SURABAYA, KABARHIT.COM – Rencana pengelolaan dana hibah untuk persiapan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X 2027 menjadi perhatian. Muncul informasi bahwa anggaran yang sebelumnya dikaitkan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur berpotensi dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Informasi tersebut memunculkan persoalan terkait kejelasan pembagian tugas antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga. Selain menyangkut siapa yang berwenang mengelola anggaran, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan teknis persiapan atlet.
Sejumlah wartawan telah mencoba meminta keterangan kepada Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, melalui pesan WhatsApp. Namun, sampai berita ini disusun, belum ada jawaban maupun penjelasan resmi yang disampaikan.
Konfirmasi juga diarahkan kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Abdul Wahab. Akan tetapi, ia memilih mengarahkan pertanyaan tersebut kepada pimpinan instansinya.
"Waduh, jangan saya. Langsung ke Pak Kadispora saja. Saya ini anak buah, saya hanya menjalankan perintah atasan," kata Wahab.
Belum adanya keterangan dari pejabat terkait membuat rencana pengelolaan dana tersebut belum mendapatkan kejelasan. Padahal, persoalan ini bersinggungan langsung dengan bidang olahraga prestasi yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan dan persiapan atlet.
Pelaksanaan BK PON tidak bisa hanya dilihat sebagai kegiatan mengirim atlet ke lokasi pertandingan dengan menyiapkan transportasi dan penginapan. Ada rangkaian pekerjaan teknis yang harus dipersiapkan secara matang agar kontingen Jawa Timur mampu memenuhi target kualifikasi menuju PON.
Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi potensi atlet, proses seleksi, penetapan peserta, hingga penyusunan proyeksi kekuatan kontingen. Seluruh proses harus disesuaikan dengan ketentuan kualifikasi yang berlaku pada masing-masing cabang olahraga (cabor).
Setiap cabor mempunyai aturan yang tidak selalu sama. Ada cabang olahraga yang menggunakan sistem peringkat atau ranking untuk menentukan peserta yang berhak melaju ke PON. Ada pula yang menerapkan pembatasan kuota sehingga jumlah atlet yang dapat mengikuti kualifikasi sudah ditentukan.
Kondisi tersebut mengharuskan proses penentuan atlet dilakukan berdasarkan evaluasi kemampuan dan peluang lolos. Pengiriman atlet tanpa perhitungan yang tepat berpotensi membuat anggaran tidak digunakan secara optimal.
Persiapan perlengkapan pertandingan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Beberapa cabor membutuhkan peralatan yang harus diganti setelah digunakan, sedangkan perlengkapan lainnya dapat dipakai dalam jangka panjang hingga penyelenggaraan PON.
Ketersediaan peralatan yang sesuai sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet untuk beradaptasi sejak awal. Mereka perlu berlatih dan membiasakan diri menggunakan perlengkapan yang nantinya digunakan dalam pertandingan PON.
Dengan demikian, kebutuhan peralatan tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan pelaksanaan BK PON. Perencanaan harus mempertimbangkan kesinambungan pembinaan hingga kompetisi utama.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyusunan komposisi atlet yang akan memperkuat Jawa Timur. Evaluasi prestasi harus dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kemampuan masing-masing atlet.
Dalam konteks ini, mekanisme promosi dan degradasi menjadi instrumen penting untuk memastikan atlet yang masuk dalam proyeksi kontingen merupakan mereka yang memiliki performa terbaik.
Seluruh kebutuhan tersebut membutuhkan pemahaman mendalam mengenai karakteristik cabor, sistem pertandingan, serta perkembangan pembinaan atlet.
KONI memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan olahraga prestasi melalui koordinasi bersama induk organisasi cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hubungan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan program pembinaan serta persiapan menghadapi kompetisi.
Selain mengoordinasikan organisasi olahraga, KONI juga berkaitan dengan pemetaan potensi atlet, evaluasi hasil pembinaan, dan penyusunan proyeksi kekuatan kontingen untuk menghadapi ajang nasional.
Atas dasar itu, apabila memang terdapat rencana perubahan pengelolaan dana hibah maupun penyelenggaraan BK PON dan Porprov Jatim 2027 dari KONI kepada Dispora, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program. Masyarakat juga berhak mengetahui landasan kebijakan, sistem penyaluran dana, pembagian tanggung jawab, serta pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menentukan pihak pengelola.
Penggunaan anggaran yang bersumber dari uang publik harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Efektivitas serta ketepatan sasaran belanja juga perlu menjadi pertimbangan utama, terutama karena dana tersebut berkaitan dengan persiapan atlet menuju kompetisi nasional.
Upaya memperoleh kepastian mengenai persoalan tersebut juga telah dilakukan dengan menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, serta Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Iwan.
Keduanya telah dikirimi sejumlah pertanyaan melalui WhatsApp mengenai pihak yang nantinya menerima sekaligus mengelola dana hibah untuk pelaksanaan BK PON dan Porprov Jatim 2027. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diberikan.
Belum adanya jawaban dari sejumlah pejabat tersebut membuat informasi mengenai kemungkinan pengalihan pengelolaan anggaran masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan segera menyampaikan kejelasan agar persiapan menghadapi PON mendatang tidak terganggu oleh persoalan administratif maupun perbedaan kewenangan antarlembaga.
Target mempertahankan prestasi olahraga Jawa Timur membutuhkan koordinasi yang solid, perencanaan pembinaan berkelanjutan, serta dukungan anggaran yang dikelola secara tepat.
Karena itu, kepastian mengenai lembaga yang bertanggung jawab atas dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027 menjadi hal mendasar. Jangan sampai perdebatan mengenai kewenangan pengelolaan anggaran justru menghambat agenda yang lebih penting, yakni menyiapkan atlet-atlet terbaik Jawa Timur untuk bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional.
Editor : Tri Karyono
