SURABAYA, KABARHIT.COM – Di tengah perayaan tahun baru, sekitar 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Surabaya diliputi kekecewaan akibat penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 persen untuk Desember 2024. Penurunan ini berdampak pada pemotongan tunjangan yang diterima ASN, dengan nilai mencapai hampir satu juta rupiah lebih.
Ketika dikonfirmasi, penurunan tersebut disebabkan oleh target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang meleset jauh dari harapan. Target pendapatan APBD yang ditetapkan sebesar Rp11,5 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp10 triliun lebih. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya mengonfirmasi selisih pendapatan sebesar Rp1,5 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyatakan harapannya agar ke depan target pendapatan yang meleset tidak terlalu signifikan. “Kalau meleset, seharusnya tidak terlalu banyak. Kami melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan bagi ASN yang telah bekerja sesuai target, namun tetap merasakan dampaknya,” ujar Imam Syafi’i, Rabu (8/1/2025).
Imam Syafi’i juga menyoroti kinerja dinas-dinas di Surabaya yang tidak mendapatkan insentif dalam empat kriteria yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kriteria tersebut meliputi realisasi belanja, pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio antara belanja dan pendapatan. “Ternyata, semua ini terjawab ketika banyak ASN mengalami pemotongan TPP di awal tahun baru,” ungkap legislator dari Partai Nasdem.
Ia menegaskan bahwa pemotongan tidak seharusnya berlaku merata bagi semua dinas. “Ketika dinas tertentu tidak mencapai target, jangan sampai dinas lain yang sudah mencapai target turut menanggung beban yang sama. Ini tidak adil bagi mereka yang telah bekerja keras dan mencapai kinerja baik,” tegas Imam Syafi’i.
Imam Syafi’i berharap agar pada tahun 2025, jika target pendapatan kembali meleset, selisihnya tidak terlalu besar. “Kami sedang mencari informasi mengenai pos belanja yang menyebabkan selisih lebih dari Rp1 triliun ini. Kami ingin tahu ke mana saja aliran anggaran tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam Syafi’i menjelaskan aturan baru dari Kemendagri terkait pencairan TPP. Jika sebelumnya TPP diberikan pada bulan berikutnya, kini pencairan bisa dilakukan di akhir bulan berjalan. “Namun, jika pada akhir Januari target pendapatan kembali tidak tercapai, saya rasa tidak adil jika seluruh ASN harus menanggung kesalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas penghasil,” jelas Imam Syafi’i.
Ia juga mendorong pemerintah kota untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. “Ketika pendapatan menurun, sebaiknya anggaran difokuskan pada prioritas yang lebih mendesak. Hal-hal yang tidak terlalu urgent bisa ditunda,” tambahnya.
Sebagai solusi, Imam Syafi’i mengusulkan agar dinas penghasil diberi insentif tambahan guna meningkatkan semangat dalam mencari pendapatan. “Jika perlu, posisi Kepala Dinas Pendapatan dilelang kepada pihak yang mampu mencapai target tertentu. Hal ini akan menjadi motivasi bagi dinas penghasil untuk bekerja lebih giat,” pungkasnya.
Editor : Deni
