SURABAYA, KABARHIT.COM – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah persoalan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas. Meski sebagian puskesmas memiliki saldo dana BLUD hingga miliaran rupiah, kualitas layanan dinilai masih terganggu oleh kekurangan tenaga medis dan lemahnya informasi kepada warga.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Komisi D dan 63 kepala puskesmas se-Kota Surabaya, Selasa (4/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, tersebut membahas evaluasi kinerja, penggunaan anggaran APBD, serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Anggota Komisi D, Imam Syafii, mengungkapkan masih adanya kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di berbagai puskesmas.
“Kondisi ini jelas berpengaruh pada mutu layanan masyarakat. Padahal, beberapa puskesmas memiliki saldo dana BLUD yang sangat besar,” ujarnya.
Menurut Imam, sejumlah puskesmas menyimpan dana hingga Rp2 miliar. Ia menilai, dana itu seharusnya bisa dimanfaatkan sementara untuk merekrut tenaga medis tambahan tanpa harus menunggu proses penganggaran dari pemerintah kota.
“Kalau bisa ditanggung dana BLUD, mestinya tidak perlu menunggu APBD,” tegasnya.
Imam juga menyarankan agar dana BLUD dipakai untuk renovasi ringan fasilitas layanan, selama tidak melanggar ketentuan hukum.
Dalam rapat tersebut, Imam turut menyoroti belum meratanya informasi mengenai prosedur layanan BPJS gratis di tiap puskesmas.
“Banyak warga yang kebingungan karena tidak tahu cara mengurus keanggotaan BPJS. Setiap puskesmas harus memasang panduan secara jelas,” katanya.
Selain itu, ia mengungkap adanya masalah dalam pengadaan susu khusus bagi balita berkebutuhan khusus, yang mereknya berbeda dengan rekomendasi dokter rujukan.
“Kalau ternyata tidak cocok dan bisa berdampak pada kesehatan anak, sebaiknya dibelikan susu sesuai resep dokter,” tandasnya.
Anggota Komisi D lainnya, dr. Michael Leksodimulyo, menilai ada ketimpangan signifikan antara puskesmas dengan pendapatan besar dan yang kecil.
“Ada puskesmas yang pendapatannya mencapai Rp5–Rp6 miliar per tahun, seperti Sidotopo Wetan dan Simo Mulyo. Tapi ada juga yang hanya sekitar Rp800 juta,” jelasnya.
Kendati begitu, Michael tetap mengapresiasi puskesmas yang berinovasi dan meningkatkan mutu layanan, terutama dalam pelayanan lansia dan kesehatan anak.
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal pemetaan keuangan puskesmas.
“Kami ingin tahu berapa pendapatan, belanja, dan sisa pembiayaan setiap puskesmas. Dengan begitu, bisa dipetakan mana yang perlu dukungan tambahan dari APBD,” ujarnya
Editor : Deni
