SURABAYA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 diarahkan untuk menentukan skala prioritas pembangunan secara bersama-sama. Langkah ini diperlukan karena keterbatasan anggaran membuat seluruh program dan usulan bantuan tidak dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berbagai koreksi, saran, dan arahan dalam pembahasan APBD akan menjadi bahan untuk menentukan program yang nantinya diprioritaskan.
Baca juga: APBD 2027 Surabaya Dibayangi Tekanan Fiskal, Ini Prioritas Eri
“Semua koreksi, semua saran dan arahan itu akan kita jawab. Insyaallah nanti diparipurnakan, setelah itu baru dibahas di komisi-komisi,” ujar Eri Cahyadi.
Menurut Eri, pembahasan di komisi-komisi DPRD nantinya menjadi bagian penting untuk menentukan program mana yang harus didahulukan. Penentuan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
“Kalau semua dijalankan, ya tidak cukup duitnya. Maka di situlah pembahasan di komisi-komisi nanti akan menentukan mana yang didahulukan dan mana yang belum,” katanya.
Ia mencontohkan, pemerintah dan DPRD perlu menentukan skala prioritas pembangunan, termasuk apakah pembangunan infrastruktur seperti jalan harus didahulukan atau program lainnya. Hal yang sama berlaku pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Dari sekian ratus miliar RTLH, mana dulu yang diberikan rumahnya. Jadi tidak lagi melihat ini punya siapa, konstituennya siapa, tetapi semuanya harus duduk bersama,” jelasnya.
Perbaikan Data Desil Terus Berjalan
Selain pembahasan program dan anggaran, Eri menyebut proses perbaikan data desil juga terus dilakukan. Perbaikan data tersebut diharapkan dapat membuat penentuan penerima bantuan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Menurut Eri, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut sehingga penentuan prioritas tidak hanya bergantung pada data administratif.
“Perbaikan desil terus berjalan. Alhamdulillah, nanti perbaikan desil itu kita tidak melihat desil lagi, tetapi kita sudah bergerak bersama masyarakat,” ungkapnya.
Eri menjelaskan, masyarakat nantinya dapat ikut menentukan tingkat kebutuhan warga di lingkungannya. Dengan cara tersebut, kondisi riil masyarakat diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas.
“Yang menentukan nanti adalah masyarakat. Oh, ini tidak penting, ini prioritasnya tiga. Jadi saya minta semuanya ikut bergerak,” katanya.
Ia menilai keterlibatan masyarakat penting untuk membantu memperbaiki ketepatan data. Sebab, menurutnya, masih terdapat kemungkinan data yang tercatat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
“Jangan sampai ada yang motornya empat masuk desil satu atau dua, sementara yang lansia masuk desil enam. Ini yang harus kita perbaiki,” jelasnya.
Baca juga: Eri Cahyadi Minta Program Gratis Surabaya Tetap Jalan
Kemiskinan hingga Pengangguran Jadi Prioritas
Dalam penyusunan APBD 2027, Eri menyebut sejumlah sektor tetap menjadi perhatian utama. Di antaranya penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, hingga pengurangan pengangguran terbuka.
“Ya sama, tetap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, dan pengurangan pengangguran terbuka,” ungkap Eri.
Menurutnya, berbagai sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kemiskinannya berkurang, insyaallah pertumbuhan ekonominya pasti akan naik. IPM-nya juga pasti akan naik. Itu yang kita sentuh, termasuk stunting dan gizi buruk,” katanya.
Dari sisi alokasi anggaran, Eri menyebut sektor pendidikan telah mendapatkan porsi sekitar 22 persen.
“Kalau pendidikan sudah 22 persen. Jadi lebih dari tahun kemarin,” jelasnya.
Sementara untuk sektor kesehatan, ia menyebut alokasinya berada di kisaran hampir 20 persen. Adapun mengenai anggaran infrastruktur, Eri belum merinci besarannya dan menyatakan pembahasan masih perlu melihat keseluruhan alokasi APBD.
Baca juga: Milad ke-10 HNN Bersama Grup Media, Ustadz Hasan Basri Fuk Tekankan Amanah Informasi
Eri Bantah Kontrak Payung Batasi Pembangunan 30 Persen
Eri juga menanggapi informasi mengenai pembangunan yang disebut hanya mencapai sekitar 30 persen karena adanya kontrak payung. Ia menegaskan, kontrak payung tidak berkaitan dengan pembatasan pembangunan hingga angka tersebut.
“Tidak ada. Kalau pekerjaan itu kontrak payung, tidak ada hubungannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kontrak payung merupakan kontrak yang berkaitan dengan penetapan harga untuk kebutuhan tertentu. Sementara pelaksanaan pekerjaan tetap berkaitan dengan proses pemesanan, pelelangan, serta waktu pelaksanaan.
“Kontrak payung itu kontrak yang harganya ditentukan ke depan untuk semuanya. Kalau suplainya tidak jadi masalah, tetapi kontraktor pesannya kapan, setelah itu pelelangannya kapan, kan dilihat,” jelasnya.
Menurut Eri, hal tersebut perlu dilihat berdasarkan proses pengadaan dan waktu pemesanan masing-masing pekerjaan. Dengan demikian, keberadaan kontrak payung tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan persentase pembangunan yang terealisasi.
Pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan menjadi ruang untuk menentukan program berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Penentuan tersebut diharapkan dilakukan secara bersama-sama agar keterbatasan anggaran dapat diarahkan pada program yang dinilai paling membutuhkan penanganan.
Editor : Tri Karyono