SURABAYA, KABARHIT.COM – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Aning Rahmawati, S.T., menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Surabaya.
Catatan tersebut mencakup efektivitas belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun, hingga pemerataan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, penanganan banjir dan persampahan.
Aning mengatakan, kebijakan APBD 2027 perlu disusun dengan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, sekaligus memastikan alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil, menurunkan kemiskinan berbasis wilayah, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kedaulatan pangan.
“Arah kebijakan APBD harus betul-betul sesuai dengan prioritas kebutuhan warga Kota Surabaya,” ujar Aning.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun pada 2027.
Aning meminta Pemkot Surabaya menerapkan asas kehati-hatian dengan memperhatikan realisasi pinjaman daerah pada 2026 serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan utang.
“Fraksi PKS tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan terkait dengan pinjaman senilai Rp1,3 triliun di tahun 2027 agar memperhatikan asas kehati-hatian,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot Surabaya melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 terkait publikasi informasi pembiayaan utang daerah secara berkala.
Fraksi PKS juga meminta penyusunan APBD 2027 menggunakan pendekatan evidence based policy dan outcome oriented budgeting.
Aning menilai kebijakan anggaran tidak seharusnya hanya merespons persoalan yang sedang viral di masyarakat. Setiap program perlu disusun berdasarkan bukti, data, kebutuhan nyata serta dampak yang dapat diukur.
“APBD 2027 tidak hanya berkutat menjawab masalah viral, namun juga berbasis evidence based, bukti data dan dampak yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PKS menyoroti target PAD 2027, khususnya pajak daerah yang disebut meningkat sekitar 1,41 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Fraksi PKS mempertanyakan apakah kenaikan tersebut menunjukkan masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah di tengah harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Untuk meningkatkan PAD, Aning mendorong Pemkot Surabaya melakukan inovasi taktis, salah satunya melalui penguatan tax surveillance.
“Dari data kami, ada 1.590 atau sekitar 48 persen dari 4.366 yang belum tax surveillance. Jadi, potensinya masih sangat luar biasa,” kata Aning.
Fraksi PKS juga meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi efektivitas digitalisasi retribusi parkir pada 2026.
Di sisi lain, fraksi tersebut mengapresiasi target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat sekitar 15,79 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Menurut Aning, peningkatan tersebut perlu diikuti reformasi pengelolaan BUMD, termasuk menghadirkan sumber daya manusia yang kredibel pada jajaran dewan pengawas dan direksi, memperbaiki tata kelola perusahaan serta mendorong inovasi layanan.
“Reformasi pengelolaan BUMD harus dijalankan dengan menghadirkan SDM dewan pengawas dan direksi BUMD yang kredibel, perbaikan tata kelola perusahaan serta inovasi layanan yang berdampak,” tegasnya.
Fraksi PKS turut menyoroti rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mengalami penurunan sekitar Rp255 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Aning mengingatkan agar penurunan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dengan mengorbankan belanja wajib maupun sektor prioritas.
“Penurunan belanja daerah tidak boleh memunculkan masalah baru dengan mengorbankan belanja sektor wajib dan belanja sektor prioritas,” ujarnya.
Pemkot Surabaya juga diminta menyiapkan langkah antisipasi dan rasionalisasi belanja apabila terjadi perubahan pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.
Jika terdapat tambahan TKD, Fraksi PKS meminta tambahan alokasi belanja diarahkan untuk kebutuhan masyarakat kecil, pendidikan, kesehatan, sosial, serta pembangunan infrastruktur kampung dan lingkungan.
Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKS meminta RAPBD 2027 memastikan penyelesaian berbagai pekerjaan rumah pembangunan sarana pelayanan publik.
Di antaranya penyelesaian pembangunan sekolah baru, termasuk SD dan lima SMP negeri di Kota Surabaya, perbaikan gedung sekolah serta peningkatan layanan puskesmas.
Fraksi PKS juga menyoroti masyarakat yang terkendala menerima bantuan beasiswa kuliah maupun bantuan bagi siswa SMA akibat persoalan desil.
Aning meminta persoalan tersebut mendapat perhatian agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PKS menilai belanja pelayanan publik harus memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan.
Pengembangan transportasi publik Surabaya, termasuk layanan bus dan feeder, juga menjadi perhatian. Menurut Aning, keberpihakan anggaran terhadap transportasi publik masih perlu diperkuat.
“Penyelesaian kemacetan dengan transportasi publik Surabaya, bus dan feeder, sampai dengan hari ini keberpihakan terhadap transportasi publik masih di angka satu persen dari APBD Kota Surabaya,” ungkapnya.
Selain transportasi, penanganan banjir dan genangan menjadi perhatian Fraksi PKS. Aning mengapresiasi alokasi sekitar Rp1,1 triliun pada 2027 untuk penanganan banjir.
Persoalan layanan persampahan juga diminta menjadi perhatian pemerintah kota agar kualitas pelayanan publik dan lingkungan di Surabaya semakin baik.
Menutup penyampaian pandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD 2027, Aning menyampaikan pantun:
Pasar Keputran beli pisang kipas,
Pulangnya ke Pasar Soponyono cari tomat.
APBD 2027 sedang dibahas,
Uang rakyat bermanfaat untuk rakyat.
“Demikian pandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD 2027. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkas Aning.
Editor : Tri Karyono
