SURABAYA, KABARHIT.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan pemahaman terhadap aturan persaingan usaha yang sehat.
Dorongan tersebut disampaikan Komisioner KPPU, Eugenia Mardanugraha, dalam kegiatan Literasi Penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Produk Pangan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Surabaya, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 50 pelaku UKM sektor produk olahan pangan.
Baca juga: KPPU Soroti Diskon Besar dan Praktik Jual Rugi dalam Persaingan Usaha
Dalam pemaparannya, Eugenia menjelaskan bahwa penerapan standar keamanan pangan seperti HACCP menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. Standar tersebut juga membantu menjaga konsistensi proses produksi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.
Dengan kualitas produk yang terjamin, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar dan menghadapi persaingan bisnis, ujarnya.
Namun, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat. Eugenia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai praktik yang dapat menghambat persaingan, mulai dari penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, kartel, perjanjian tertutup, hingga persekongkolan tender.
Larangan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa memandang skala bisnis. Karena itu, UMKM harus memiliki keleluasaan dalam menentukan harga, wilayah pemasaran, dan jumlah produksi tanpa membuat kesepakatan yang membatasi persaingan, jelasnya.
Selain mengawasi persaingan usaha, KPPU juga berwenang mengawasi pelaksanaan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Menurut Eugenia, kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM dapat membuka peluang pengembangan usaha melalui transfer teknologi, pelatihan, serta perluasan akses pasar. Meski demikian, hubungan tersebut harus dilaksanakan secara adil dan saling menguntungkan.
Baca juga: KPPU Soroti Tantangan Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital
Ia mengingatkan agar kemitraan tidak justru membuat UMKM kehilangan kemandirian atau berada dalam posisi yang merugikan akibat penguasaan dan ketergantungan terhadap perusahaan yang lebih besar.
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta menanyakan mekanisme pelaporan jika UMKM menghadapi dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan besar.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Eugenia mengungkapkan bahwa penanganan perkara oleh KPPU dapat bersumber dari laporan masyarakat maupun inisiatif lembaga. Pelaku usaha yang ingin menyampaikan laporan harus melengkapi dokumen dan bukti pendukung.
Proses pelaporan tidak dipungut biaya. Sementara itu, penyelesaian perkara hingga tahap pemeriksaan dan persidangan rata-rata membutuhkan waktu sekitar satu tahun, katanya.
Baca juga: KPPU Putuskan Dugaan Persekongkolan Tender Geomembrane PHR Tak Terbukti
Eugenia juga menekankan tiga aspek penting yang harus diperhatikan pelaku UMKM untuk menjaga keberlanjutan bisnis, yakni keamanan produk, keuntungan usaha, dan kemandirian.
Keamanan produk menjadi dasar membangun kepercayaan konsumen, keuntungan menjaga kelangsungan bisnis, sedangkan kemandirian memberikan keleluasaan bagi UMKM dalam menentukan keputusan dan strategi usahanya.
Melalui kegiatan literasi tersebut, KPPU berharap pelaku UMKM semakin memahami bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjalankan usaha secara mandiri dan mematuhi ketentuan persaingan usaha.
Dengan pemahaman tersebut, UMKM diharapkan mampu tumbuh menjadi pelaku usaha yang tangguh sekaligus berkontribusi dalam menciptakan iklim persaingan yang adil dan kompetitif.
Editor : Tri Karyono