SURABAYA, KABARHIT.COM – Sengketa yang berlangsung selama bertahun-tahun itu kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (11/11/2026). Dalam forum tersebut, pihak perusahaan mempertanyakan penghentian pembayaran oleh Pemkot Surabaya, meskipun perkara telah menghasilkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah memberikan kelonggaran kepada Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Perusahaan bahkan bersedia menerima pembayaran secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah.
Baca juga: Eri Cahyadi Pastikan Warga Miskin Dapat Bantuan, APBD Surabaya 2027 Resmi Disepakati
"Jadi kita siap dibayar dua kali. Karena ini kan besar. Jadi kita bisa dengan mengingat keuangan Pemkot yang sekarang ini agak sulit, kita siap dibayar dua kali," ungkap Robert dalam RDP.
Robert menjelaskan, kewajiban yang dipersoalkan bukan keseluruhan nilai pengembalian investasi, melainkan sisa enam kali angsuran dari total 18 kali pembayaran yang telah disepakati. Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah merealisasikan pembayaran sebanyak 12 kali sebelum akhirnya dihentikan.
Adapun nilai enam angsuran yang belum dibayarkan tersebut mencapai sekitar Rp104 miliar. Jumlah itu belum termasuk perhitungan selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.
Menurut Robert, perusahaan telah berupaya memberikan ruang penyelesaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai realisasi pembayaran sisa kewajiban tersebut.
Dalam RDP itu, Robert juga membawa surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026. Surat tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan.
Karena itu, pihak Unicomindo mempertanyakan penggunaan legal opinion atau pendapat hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menjadi salah satu dasar penundaan pembayaran oleh Pemkot Surabaya.
"Intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum," tegas Robert.
Sengketa pengembalian investasi proyek pembakaran sampah Keputih tersebut telah melewati sejumlah tahapan peradilan. Rangkaian putusan yang menjadi dasar perkara meliputi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT SBY, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PDT/2016.
Baca juga: RAPBD Surabaya 2027 Disepakati, Pinjaman Rp1,3 Triliun Jadi Perhatian
Perkara itu kemudian berlanjut hingga Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 763 PK/PDT/2021. Selain itu, terdapat Penetapan Aanmaning Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN.Sby yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
Robert menegaskan, apabila tidak ada penyelesaian di tingkat Pemkot Surabaya, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI agar mendapatkan perhatian dan kepastian penyelesaian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, membenarkan bahwa dalam RDP terungkap Pemkot Surabaya sebelumnya telah melakukan 12 kali pembayaran sebelum akhirnya menghentikan angsuran.
Machmud menilai persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar. Terlebih, proses hukum telah mencapai tingkat PK dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi nyala," kata Machmud.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Surabaya Soroti RAPBD 2027, Minta Belanja Daerah Berpihak ke Rakyat
Machmud juga menyoroti penggunaan legal opinion Kejati Jawa Timur sebagai dasar untuk menunda pembayaran. Berdasarkan surat Kejaksaan Agung yang disampaikan dalam RDP, pendapat hukum merupakan produk layanan Jaksa Pengacara Negara yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan instrumen untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan.
Meski demikian, Machmud mengusulkan agar sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan Kejaksaan Agung. Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak sekaligus menghindari persoalan baru dalam penyelesaian kewajiban pembayaran.
"Lebih baik lagi kalau Unicomindo, Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya itu bisa aman. Kalau memang itu tidak boleh dibayar, ya sudah tidak dibayar. Kalau memang boleh dibayar, Pemkot-nya juga aman," ujarnya.
Editor : Tri Karyono