SURABAYA, KABARHIT.COM — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Bleggur Prijanggono menekankan bahwa pentingnya badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, BUMD harus dikelola secara profesional dan menghasilkan profit, agar tidak membebani pemerintah provinsi yang berasal dari pajak masyarakat.
"Hari ini, peran BUMD sangat penting dan menjadi tumpuan selain mendapatkan PAD - PAD lainnya. Oleh sebab itu, komisi C segera melakukannya, demi mengoptimalkan perusahaan milik BUMD agar mampu mendapatkan profit," ujarnya, saat ditemui awak media di ruangan kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/9/2025) sore.
Baca juga: Ra Nasih DPRD Jatim Soroti Kinerja BUMD Tertinggal, Targetkan Pembenahan dalam 6 Bulan
Pria akrab dipanggil Bleggur menyampaikan, kunci keberhasilan BUMD adalah kesehatan manajemen dan profitabilitas. Ia pun juga menyoroti, beberapa BUMD yang kondisinya tidak sehat namun harus dibiarkan beroperasi, yang justru membebani keuangan Pemprov.
"Saya berharap BUMD Jawa Timur bisa mencontoh keberhasilan BUMD di daerah lainnya. Seperti, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat yang mampu surplus dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah," jelasnya.
"Bagaimana mendapatkan profit?. Tentu, perusahaan milik BUMD harus sehat. Jangan terus perusahaan ini tidak sehat tetapi tetap hidup, ini akan membebani pemerintah provinsi sendiri," tegas dia.
Baca juga: Ra Nasih DPRD Jatim Soroti Kinerja BUMD Tertinggal, Targetkan Pembenahan dalam 6 Bulan
Terkait BUMD tidak memberikan kontribusi optimal, ia juga mengungkapkan bahwa ada dua pilihan rasional.
"Diantaranya, pertama adalah mengganti manajemen yang tidak profesional agar kinerja perusahaan membaik. Kedua, jika perbaikan tidak memungkinkan, lebih baik BUMD ditutup atau di - merger dengan BUMD yang lain lebih sehat," ungkap Politisi Partai Golkar Jawa Timur.
Baca juga: Ketua Komisi C DPRD Jatim Dorong BUMD Lebih Produktif, Captive Market Sudah Jelas
Menurut Bleggur, tidak mungkin kita membiarkan sesuatu yang tidak profit. Ini juga membebani keuangan pemerintah provinsi, karena modalnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
"Saya berharap pengelolaan BUMD yang baik dapat mengembalikan manfaat pajak masyarakat, dalam bentuk produk maupun layanan yang berkualitas serta keuntungan yang bisa digunakan untuk pembangunan," pungkasnya.
Editor : Ipl