SURABAYA, KABARHIT.COM – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kunjungan reses di Jawa Timur pada Senin (9/12). Bertempat di Ballroom Marriott Hotel Surabaya, acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan dihadiri oleh anggota Komisi XI serta pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan menggali masukan terkait strategi peningkatan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo; Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin; dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Tri Bowo.
Hadir pula Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea; serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi.
Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga strategis untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal sebagai fondasi pembangunan.
“Kami di Komisi XI berkomitmen mendukung kebijakan proaktif dan solutif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, menjaga stabilitas moneter, serta mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Misbakhun.
Sementara itu, Sigit Danang Joyo, mewakili Direktur Jenderal Pajak, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi DJP. Tantangan tersebut mencakup perubahan tarif PPN pada 2025, penurunan harga komoditas dan aktivitas impor, hingga restitusi pendahuluan bagi wajib pajak ekspor ke Timor Leste. Ia juga menyoroti sejumlah proyek strategis di Jawa Timur, seperti pembangunan JIIPE dan Bandara Internasional Kediri, serta dampak kebijakan cukai terhadap Industri Hasil Tembakau.
“Kami terus menggalang potensi wajib pajak sektoral, melaksanakan joint collection dan joint investigation dengan Bea Cukai, serta memanfaatkan pertukaran data dengan pihak ketiga melalui Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). Di Jawa Timur, pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai 99,60%,” jelas Sigit.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menyoroti pentingnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan menjadi kunci agar anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Destry Damayanti, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi global dan regional.
“Di tengah ketidakpastian global, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya melalui sektor industri dan perdagangan,” kata Destry.
Diskusi ini juga membahas strategi jangka panjang untuk mencapai target penerimaan 2025. Fokus utama meliputi penggalian potensi wajib pajak grup, identifikasi shadow economy, serta peningkatan kerja sama lintas instansi dalam penegakan hukum. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga menjadi perhatian, termasuk edukasi masyarakat dan peran aktif Tax Center.
Kegiatan reses ini mencerminkan komitmen DPR RI dan pemerintah dalam mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan. Mukhamad Misbakhun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan nasional.
Editor : Deni
