Anggaran Daerah Dipangkas Pusat, Fraksi PKS Desak Pemprov Jatim Genjot PAD dan Optimalisasi BUMD

Reporter : Ipl
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Drh. H. Puguh Wiji Pamungkas. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, KABARHIT.COM - Pasca datangnya Menteri Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus menghadapi tantangan baru setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp 2,8 triliun. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Drh. H. Puguh Wiji Pamungkas, saat sampaikan didepan awak media di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (6/10/2025) siang.

Baca juga: Hadapi Tantangan Generasi Muda, Puguh DPRD Jatim Dorong Vokasi Digital

"Ini merupakan kado yang cukup menyedihkan di momen ulang tahun ke-80 Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi harus berpikir secara serius bagaimana cara menambah kekurangan keuangan atau fiskal setelah dipangkas oleh pemerintah pusat," ujar Puguh.

Meskipun anggaran dikurangi, Puguh menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun.

"Terutama, pelayanan publik yang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan, infrastruktur, dan pertanian. Pelayanan ini tidak boleh berkurang. Pemerintah Provinsi harus mencari cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.

Baca juga: Peringatan Satu Abad NU, Puguh DPRD Jatim: NU Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa

Puguh mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi untuk segera mencari sumber-sumber baru demi meningkatkan PAD Jawa Timur.

"Saat ini, PAD Jawa Timur baru menyumbang sekitar Rp16-17 triliun. Itu harus ditingkatkan, dan perlu mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Jawa Timur," tegasnya.

Ia mencontohkan, optimalisasi bisa dilakukan melalui aset daerah, serta pajak non-PBB dan non-kendaraan bermotor.

Baca juga: Soroti Cuaca Ekstrem dan Geopolitik, Puguh DPRD Apresiasi Inovasi SIKAP Pemprov Jatim

"Itu banyak sekali, misalnya pajak atas barang mewah, industri, maupun tambang. Nah, ini perlu dipikirkan dan dioptimalisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Menurut Puguh, optimalisasi BUMD mutlak dilakukan Pemprov untuk meningkatkan PAD. "Ini bisa menutupi kekurangan dan berkurangnya transfer pusat ke daerah," pungkasnya.

Editor : Ipl

PEMERINTAHAN
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru