Juga :Semarakan HUT RI Ke-77, Buleks : Ini Terlaksana Berkat Gotong-royong Anak Ranting PDIP

Sebab, urai Fatkur sejatinya mimbar ini adalah mimbar rakyat. Gedung ini adalah gedung rakyat, tempat rakyat menangis dan berkeluh kesah tentang kondisi hidupnya.

Rilis Survei LSI 4 hari lalu menyebutkan 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rilis Survei Indikator Politik Indonesia sehari lalu, menyebutkan 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan BBM bersubsidi. beber Fatkur

Fraksi PKS tidak mungkin berseberangan dengan kehendak rakyat. Karena itu kami sampaikan dalam Sidang yang mulia ini, bahwa Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubidi, dan Meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut. tutup politisi PKS

Baca Juga : DPW-PKS Jatim Tolak Kenaikan BBM, Jangan Membebani Rakyat

Sementara itu, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, mohon maaf kami tadi datang agak terlambat karena tadi dengan Ketua DPRD Kota menemui para demo dulu, sehingga paripurna ini diawali oleh Sekda. Terkait desakan dari Fraksi PKS tentang kenaikan BBM, dirinya menyampaikan Untuk kenaikan BBM kewenangan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Jagad E-sport Resmi Lahir di Surabaya, Buka Jalan Prestasi Gamer Disabilitas

" Pada waktu menyampaikan demo itu pun sudah saya sampaikan, bahwa dengan kenaikan BBM pasti akan memengaruhi inflasi serta ekonomi juga," beber Walikota Surabaya Eri Cahyadi.

Karena itu pemerintah dengan DPRD KotaUntuk anggaran yang kita tetapkan didalam PAK dan tidak berhubungan dengan BBM adalah menaikkan daya beli masyarakat agar tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, saya rasa begitu.

Baca Juga : Komisi A : Aneh, Usulan Warga yang Mengarah ke APBD Banyak ditolak Walikota Eri Cahyadi

"Saran saya (Eri Cahyadi) yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan dengan manfaatkan aset daerah," ucapnya dalam Keterangannya saat sidang paripurna selesai, Kamis, (07 September 2022)

karena itu kita sepakat dengan DPRD Kota tidak semua aset daerah itu dipemerintahan Kota itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), tapi kita bisa memanfaatkan dengan investasi, tapi yang bekerja adalah orang Surabaya itu yang kita akan lakukan.

"Lebih lanjut, salah satunya yaitu meningkatkan daya beli, karena apa dikatakan kemiskinan faktornya adalah ketika pengeluaran lebih besar kebutuhannya dari pada pendapatan maka otomatis tidak bisa disimpan." tukasnya

Baca juga: Peresmian SLB-B Negeri Karya Mulia, Reni DPR RI Dorong Pendidikan dan Kemandirian Disabilitas

Baca Juga : Fikes Unitomo Pelajari Cara Menanggulangi Darurat Bencana Alam

Salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan adalah perbaikan bayi Stunting dan gizi buruk adalah meningkatkan daya beli, kami pun juga diskusi dengan DPRD.

" Kemarin kami terhentak ketika ada anak disabilitas menyampaikan kepada kami jangan beri permakanan sebab lauk pauknya itu itu aja, saya ingin masakan ibu, di situlah kami tersentuh, " kata Eri Cahyadi.

Nantinya,  kami bersama DPRD Kota akan  diskusikan hal ini, Bukan Permakanan yang kita berikan tapi bagaimana orang tuanya di tingkatkan sehingga dia bisa memberikan  makanan yang layak

"Jadi kembali lagi sebenarnya ke permakanan, gizi buruk, kemiskinan itu terbebani dan terjadi karena pendapatannya kurang," tandas Eri Cahyadi.

( red/ and)

Editor : Deni