SURABAYA, KABARHIT.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Surabaya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Transformasi Pelayanan dalam Rangka Optimalisasi SPT Tahunan”.
Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil DJP Jawa Timur I ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, akademisi, asosiasi, media, pelaku usaha, serta elemen masyarakat.
FKP ini menjadi sarana dialog antara DJP dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel melalui partisipasi aktif penyelenggara layanan dan pengguna.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I, Sugeng Pamilu Karyawan, menekankan pentingnya FKP sebagai wadah komunikasi dua arah antara DJP dan para pemangku kepentingan.
“Melalui FKP ini, Kanwil DJP Jawa Timur I beserta unit vertikal mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan serta pengguna layanan agar dapat selalu memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta memberikan umpan balik terkait penyempurnaan Standar Pelayanan DJP, termasuk usulan dan saran perbaikan terhadap layanan perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I.
Selain menerima masukan, Kanwil DJP Jawa Timur I juga memaparkan arah penguatan standar pelayanan seiring perkembangan teknologi dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru. Salah satu fokus utama yang disosialisasikan adalah implementasi sistem Coretax DJP sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.
Sugeng menjelaskan bahwa mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan akan dilakukan melalui sistem Coretax DJP, termasuk pelaporan SPT Tahunan 2025.
“Wajib pajak perlu memahami cara aktivasi akun Coretax, serta pengajuan dan validasi Kode Otorisasi DJP (KO DJP),” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui forum ini DJP berupaya membangun pemahaman bersama dan merumuskan solusi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Harapannya, lahir kebijakan yang efektif untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Sugeng.
Editor : Deni
