SURABAYA, KABARHIT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di sejumlah sekolah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar program prioritas nasional tersebut tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan aspek kesehatan peserta didik. Ia menilai, kehadiran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan standar keamanan pangan benar-benar terjaga di lapangan.
Menurut Budi Leksono, secara umum menu makanan dalam program MBG telah memenuhi kriteria gizi seimbang. Bahkan, fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan dinilai telah memenuhi standar kebersihan. Namun demikian, insiden yang terjadi menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan secara lebih ketat dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, sebagai Kota Layak Anak, Surabaya memiliki tanggung jawab lebih dalam menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga tingkat keamanan, kebersihan, serta kesesuaian dengan selera anak agar program dapat diterima dengan baik.
“Perlu keterlibatan aktif Pemerintah Kota untuk mengawal program ini, baik dalam pengawasan maupun evaluasi secara intens. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan program nasional tetap berjalan sesuai tujuan,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Budi yang akrab disapa Haji Buleks juga mengingatkan bahwa insiden di Surabaya harus menjadi pelajaran bagi daerah lain. Menurutnya, transparansi dan konsistensi dalam penerapan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) harus terus dijaga agar tidak menghambat keberhasilan program pemerintah pusat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Pengawasan tidak hanya pada tahap produksi, tetapi juga saat pendistribusian hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
“Standar operasional prosedur memang sudah ada, tetapi implementasinya harus lebih diperketat dan diawasi secara maksimal. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Ia juga memastikan bahwa pemerintah kota telah bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan.
Hal itu disampaikan Abdul Malik usai mendampingi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dalam inspeksi mendadak ke lokasi dapur SPPG di wilayah Tembok Dukuh. Menurutnya, kondisi dapur secara umum telah memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan.
“Iya, kita masih menunggu hasil laboratorium. Semoga anak-anak tidak mengalami dampak serius. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga sudah turun langsung melakukan penanganan,” ujarnya kepada awak media.
Abdul Malik turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia memastikan bahwa Pemkot Surabaya bersama pihak terkait terus melakukan langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Pemerintah sudah mengambil langkah cepat dan memastikan penanganan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Editor : Deni
