SURABAYA, KABARHIT.COM - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Rabu (15/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi D tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir, dengan agenda membahas bantuan sosial (bansos) untuk sektor pendidikan, mulai dari sekolah hingga kuliah.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. “Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Negara harus hadir memastikan akses pendidikan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Bang Jo menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial pendidikan harus tepat sasaran agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, ia menyoroti masih banyak persoalan pada validitas data sosial yang menjadi dasar penyaluran bansos. Menurutnya, hasil survei di lapangan masih ditemukan data yang kurang akurat sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang. “Pelaksanaan survei data sosial masih banyak yang kurang valid. Ini perlu dilakukan verifikasi ulang dengan melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya temuan data warga yang dinonaktifkan, sehingga masyarakat harus kembali melakukan proses aktivasi melalui verifikasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan. “Banyak data yang dinonaktifkan. Akhirnya warga harus mengaktivasi kembali datanya dengan verifikasi ke petugas kelurahan atau kecamatan,” jelasnya.
Terkait hal itu, Bang Jo meminta Dinas Sosial turut memberikan dukungan kepada petugas di tingkat bawah agar proses verifikasi data masyarakat dapat berjalan optimal. “Dinsos diharapkan juga memberikan bantuan kepada petugas di kelurahan dan kecamatan untuk membantu warga yang ingin memverifikasi datanya,” tambahnya.
Selain persoalan data, Bang Jo juga menyoroti masih banyaknya pertanyaan masyarakat terkait bantuan pendidikan, baik bantuan sekolah maupun bantuan biaya kuliah. Ia meminta agar DPRD mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif dari dinas terkait agar dapat menjawab berbagai keluhan masyarakat. “Banyak masyarakat yang menanyakan bantuan pendidikan. Kami berharap dewan diberikan informasi yang valid dari dinas terkait agar bisa menjawab pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bang Jo mendorong agar sosialisasi program bantuan pendidikan diperkuat dan dilakukan secara lebih masif, termasuk bantuan sekolah, bantuan biaya kuliah, bantuan PAUD, hingga program bagi penghafal kitab suci. “Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih masif, agar seluruh program bantuan pendidikan bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh warga yang berhak,” tegasnya.
Terakhir Bang Jo berharap melalui hearing ini, program bantuan sosial pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Editor : Deni
