SURABAYA | KABARHIT - Apa yang di utarakan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Norma Yunita bahwa permasalahan terkait MBR serta bansos PKH, BPNT yang di sampaikan oleh warga beberapa waktu lalu, ketika dirinya sedang melakukan reses
Bahkan ada laporan ibu ibu mengeluh karena selama ini mendapat bantuan PKH, namun saat ini tidak dapat lagi. Selain itu ada yang sampai sekarang belum mendapat bantuan PKH, namun hanya dapat Kartu ATM-nya saja.
Kami Apresiasi kalau masyarakat mau mengadu hal hal itu langsung ke gedung dewan ini, Dengan demikian kami juga menerima masukan langsung dari warga," ujar Norma Yunita, Kamis (7/7/2022).
Menurut Norma Yunita permasalahan MBR ini adalah permasalahan sistem, seperti contoh dulu ada warga terdaftar di data MBR namun saat ini ternyata tak ada sama sekali terdaftar di Masyarakat Berpenghasilan rendah ( MBR)
"Saya sampaikan kepada warga, bahwa untuk dapat PKH ini datanya diambil dari data MBR di Dinas Sosial. Kemudian Dinas tersebut menyerahkan data itu kepada pusat (Kemensos)," terang Norma.
Menurutnya, kemensos sendiri memvalidasi data siapa yang berhak dapatkan manfaat Bansos PKH itu. Contohnya seribu yang usulkan, boleh jadi yang diputuska yang terima sekitar 700 penerima bansos PKH akan tetapi warga tidak memahami hal itu, mereka berasumsi adanya kecurangan, " tukas Norma Yunita
"Untuk itu kami dari Komisi D menyarankan apabila masyarakat menemukan hal--hal yang tidak sesuai tadi bisa difoto dan dikirim kepada kami. Kita sudah sampaikan nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya akan kami laporkan kepada dinas terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," bebernya.
Sedangkan keinginan warga Tegalsari yang mengundang Komisi D untuk turun ke kampungnya, Norma menyatakan kesiapannya. Apalagi dalam rapat dengar pendapat tersebut, Khusnul Khotimah selaku Ketua Komisi D telah menugaskan dirinya untuk turun ke lokasi dimaksud.
"Karena di situ termasuk daerah pemilihan saya, maka nanti Saya akan turun ke Tegalsari untuk melihat secara langsung dan menyampaikan edukasi terkait hal-hal yang butuh diketahui oleh warga," tegasnya.
Norma menambahkan bahwa sudah selayaknya apabila ada surveyor baik itu dari Dinsos atau pendamping PKH ketika akan melakukan survey di sebuah kampung harusnya bersinergi dengan RT atau RW setempat.
"Permisi atau kulonuwon dengan Ketua RW dan Ketua RT setempat. Sebab, bagaimanapun mereka inilah yang lebih paham dengan wilayah masing-masing," tutup Norma Yunita.
and
Editor : Deni
