BOJONEGORO, KABARHIT.COM – Keberhasilan Kabupaten Bojonegoro mengembalikan ribuan anak ke bangku pendidikan melalui Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS) mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang mulai menunjukkan dampak nyata dalam menekan angka anak tidak sekolah (ATS).
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya tentu menyambut dan mengapresiasi kabar baik dari Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 2.212 anak berhasil kembali mengenyam pendidikan melalui Program GP-ATS,” ujar Sri Wahyuni, Kamis (15/1/2026).
Politikus Partai Demokrat menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dijamin oleh negara. Karena itu, capaian tersebut perlu dijaga dan diperkuat melalui strategi lanjutan agar anak-anak yang telah kembali bersekolah tidak kembali putus di tengah jalan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Diperlukan langkah strategis dengan berbagai pendekatan, baik melalui keluarga maupun masyarakat. Mulai dari identifikasi dan pemetaan, penyediaan pendidikan alternatif, kolaborasi lintas sektor, bantuan biaya pendidikan, hingga pengawasan dan pendampingan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, setiap anak memiliki potensi besar yang dapat berkembang optimal melalui pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan, mereka diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi unggul dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
"Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) data Anak Tidak Sekolah (ATS) per 30 Juni 2025, sebanyak 2.212 anak di Kabupaten Bojonegoro telah kembali bersekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan. Meski demikian, masih terdapat 4.143 anak yang terkonfirmasi belum bersekolah dan menjadi fokus penanganan lanjutan," imbuhnya.
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mencatat, faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan anak tidak bersekolah. Sebanyak 875 anak tercatat bekerja, sementara 351 anak tidak melanjutkan pendidikan karena menikah atau mengurus rumah tangga.
"Faktor rendahnya motivasi juga cukup signifikan. Sebanyak 425 anak tercatat enggan kembali bersekolah, dan 131 anak merasa pendidikan yang telah ditempuh sudah mencukupi," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Demokrat.
Selain itu, sebanyak 253 anak mengalami kendala kesehatan dan disabilitas, 132 anak terkendala biaya pendidikan, serta 26 anak terdampak faktor sosial seperti kekerasan, perundungan, atau trauma. Pengaruh lingkungan pergaulan dialami 23 anak.
"Sementara itu, kendala administratif dan geografis relatif kecil, masing-masing 11 anak tidak memiliki akta kelahiran dan 5 anak terkendala jarak sekolah. Sebanyak 1.495 anak tercatat berada di pondok pesantren, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, sedangkan 247 anak lainnya belum dapat diverifikasi," pungkasnya.
Editor : Ipl
