SURABAYA, KABARHIT.COM - Infrastruktur dasar rusak dan ketidaktepatan data desil bansos masih jadi keluhan utama warga Surabaya Barat.
Hal itu terungkap saat reses Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi C DPRD Surabaya, Joshia Michael, di sejumlah titik Daerah Pemilihan Dapil 5 Surabaya, Kamis, 11/6/2026.
Menurut Joshia, mayoritas aspirasi warga masih berkisar pada minimnya pembangunan di Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya.
"Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemkot Surabaya lebih hadir membenahi infrastruktur dasar," ujar Joshia.
Kebutuhan paling banyak disuarakan warga meliputi pembangunan paving jalan lingkungan serta perbaikan dan pembangunan gorong-gorong.
Ia menilai kondisi sejumlah kawasan masih menyerupai pedesaan dengan akses jalan terbatas dan banyak lahan kosong. Kondisi ini kontras dengan tumbuhnya perumahan elite di wilayah yang sama.
"Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Ada perumahan mewah, tapi di sisi lain masih banyak perkampungan butuh perhatian infrastruktur. Ini harus jadi fokus *pemerataan pembangunan," tegasnya.
Selain infrastruktur, Joshia soroti sistem desil penyaluran bansos. Banyak warga secara ekonomi membutuhkan bantuan, tapi masuk desil 6 ke atas sehingga gagal dapat bansos.
"Di hampir tiap titik reses, warga mengeluh soal desil. Padahal butuh bantuan, tapi masuk desil 6+. Seharusnya bantuan untuk desil 1-5," jelasnya.
Joshia mencontohkan fenomena warga "sangkar emas". Rumah terlihat layak karena warisan/perumahan lama, padahal penghasilan nihil setelah kehilangan pencari nafkah.
"Penilaian lebih banyak dari aset fisik, bukan kondisi ekonomi terkini. Ini kelemahan pendataan," katanya.
Karena itu, ia dorong Pemkot Surabaya evaluasi sistem desill agar lebih sesuai kondisi riil. Skema pendampingan dan pemberdayaan juga perlu untuk warga "sangkar emas" ini.
"Jangan sampai yang benar-benar butuh justru tidak tersentuh bantuan," tegas Joshia.
Politisi PSI ini juga minta evaluasi program Beasiswa Pemuda Tangguh supaya tepat sasaran dan membantu pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu kuliah.
Seluruh usulan infrastruktur akan diperjuangkan lewat pokok-pokok pikiran DPRD dan dibahas bareng Bappeko, Bappeda, serta dinas terkait saat pembahasan APBD.
"Realisasi biasanya butuh 1-2 tahun karena proses perencanaan. Kami harap pembangunan Surabaya Barat lebih merata," pungkasnya
Editor : Deni
