KABARHIT, SURABAYA - Gaduh Kader Surabaya juga menjadi perhatian serius segenap pengurus Partai Gerindra Surabaya.
Melalui perwakilannya di DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, wakil ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra mendesak agar Pemkot segera Penuhi Hak Kader.
Pemkot juga harus memberikan kebijakan yang matang. "Kondisi sedang covid, jiwa sosial warga jangan semakin dikecewakan," katanya ditemui di Gedung Dewan Yos Sudarso, Rabu 2 Maret 2022.
Menurutnya, konsep pemberdayaan masyarakat bukanlah petugas pendataan. Konsepnya jiwa sosial bukan jiwa adminitrasi.
Dalam hal ini, Ajeng juga mengaku mendapat banyak keluhan terkait program 'Kader Surabaya Hebat', salah satunya dari kader di airlangga dan simokerto yang meminta agar Walikota mendengarkan aspirasi warga.
"Kader ini tidak mau dipilah pilih, kader mau bekerjasama dan bergotongroyong dengan banyak kader," jelas Ajeng.
Ajeng mengakui, misi Pemkot ingin memberikan insentif tinggi tetapi nilai insentif tersebut tidak dibarengi dampak buruk terhadap nilai sosial."Untuk tiga kader per RW, tugas perorangan bukan gotongroyong lagi," serunya.
Ajeng pun mencontohkan untuk para kader Lansia. Kemarin saat pembahasan RAPBD di Komisi D, ia meminta kader lansia diaktifkan dan ditambahkan vitamin dalam upaya meningkatkan imun kesehatan dalam melaksanakan tugas. Tetapi jika yang dituntut pemkot adalah isi Aplikasi di HP, Ajeng takut kader lansia akan terpinggirkan dibandingkan kader posyandu dan jumantik.
"Ini kan tidak adil, sehingga saya minta diurungkan saja jika harus mengorbankan kader yang usia lanjut," tegasnya.
Ia juga tidak setuju apabila persyaratan insentif PAUD, Modin, atau RW tidak boleh double. Karena setiap kinerja kader seharusnya mendapat apresiasi. " Berapapun nilainya seharusnya tetap dapat diapreasiasi," katanya.
Dalam melakukan pendataan aplikasi pun kader tidak boleh sendiri harus ada Pendamping laporan. "Kader jangan dibebankan pelatihan aplikasi, cukup sosialisasi ke warga itu yang utama. Berbicara ke warga dan mengubah cara perilaku atau keputusan itu tidak gampang, konsep kader sebenar-benarnya adalah pemberdayaan masyarakat bukan pendata," tegasnya lagi.
Misi Nol stunting juga menjadi perhatian anggota Dewan lululsan S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia ini. Ia berharap jangan sampai ongkos transport yang pernah dijanjikan yakni 30 ribu perhari (3 kali antar) tidak sesuai.
" Harus sesuai, jangan PHP kader stunting," kata Ajeng.
" Saran saya penuhi hak semua kader yang pernah disampaikan selama 2 bulan lalu dan ubah kebijakan pemkot jangan sampai ada pemangkasan kader dengan kembalikan misi kader sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya," pungkasnya. (*)
and
Editor : Deni
