SURABAYA | KABARHIT - Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Memprotes keras kebijakan Pemerintah mencabut BBM Subsidi hal ini sangat jelas jelas memberatkan rakyat dan DPW-PKS akan terus Memprotes hal ini sampai ke daerah
Hari ini, 6 September 2022, meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan menaikan BBM Bersubsidi, jangan bikin Rakyat tambah susah
Baca juga: Grace Evi Ekawati Raih Gelar Adat Dayak, Tegaskan Peran sebagai Pemersatu Bangsa
Hal ini senada dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menurut Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi.
Baca Juga : Komisi A : Aneh, Usulan Warga yang Mengarah ke APBD Banyak ditolak Walikota Eri Cahyadi"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali," ujar Kang Irwan.
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan juga menyatakan secara tegas sikap PKS yang menolak BBM hingga ke seluruh daerah di Jawa Timur, di 38 kabupaten/kota.
"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," tegasnya.
Baca Juga : Peringati Hut kemerdekaan RI Ke 77, DPW PKS Jatim Gelar Jalan SehatBerbagai unsur itu, Irwan menambahkan, seluruh anggota legesiatif DPRD Provisi Jawa Timur dan Aleg PKS kabupaten/kota di seluruh Jatim serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting yang ada di tingkat desa.
Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat.
Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.
Baca Juga : Polrestabes Surabaya Berhasil Bongkar Sindikat Judi Online"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat.
la menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
Baca Juga : Walikota Pasuruan Apresiasi Terselenggaranya Turnamen Pencak Silat Kapolres Cup 2022 di Kota Pasuruan"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujar pria 46 tahun itu.
Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
Jawa Timur, lanjutnya, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.
Baca juga: Musorprov Dipersoalkan, Konflik Internal KBI Jatim Kian Tajam
Baca Juga : Ragam Perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di Daop 8 Surabaya"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan.
Belum lagi, tambahnya, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil.
Padahal, menurutnya banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrim.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode ini.
Jika kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
"Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembu 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah," kata Irwan.
Sehingga menurutnya, angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah.
Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun yang diberikan, kata Irwan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.
Baca juga: Jagad E-sport Resmi Lahir di Surabaya, Buka Jalan Prestasi Gamer Disabilitas
"Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis," katanya.
Jawa Timur dengan penduduk miskin 4, 259 Juta orang, atau sekitar 10Y6 jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 4,81 persen atau sejumlah 1,125 juta orang.
Karena itu, ia menegaskan PKS Jawa Timur dengan ini menyatakan sikap: Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat
(red/and)Editor : Deni