SURABAYA, KABARHIT.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan bahwa sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bagaimana kehidupan bernegara dijalankan. Apalagi di era digital saat ini, arus informasi, khususnya di media sosial, sangat masif,” ujar BHS kepada awak media usai kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar di Hotel Elmi Surabaya pada Rabu (17/12/2025).
Menurut BHS, derasnya pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi memengaruhi opini publik dan bahkan dapat memicu perpecahan bangsa.
"Karena itu, pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan - pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat krusial," jelasnya.
Politikus Partai Gerindra menilai, tanpa bekal pemahaman kebangsaan yang kuat, masyarakat mudah terombang-ambing oleh narasi negatif yang beredar, terutama di kalangan generasi muda.
“Banyak berita yang bisa membalikkan opini publik dan itu berbahaya. Jika dibiarkan, dapat memicu ketidakpercayaan terhadap negara bahkan mendorong upaya-upaya memecah belah NKRI,” tegas BHS.
BHS juga menyinggung sejumlah narasi yang menyebut pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap daerah tertentu, seperti di Sumatera dan Aceh. Ia menepis anggapan tersebut dengan menyebut bahwa pemerintah pusat dan daerah telah bekerja maksimal, termasuk dengan dukungan TNI dan Polri.
“Saya sendiri turun langsung ke lapangan dan mengirimkan bantuan. Tidak benar jika disebut semua wilayah lumpuh total. Masyarakat bisa melihat sendiri fakta di lapangan,” imbuhnya.
Ia optimistis masyarakat di daerah terdampak masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap negara dalam menyelesaikan persoalan.
"Termasuk penanganan bencana, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan," tandasnya.
Sementara itu, Presiden Director Bintang Hastrat Bumindo Basa Alim Tualeka menyoroti pentingnya stabilitas komunikasi pemerintah di tengah apa yang ia sebut sebagai perang komunikasi.
Menurutnya, era komunikasi memiliki dampak positif sekaligus negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Basa Alim pun mengingatkan bahwa persoalan kecil kerap dibesar-besarkan melalui framing informasi yang tidak proporsional.
“Masalah kecil bisa dibuat seolah-olah besar. Ini yang berbahaya. Karena itu negara harus hadir dengan aturan dan saluran komunikasi resmi yang jelas,” tukas Basa Alim.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menunjuk figur atau tim khusus sebagai corong utama pemerintah agar informasi yang disampaikan ke publik lebih terkoordinasi dan tidak saling bertabrakan antar pejabat.
“Kalau pemerintah punya satu sumber berita resmi yang kuat, stabilitas komunikasi bisa terjaga. Jangan sampai menteri A, B, dan C bicara sendiri-sendiri,” harapnya.
Basa Alim menilai stabilitas komunikasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah persepsi negatif dari masyarakat internasional terhadap kondisi Indonesia.
“Ini soal masa depan bangsa. Informasi yang jelas dan terarah akan menjaga persatuan dan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Ipl
