Dispendukcapil Surabaya Gencar Pantau kedatangan Penduduk fiktif Pasca Lebaran Dengan libatkan RT/RW

avatar kabarhit.com

SURABAYA, KABARHIT.COM - Pemkot Surabaya akan awasi penduduk pasca lebaran 2024 untuk mengantisipasi pendatang tanpa tujuan atau tempat tinggal jelas.

Pemkot Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap pendatang pasca lebaran dengan melibatkan camat, lurah, Ketua RT dan Ketua RW di wilayah kecamatan dan kelurahan

Baca Juga: Wali Kota Eri Buka Bank Jatim QRIS Ramadan Vaganza di Balai Kota Surabaya selama sepekan

“Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,” kata Eddy, Senin (18/3/2024).

Eddy menegaskan bahwa setelah lebaran idul fitri mendatang, Ketua RT dan Ketua RW harus melaporkan penduduk tidak jelas ke kecamatan dan kelurahan untuk pendataan penduduk non permanen. “Jika tidak ada pekerjaan di Surabaya, mereka harus pulang ke daerah asal," kata Eddy

Dirinya mengungkapkan, untuk tinggal menetap dan memiliki KTP dengan alamat domisili Kota Surabaya itu tidak mudah. Sebab, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penduduk yang pindah dari luar kota tersebut. Selain harus ada tujuan yang jelas, penduduk itu juga harus tinggal di satu alamat domisili. 

Baca Juga: Pemkot Surabaya mendekatkan diri dengan warga dengan menyediakan layanan kesehatan di Pustu-Posyandu

“Sebelum mereka disetujui (pindah), kelurahan akan kroscek. Misal, dia pindah ke alamat Gayungan Gang 3 No. 4, kita cek di lokasi, apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, dia harus foto bersama dengan petugas kelurahan itu, untuk memastikan secara fisik mereka ada di (alamat) situ,” ungkapnya. 

Dirinya melanjutkan, jika nantinya saat kroscek penduduk tersebut tidak ada di lokasi, atau tidak tinggal di alamat sesuai dengan permohonan pindah, secara otomatis tidak akan disetujui. “Tapi ternyata nanti dicek di lapangan itu tidak ada, atau cuma namanya saja yang penting dapat KTP Surabaya, tidak kita setujui,” lanjutnya. 

Baca Juga: Wali Kota Eri Meminta Agar kenaikan Pajak Reklame sesuai Arahan BPK dan Tidak memberatkan Pengusaha.

Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu tidak ingin, pasca lebaran nanti ada penduduk yang pindah ke Surabaya namun statusnya fiktif, atau sekadar menumpang alamat. Apalagi, sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan bantuan dari Pemkot Surabaya.

“Maka dari itu harus kita cek, jangan sampai mereka pindah ke sini itu cuma fiktif saja. Namanya ada, tapi tinggal di daerahnya, dengan alasan nanti sekolah gampang, kalau sakit gampang,” pungkasnya.

Editor : deni