JAKARTA, KABARHIT.COM - 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 menghadiri Orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).
Orientasi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan memperluas pengetahuan para anggota legislatif dalam melaksanakan tugas mereka. Namun, acara ini juga diwarnai dengan peringatan keras dari Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengenai krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir mengingatkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan bertanggung jawab oleh para anggota DPRD. "Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan," ujar Tohir dengan nada serius, menyiratkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran daerah.
Tohir mengungkapkan bahwa saat ini, banyak daerah yang mengalami defisit anggaran yang serius, bahkan hingga tidak mampu membiayai program-program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. "Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit," jelasnya. Hal ini, menurut Tohir, disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang realistis dan pengeluaran yang melebihi kemampuan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Tohir mengungkapkan adanya daerah-daerah yang tidak mampu membayar gaji pegawai karena kekurangan dana, sehingga terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah. Namun, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut. "Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah," tegas Tohir, menekankan bahwa Kemendagri tidak akan mengizinkan pinjaman yang dapat memperburuk kondisi keuangan daerah.
Tohir menekankan bahwa diperlukan strategi yang terukur dan pengetahuan yang kuat dalam merencanakan anggaran untuk mencegah defisit yang lebih parah. "Kita harus memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, agar daerah tidak terjebak dalam utang atau krisis finansial," tambahnya. Ia berharap pesan ini dapat menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Jawa Timur untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama menjelang Pilkada 2024.
Peringatan dari Tohir ini diharapkan dapat mendorong para anggota DPRD Jawa Timur untuk lebih waspada dan bijak dalam mengambil keputusan terkait anggaran daerah. Dengan demikian, orientasi ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas, tetapi juga sebuah pembekalan penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran yang lebih kompleks di masa mendatang.
Editor : deni
