SURABAYA, KABARHIT.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, melakukan kunjungan sekaligus rapat koordinasi bersama DPRD Kota Surabaya menyusul kasus keracunan massal yang menimpa sekitar 210 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu, (13/05/2026)
Pertemuan lintas instansi itu melibatkan pimpinan DPRD Kota Surabaya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam forum tersebut, Pigai menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan agar program MBG tetap berjalan optimal sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Pigai mengungkapkan bahwa gagasan program makan bergizi gratis telah lama dipikirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak era 1990-an. Ia menilai program tersebut bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini tidak hanya untuk mengatasi stunting atau persoalan sosial sesaat, tetapi membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” ujar Pigai.
Namun demikian, dalam keterangannya usai rapat, Pigai mengungkap fakta mencemaskan terkait sumber keracunan. Ia menyebut satu SPPG diketahui melayani 13 sekolah, dan sembilan di antaranya terdampak kasus keracunan makanan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius pada satu dapur produksi yang sama.
“SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tetapi tetap beroperasi. Dari 13 sekolah, sembilan terpapar. Ini mengarah pada kelalaian dari satu SPPG,” tegasnya.
Pigai juga menyoroti kondisi fasilitas dapur MBG yang dinilai memprihatinkan, terutama untuk ukuran Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Ia menemukan sejumlah persoalan mulai dari sanitasi, higienitas, hingga lemahnya pengawasan operasional harian.
Standar operasional pelaksanaan program sebesar MBG seharusnya dilengkapi dengan sistem pengawasan ketat dan terukur, seperti yang diterapkan di negara maju. Sistem tersebut mencakup pengecekan rutin kebersihan dapur, suhu penyimpanan makanan, higienitas, hingga proses distribusi kepada siswa.
“Program ini melayani lebih dari 60 juta anak Indonesia. Tidak bisa dijalankan tanpa pengawasan disiplin dan sistematis,” katanya.
Pigai menilai selama ini pengawasan masih lemah karena belum adanya sistem pelaporan baku serta inspeksi rutin yang konsisten dari Badan Gizi Nasional maupun koordinator wilayah di daerah. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan sukarela, tetapi harus disertai inspeksi langsung secara berkala.
Selain itu, Pigai mengungkap adanya “missing link” antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. Ia menilai peran pemerintah daerah dalam struktur pelaksanaan MBG masih belum jelas, sehingga pengawasan di tingkat daerah menjadi kurang optimal.
“Saat ini pemerintah daerah bergerak lebih karena solidaritas, bukan karena kewenangan struktural yang jelas,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pigai mengusulkan pelibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG, bahkan mendorong pembentukan Dinas Gizi Daerah agar program dapat berjalan berkelanjutan lintas pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki perangkat birokrasi, anggaran, serta sumber daya yang memadai untuk mendukung keberhasilan program.
Terkait SPPG yang diduga menjadi sumber keracunan, Pigai menyatakan operasionalnya layak dihentikan sementara guna kepentingan evaluasi menyeluruh. Ia mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi fasilitas produksi makanan yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan.
“Berdasarkan fakta dari Dinas Kesehatan dan temuan di lapangan, tempat itu sudah layak dihentikan sementara,” ujarnya.
Meski demikian, Pigai mengingatkan agar perbaikan dilakukan tanpa menghentikan tujuan besar program MBG. Ia mengajak seluruh pihak tetap optimistis karena program tersebut dinilai sangat penting bagi masa depan generasi Indonesia.
“Jangan pesimis. Anak-anak ini adalah calon pemimpin Indonesia di masa depan,” pungkasnya.
Editor : Deni
