Reses di Bojonegoro, Freddy Poernomo Sorot Darurat Pendidikan: Bullying hingga Judol

Reporter : Ipl
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Dapil Bojonegoro–Tuban Freddy Poernomo, menggelar reses bersama siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Sumberejo. (Foto: Istimewa)

BOJONEGORO, KABARHIT.COM – Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Dapil Bojonegoro–Tuban Freddy Poernomo, menggelar reses bersama siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Sumberejo, Rabu (19/11/2025). 

Dalam kesempatan itu, Freddy menyoroti sejumlah persoalan pendidikan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, mulai dari bullying, bahaya narkoba, hingga maraknya judi online (judol). Ia pun menyebut tiga persoalan itu telah mengancam tatanan sosial masyarakat, terutama kalangan anak muda. 

Baca juga: Sambut Tahun Baru 2026, Jairi DPRD Jatim Ajak Warga Rayakan Sederhana dan Utamakan Keluarga

“Korbannya sudah banyak dan butuh perhatian pemerintah. Negara harus hadir,” tegasnya.

Freddy mengaku waswas jika tidak ada langkah awal yang tegas, kasus-kasus tersebut akan menelan lebih banyak korban. Menurutnya, praktik perjudian terus meningkat seiring perkembangan teknologi.

"Mereka yang terjebak judol rata-rata kelompok ekonomi menengah ke bawah,” imbuhnya.

Baca juga: AMPI Mojokerto Nilai Pilkada Langsung Terlalu Mahal, Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

Freddy bahkan menyebut Indonesia berada di posisi tertinggi pengguna judol. “Tercatat ada 4 juta pemain. Dan bukan hanya dewasa, anak-anak muda juga banyak yang terlibat,” lanjutnya.

Soal bullying, Freddy menegaskan fenomena itu kerap memakan banyak korban dan berdampak panjang pada psikologis pelajar. “Pelaku jadi semena-mena, sementara korban mengalami tekanan berat,” tegasnya.

Dalam reses itu, Freddy juga menyinggung usulan bantuan pendidikan melalui dana hibah. Ia menekankan pentingnya transparansi. 

Baca juga: HUT ke-61 Golkar Dirayakan di Sidoarjo dengan Acara Religi dan Hiburan Rakyat

"Selama untuk pendidikan dan persyaratan lengkap, ya silakan. Semua harus amanah, pokoke ojo aneh-aneh,” katanya.

Freddy memastikan proses hibah diawasi ketat. “Nanti ada tim verifikasi dari provinsi. Yang penting laporan disampaikan. Kalau dinilai layak, otomatis pertanggungjawaban diterima. Tapi kalau ada temuan, ya penerima yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

Editor : Ipl

PEMERINTAHAN
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru