SURABAYA, KABARHIT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025–2029, Kamis (5/6).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, menyampaikan sejumlah catatan kritis dan apresiasi terhadap Raperda RPJMD yang diajukan Pemkot Surabaya.
Baca juga: Optimisme Baru untuk Surabaya, Golkar Sambut Kepemimpinan Armuji di PDIP Surabaya
Pria yang akrab disapa Bang Jo itu menyoroti beberapa isu strategis, terutama terkait ketahanan keluarga, pendidikan, kepemudaan, dan pariwisata.
Pertama, Bang Jo memberikan apresiasi atas dimasukkannya secara eksplisit program Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Keluarga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan kota.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial seperti tingginya angka perceraian, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, seks bebas, putus sekolah, hingga kemiskinan, hanya bisa diselesaikan melalui pendekatan berbasis keluarga. “Solusinya harus utuh dan menyentuh akar masalah yang ada di dalam keluarga,” tegasnya.
Kedua, Bang Jo menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pemerintah Kota Surabaya diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk bagi penyandang autisme dan difabel. “Pendidikan inklusif harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Ingatkan Pemkot, Pembangunan Harus Sentuh Kebutuhan Sosial Warga
Ketiga, ia mendorong agar dalam RPJMD ini secara khusus dicantumkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sekolah Swasta. Menurutnya, sekolah swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan perlu mendapat kepercayaan dan ruang untuk berkembang.
Keempat, Bang Jo berharap Surabaya bisa menjadi barometer kebijakan pendidikan nasional. Ia menilai, kota ini layak memimpin dalam kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, serta prestasi akademik maupun non-akademik. Ia juga menyinggung pentingnya perbaikan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang adil dan transparan.
Kelima, sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ia mengapresiasi perhatian terhadap generasi muda dalam dokumen RPJMD ini. Namun, Bang Jo menekankan agar pengangguran dan kemiskinan di kalangan pemuda menjadi perhatian utama pemerintah. “Angka pengangguran pemuda yang tinggi harus dijawab dengan program yang konkret,” katanya.
Baca juga: Surabaya Tetapkan RPJMD 2025-2029, Fokus Pembangunan Inklusif dan Transportasi Modern
Keenam, ia menyambut baik dimasukkannya program pengembangan pariwisata halal sebagai salah satu arah kebijakan. Hal ini menurutnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Potensi wisata halal sangat besar untuk dikembangkan di Surabaya,” ujarnya.
Terakhir, Bang Jo mengusulkan penambahan program pengembangan wisata religi. Ia menyebut wisata religi sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal yang juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. “Wisata religi bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi berbasis budaya dan spiritual,” pungkasnya
Editor : Deni