DLH Surabaya Ajukan Tambahan Anggaran, DPRD Soroti Armada hingga Toilet Portabel

Reporter : Deni Noel
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya M. Fikser saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pembahasan anggaran DLH dalam PAK APBD 2026.

SURABAYA, KABARHIT.COM  – Usulan penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi C DPRD Surabaya.

Usulan tersebut mencuat menjelang akhir Agustus 2026. Sejumlah anggota dewan menilai penambahan anggaran perlu dikaji lebih mendalam, terlebih terdapat program dan belanja bernilai besar yang baru muncul ketika waktu pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar empat bulan.

Baca juga: Anggaran DLH Surabaya Bikin Komisi C Bingung, Ada Selisih Rp214 Miliar

Sorotan DPRD tidak hanya menyangkut besaran anggaran. Efektivitas pengelolaan sampah serta sejumlah program lingkungan seperti Kampung Pancasila, Kampung Green and Clean, hingga berbagai lomba lingkungan juga turut dipertanyakan.

Program-program tersebut sebelumnya menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian, tetapi sempat terhenti selama masa pandemi.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Siti Maryam, meminta DLH memastikan setiap tambahan anggaran memiliki dasar data yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Anggaran yang diajukan saat ini cukup besar. Apakah data yang dibutuhkan sudah disiapkan? Jangan sampai anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan data yang ada," ujar Siti Maryam dalam rapat pembahasan PAK APBD 2026 bersama DLH Surabaya, Selasa (1/9/2026).

Soroti Ketersediaan Toilet Portabel
Siti juga menyoroti kebutuhan sarana sanitasi, khususnya toilet portabel yang dinilai masih belum mencukupi.

Menurut dia, peningkatan belanja yang cukup signifikan seharusnya diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan justru mengurangi fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

"Setiap rapat saya selalu menyampaikan persoalan toilet portabel. Untuk Surabaya, sudah waktunya jumlah toilet portabel ditambah," katanya.

Dalam hal pengelolaan sampah, Siti turut mempertanyakan adanya pengurangan sejumlah sarana operasional yang digunakan masyarakat, termasuk gerobak sampah.

Ia menilai fasilitas sederhana tersebut tetap memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan kebersihan di lingkungan permukiman.

"Untuk kepentingan masyarakat, seharusnya jangan dikurangi. Meskipun jumlah gerobak sampah tidak banyak, keberadaannya tetap penting bagi warga," tegasnya.

Anggaran Sampah Naik, Volume Sampah Juga Bertambah
Kritik lain disampaikan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto. Ia menilai struktur penganggaran DLH masih sulit dibaca karena sejumlah kegiatan digabung dalam satu nominal besar.

Herlina meminta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disajikan sesuai dengan pengajuan awal. Menurutnya, kegiatan yang berbeda seharusnya ditampilkan secara terpisah agar DPRD dapat melakukan pembahasan dan pengawasan dengan lebih mudah.

"Kami meminta RKA diberikan seperti pengajuan awal. Kalau kegiatannya memang berbeda, sebaiknya dipisahkan agar lebih mudah kami baca," ujar Herlina.

Ia juga menyoroti peningkatan volume sampah yang berjalan beriringan dengan kenaikan anggaran pengelolaannya.

Baca juga: DPRD Surabaya Bahas Perubahan APBD 2026, Pembiayaan Rp1,4 Triliun Jadi Sorotan

Volume sampah disebut meningkat dari sekitar 521.600 ton menjadi hampir 560.000 ton. Sementara itu, anggaran pengelolaan sampah naik dari sekitar Rp138 miliar menjadi Rp148 miliar.

Menurut Herlina, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara lebih terperinci karena sebelumnya pengelolaan sampah Surabaya disebut telah mengalami perbaikan.

"Di satu sisi kita mengatakan pengelolaan sampah Surabaya sudah semakin baik dan mampu menghasilkan capaian yang bagus. Namun di sisi lain anggarannya terus meningkat. Ini menjadi sesuatu yang kontradiktif," katanya.

DLH Jelaskan Kebutuhan Peremajaan Armada
Herlina juga mempertanyakan komposisi belanja kendaraan. Ia menemukan adanya pengurangan pada sejumlah unit kendaraan, sementara belanja untuk kendaraan dan peralatan lainnya justru mengalami peningkatan.

Ia meminta DLH memberikan penjelasan mengenai kebutuhan tersebut, terutama karena pengangkutan sampah melalui pihak ketiga masih berjalan.

Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, sebagian anggaran tambahan dialokasikan untuk memperbarui armada pengangkut sampah yang sudah berusia cukup tua.

Saat ini DLH Surabaya memiliki 42 unit dump truck. Sebagian kendaraan tersebut telah digunakan sejak sekitar 2015 sehingga membutuhkan peremajaan.

"Armada yang kami miliki ada 42 unit dan kondisinya memang sudah membutuhkan peremajaan. Beberapa di antaranya sudah digunakan sejak 2015," jelas Fikser.

Baca juga: DPRD Surabaya Soroti PAD dan Efektivitas Belanja dalam RAPBD-P 2026

Selain dump truck, DLH Surabaya juga mengoperasikan sekitar 80 unit compactor, 48 roll truck, serta 42 kendaraan tangki air yang digunakan untuk mendukung pemeliharaan taman di Kota Surabaya.

DLH Ingin Ubah Pola Program Lingkungan
Di tengah perdebatan mengenai besaran anggaran, pembahasan kemudian mengarah pada efektivitas program Kampung Pancasila, Green and Clean, serta berbagai kompetisi lingkungan.

Fikser mengakui bahwa DLH kini ingin mengubah pendekatan terhadap program-program tersebut. Menurutnya, kegiatan lingkungan tidak boleh hanya berhenti pada seremoni tahunan maupun perlombaan.

Keberhasilan program, kata dia, harus diukur dari perubahan perilaku masyarakat, terutama kemampuan warga dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah.

"Ini masuk dalam kontrak kinerja kami. Wali Kota meminta DLH mengurangi timbulan sampah rumah tangga, idealnya sampai 40 persen dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi tantangan besar bagi kami," ujar Fikser.

Ia berharap DPRD Surabaya memberikan dukungan tidak hanya melalui persetujuan anggaran, tetapi juga pengawasan agar program yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

Dengan demikian, besarnya anggaran DLH dalam PAK APBD 2026 akan diuji melalui hasil nyata. Anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus menekan timbulan sampah dari sumbernya.

Bukan sekadar kembali membiayai rangkaian kegiatan, perlombaan, dan seremoni lingkungan tanpa dampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah di Surabaya.

Editor : Tri Karyono

PEMERINTAHAN
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru