SURABAYA, KABARHIT.COM – Tekanan fiskal menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2027. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan sejumlah program pelayanan dasar tetap berjalan dengan penajaman sasaran penerima manfaat dan efisiensi belanja.
Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian nota keuangan APBD 2027, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut dihadiri 40 anggota DPRD dan dinyatakan memenuhi kuorum.
Baca juga: Milad ke-10 HNN Bersama Grup Media, Ustadz Hasan Basri Fuk Tekankan Amanah Informasi
Eri menegaskan, tekanan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, maupun penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan rumah tidak layak huni harus tetap berjalan,” ujar Eri.
Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemkot Surabaya harus menentukan skala prioritas. Eri mencontohkan program penanganan RTLH yang membutuhkan anggaran besar apabila seluruh persoalan hendak dituntaskan sekaligus.
“Anggaran kota ini hanya sebagai pemicu. Untuk rumah tidak layak huni saja, kalau semuanya kita selesaikan membutuhkan sekitar Rp600 miliar. Karena itu, kita harus bisa menentukan prioritas,” kata Eri.
Selain efisiensi anggaran, Pemkot Surabaya juga akan memperketat sasaran penerima bantuan sosial. Eri menekankan bahwa bantuan tidak semata-mata diberikan berdasarkan kepemilikan KTP Surabaya, tetapi juga mempertimbangkan apakah warga tersebut benar-benar tinggal di Kota Surabaya.
Ia mencontohkan warga yang memiliki KTP Surabaya tetapi dalam kesehariannya tinggal di Gresik karena bekerja di daerah tersebut.
“Kalau ada warga Surabaya yang KTP-nya Surabaya, tetapi karena pekerjaannya dia tinggal di Gresik, siapa yang harus kita beri bantuan? Bantuan itu harus diberikan kepada orang yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” jelasnya.
Menurut Eri, prinsip serupa juga perlu diterapkan dalam akses pendidikan. Penentuan penerima layanan pendidikan harus mempertimbangkan warga yang benar-benar tinggal di wilayah Surabaya.
“Karena itu, saya berharap semuanya bisa kita buka. Hari ini kita hanya untuk warga Surabaya. Ini pilihan yang berat, tetapi kita tidak bisa memenuhi semuanya. Kita prioritaskan orang yang tinggal di Surabaya,” ungkap Eri.
Baca juga: Doa Bersama Digelar di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Korban KMP Virgo Transport 8
Pemkot Surabaya juga akan melakukan evaluasi terhadap anggaran kendaraan dinas. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, seperti bensin dan solar, akan dikurangi.
Sebagai gantinya, penggunaan kendaraan listrik akan dilanjutkan pada 2027, terutama untuk kepala perangkat daerah.
“Kendaraan yang membutuhkan bensin dan solar akan kita evaluasi. Tidak semua akan diberikan kendaraan. Hanya kepala perangkat daerah yang diberikan kendaraan, dan kendaraan itu akan menggunakan listrik,” jelasnya.
Meski demikian, kendaraan operasional tetap disiapkan bagi perangkat daerah yang memang membutuhkan untuk menjalankan tugas pelayanan dan penanganan di lapangan.
Di antaranya kendaraan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kendaraan operasional pekerjaan infrastruktur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, APBD Kota Surabaya 2027 yang disampaikan wali kota diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Data Manifes Virgo Transport 08 Diverifikasi
Setelah penyampaian nota keuangan, pembahasan akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tanggapan wali kota, hingga pembahasan rancangan APBD.
“Pembahasannya akan panjang, mulai 9 Oktober sampai 9 November. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan masyarakat,” kata Bahtiyar.
Bahtiyar menegaskan, DPRD Surabaya mendukung program prioritas pemerintah kota yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satunya penanganan rumah tidak layak huni. Saat ini, terdapat sekitar 3.000 unit RTLH yang ditangani melalui program pemerintah kota. Selain itu, terdapat dukungan dari Kementerian Perumahan untuk sekitar 2.000 unit.
“Kalau disambungkan, hampir ada 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa ditangani. Ada juga bantuan pendidikan dan kesehatan. Setiap program yang berpihak kepada masyarakat, DPRD tentu akan mendukung,” pungkas Bahtiyar.
Editor : Tri Karyono