PASURUAN, KABARHIT.COM - Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Koalisi Alumni GMNI Tapal Kuda Raya melalui pencermatan mendalam atas dinamika jam’iyah serta peta ideologis kepemimpinan nasional menilai bahwa H. Gudfan Arif Ghofur (Gus Gudfan) sangat layak untuk memimpin PBNU menuju abad keduanya.
Koordinator Koalisi Alumni GMNI Tapal Kuda Raya, Yudha Dwi Prasetyo, SH., menyampaikan bahwa dorongan ini lahir bukan dari kalkulasi pragmatis, melainkan titik temu antara ajaran Marhaenisme Bung Karno dan tradisi spiritualisme pesantren Nusantara.
Baca juga: Kolaborasi untuk Umat, PKS Surabaya Kunjungi PCNU Kota Surabaya
“Di tengah krisis orientasi kekuasaan yang riuh, fenomena Gus Gudfan menyajikan titik terang. Beliau teguh berdiri di atas prinsip kerendahan hati (tawadhu'), menolak untuk berburu jabatan, namun terus ditarik ke depan oleh kerinduan kolektif umat. Ini adalah manifestasi kepemimpinan yang autentik,” ujar Yudha Dwi Prasetyo, SH.
Dukungan ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, hadirnya sintesis "Santri Marhaen" yang mengusung kedaulatan ekonomi dan pembelaan terhadap kaum mustadh'afin. Ajaran Marhaenisme untuk berdikari bersenyawa secara presisi dengan Catur Piwulang Sunan Drajat leluhur Gus Gudfan yakni memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, memberi tongkat bagi yang buta, serta memberi payung bagi yang kehujanan.
“Kemandirian ekonomi jam’iyah yang diperjuangkan Gus Gudfan adalah titik temu yang presisi antara ajaran Berdikari Marhaenisme dan Catur Piwulang Sunan Drajat. Membela kaum mustadh'afin tidak cukup dengan wacana, tetapi butuh tata kelola aset yang transparan dan pilar ekonomi yang kokoh,” ungkap Yudha.
Baca juga: Silaturahmi ke PCNU, DPRD Surabaya Serap Aspirasi untuk Kebijakan Berkeadilan
Kedua, kebutuhan akan sosok kepemimpinan Ar-Ra'i sebagai penawar polarisasi dan benteng intelektual. Di tengah retakan ideologis dan pragmatisme transaksional, Gus Gudfan menghadirkan karakter pengayom yang mengawinkan trah Sunan Drajat, Sunan Giri, dan Sunan Ampel seorang negarawan, pengamal tarekat yang matang ruhani, sekaligus profesional yang memahami lanskap ekonomi global.
Ketiga, keteguhan pada tradisi kepemimpinan yang diminta, bukan meminta. Dalam kosmologi pesantren, jabatan adalah amanah, bukan barang rampasan (ghanimah). Penolakan halus dan kesunyian Gus Gudfan di tengah hiruk-pikuk spekulasi justru mengonfirmasi kesiapan ruhaninya.
“Dalam kosmologi pesantren, jabatan adalah amanah, bukan barang rampasan (ghanimah). Penolakan halus dan kesunyian Gus Gudfan justru mengonfirmasi kesiapan ruhaninya. Restu para kiai sepuh adalah isyarah bahwa beliau sanggup menjaga marwah dan kebersihan organisasi di tengah badai pragmatisme,” lanjutnya.
Baca juga: Isra Mikraj di Ponpes Nurul Huda, Gus Syauqi Tekankan Agama Harus Berdampak Sosial
Yudha Dwi Prasetyo, SH. menegaskan bahwa Muktamar di bumi sejarah Tambakberas harus menjadi momentum transformasi sunyi bagi seluruh warga nahdliyin dan elemen kebangsaan.
“Muktamar di bumi sejarah Tambakberas harus menjadi momentum transformasi sunyi. Kami memanggil seluruh elemen alumni GMNI dan warga Nahdliyin untuk mengawal kepemimpinan NU agar tetap berakar pada nilai-nilai spiritual, independen dari kooptasi politik oligarki, serta konsisten melayani rakyat kecil,” pungkas Yudha.
Editor : Tri Karyono